PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PONTIANAK MENURUT PASAL 81 UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DEWI SINTA NIM. A1012151029

Abstract


Skripsi ini berjudul “PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PONTIANAK MENURUT PASAL 81 UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK“. Dengan latar belakang permasalahan, “Mengapa Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Kepada Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak Menurut Pasal 81 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Pidana Anak Belum Terlaksana Secara Maksimal ?“

Penulis mengangkat skripsi ini dengan tujuan, untuk mengetahui jumlah anak binaan yang telah bebas pembebasan bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak, untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat, faktor yang menjadi kendala dalam pembebasan bersyarat, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pembebasan bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak dan Balai Pemasyarakatan Pontianak.

Di dalam Pasal 81 ayat 4 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi : Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Salah satu hak anak binaan dalam menjalani masa pidananya adalah hak mendapatkan pembebasan bersyarat. Data yang diperoleh saat anak yang berhadapan dengan hukum telah bebas pembebasan bersyarat dari tahun 2015 sampai dengan 2018 berjumlah 46 (empat puluh enam) anak. Dan kendala dalam pembebasan bersyarat yang dihadapi pegawai adalah kurangnya sarana, dan sumber daya manusia serta faktor keluarga yang memperlambat.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses pembebasan bersyarat adalah Perlunya pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan atau Lembaga Penempatan Anak Sementara di setiap Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Jumlah pegawai yang mendukung pelaksanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak maupun Balai Pemasyarakatan perlu ditambah dan yang memiliki pendidikan sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku di dalam peraturan hukum perundang-undangan Republik Indonesia dan peningkatan komunikasi antara pegawai dengan penjamin keluarga tentang pentingnya memenuhi syarat administratif dan syarat substantif.

 

Key word : Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Balai Pemasyarakatan, Anak, Pembebasan Bersyarat


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta

Ariesto Hadi Sutopo, 2010, Terampil Mengolah Data Kualitatif, Prenada Media Group, Jakarta

C. F. G Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke – 20, Alumni, Bandung

Hadi Supeno, 2010, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2005, Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktik Dan Permasalahannya, Penerbit Mandar Maju, Bandung

Masri Singarimbun Dan Sofyan Effendi, 1999, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta

Mardjono Reksodipuro,1994, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta

M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Moleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Pt. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung

Nandang Sambas, 2010, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Graham Ilmu, Yogyakarta

Nazir, 2005, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor

R. Wiyono, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Soemitro Ronny Hanintijo, 1985, Metode Penelitian Hukum, Graha Indonesia, Jakarta

Suharmi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta

Sutrisno Hadi, 2002, Metodologi Research, ANDI, Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

http://hukumonline.com/klinik./detail/lt4fe2cc383856d penerapan pidana penjara bagi anak (diakses pada tanggal 6 oktober 2018 pukul 15:27)

http://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektivitas-hukum-menurut-soerjono-soekanto/ ( diakses pada tanggal 03 januari 2019 pukul 12:34)

Norman Nugroho Tangketasik, Jurnal Penulisan Hukum / Skripsi Realisasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014

Arinal Nurrisyad Hanum, Skripsi Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2012


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University