TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEHADIRAN HAKAM DALAM PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA

SARI ANGELA NIM. A1011151092

Abstract


Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh status hakam dalam perkara perceraian karena syiqaq dimana ada para ahli yang berpendapat bahwa kehadiran hakam merupakan hal yang wajib dan ada ahli yang mengatakan kehadiran hakam dalam perkara syiqaq tidak diwajibkan.Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEHADIRAN HAKAM DALAM PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA”. Rumusan masalah yang akan dibahas yaitu mengapa hakam bukan merupakan hal yang wajib dalam perkara perceraian karena syiqaq di Pengadilan Agama.

Tujuan penulisan skripsi ini yang pertama adalah untuk menganalisis fungsi dan kedudukan serta wewenang hakam dalam perkara perceraian karena syiqaq. Kedua, untuk menganalisis faktor dihadirkannya hakam dalam perkara perceraian karena syiqaq. Ketiga, untuk menganalisis akibat hukum kehadiran hakam dalam perkara perceraian karena syiqaq.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif terhadap sistematika hukum, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (analitical & conceptual approach).

Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, fungsi hakam dalam perkara perceraian karena syiqaq hanya terbatas sebagai wakil yang memberikan solusi penyelesaian permasalahan suami isteri yang berselisih dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya. Kedua, kehadiran hakam pada perkara perceraian karena syiqaq tidak diwajibkan ditinjau dari beberapa faktor baik internal maupun eksternal dari suami dan isteri yang berselisih itu. Ketiga, kehadiran hakam pada perkara perceraian karena syiqaq akan menimbulkan akibat hukum baik bagi hakam itu sendiri, suami dan isteri yang berselisih serta Majelis Hakim.

 

Kata Kunci : Perceraian, Syiqaq, Hakam.

Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Abd. Rahman Ghazaly, 2006, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana.

Abd. Somad, 2012, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam), Jakarta: Kencana.

Abdul Ghofur Anshori, 2011, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif), Yogyakarta: UII Press.

Abdul Rahman I. Doi, Shari’ah The Islamic Law, Terjemahan, Basri Iba Asghary dan Wali Masturi, Perkawinan dalam Syari’at Islam, Jakarta: Rineka Cipta.

Ahmad Zahari, 2009, Kapita Selekta Hukum Islam, Pontianak: Artha Grafistama.

Ahmad Zahari, dkk, 2009, Kumpulan Peraturan Perkawinan Bagi Masyarakat Islam di Indonesia, Pontianak: FH Untan Press.

Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

HM. Djamil Latif, 1982, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan di Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung.

Imron A.M, 1979, Pembahasan Masalah Syiqaq-Khulu’ dan Fasakh dalam Peradilan Agama Islam di Indonesia, Bangil; Al-Muslimun.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Lhokseumawe: Unimal Press.

Kamal Mukhtar,1993,Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang.

M. Yahya Harahap, 2005, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989 ( Ed. II, Cet.III), Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Syaifuddin, dkk, 2013, Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika.

Mustofa Sy, 2015, Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceraian, Malang: Intelegensia Media.

Rahmat Hakim, 2000, Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Sayyid Sabiq, 2004, Fiqih as Sunnah, Jakarta: Darul fath.

Subekti, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Internusa.

Soemiyati, 1982, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Yogykarta: Liberty.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudarsono, 1991, Hukum Perkawinan National, Jakarta: Renika Cipta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Sumber Internet

April, 2010, Studi Kepustakaan,Blog, diakses dari: URL: https://april04thiem.wordpress.com/2010/11/12/studi-kepustakaan/.

Idtesis, 2013, Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, Wordpress, diakses dari: URL: https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/

Javan Labs, 2015, Surat An-Nisa’ ayat 35 (Tafsir Jalalayn), diakses dari: https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-35.

Racheedus, 2008, Ulasan Hadis tentang Perceraian,diakses dari:https://racheedus.wordpress.com/2008/09/20/ulasan-hadis-tentang-perceraian/.

Risalah Muslim, Tafsir QS. Al Baqarah (2): 229. Oleh Kementrian Agama RI, diakses dari: URL:https://risalahmuslim.id/quran/al-baqarah/2-229/

Risalah Muslim, Tafsir QS. An Nisaa’ (4) : 130. Oleh Kementrian Agama RI, diakses dari: URL: https://risalahmuslim.id/quran/an-nisaa/4-130/.

Risalah Muslim, Tafsir QS. Ath Thalaaq (65) : 1. Oleh Kementrian Agama RI, diakses dari: URL: https://risalahmuslim.id/quran/ath-thalaaq/65-1/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University