PELAKSANAAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMOLISIAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLRES MEMPAWAH

ABDUL HADI NIM. A1012151015

Abstract


Salah satu usaha yang dilakukan Polri sekarang ini adalah dengan menerapkan Model Perpolisian Masyarakat. Model Pemolisian Masyarakat yang juga dikenal dengan sebutan Polmas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, yang merupakan strategi baru perpolisian di Indonesia. Seluruh anggota Polri diharapkan dapat mendukung penerapan Polmas, dengan cara membangun serta membina kemitraan antara Polisi dan masyarakat dengan mengedepankan sikap proaktif dan berorientasi pada pemecahan masalah. Polisi harus bersikap proaktif terhadap masyarakat dengan tidak lagi memandang masyarakat yang bersifat pasif tetapi dipandang sebagai mitra guna mencegah dan menangani kejahatan.Polmas pada dasarnya dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri mulai dari yang bawah sampai pucuk pimpinan tertinggi Polri, dengan bentuk kegiatan disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Salah satunya seperti pembinaan yang dilakukan oleh fungsi teknis kepolisian yang diterapkan oleh petugas bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakatdalam meningkatkan pelayanan keamanan lalu disebut dengan Bhabinkamtibmas dalam membina siskamling. Sehubungan dengan hal tersebut diatas penulis sangat tertarik untuk membahas penerapan polmas yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam pembinaan siskamling.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: ” Bagaimana pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mempawah?.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriftif Analisis yaitu meneliti dan menganalisa keadaan subyek dan obyek penilitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Adapun pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mempawah belum terlaksana sebagaimana mestinya karena faktor kurangnya sumber daya manusia.

 

Kata kunci: Polmas, Polres Mempawah dan kurangnya sumber daya manusia

Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010;

Abdurahman, Aneka masalah praktek penegakan hukum di Indonesia , Alumni Bandung, 1980;

Abdul Rachman, Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan. Jakarta: Pradnya Paramita.2001;

Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Cet 4. Jakarta: Kencana. 2012;

B. Arief Sidharta, Hukum, Efektivitas dan Kultur Hukum (Tinjauan tentang Efektivitas Hukum dalam Persfektif Antropolgi Sosial), dalam Percikan Gagasan tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993;

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2009;

Burhan Ashahofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Penerbit Rineka Citra, 2004;

Chrysnanda, DL. Pemolisian Komuniti Dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia,Jakarta:Bumi Aksara, 2004;

Didi Widayadi, Peranan Sistem Pendidikan Polri Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Reserse Yang Profesional, Kertas Kerja Perorangan dalam rangka Sekolah Staff dan Pimpinan Polri, 1985/1986;

Edwin M. Schur, Law and Society A Sociological View, Random House, New York, 1968;

Eko Prasetyo, Polisi Masyarakat dan Negara, Bigraf publishing, Bandung, 1999;

Esmi Warassih, Masalah-masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum UNDIP No 2 – 1995 Tahun XXV – 1995;

Kartini Sekartadji, Ambivalensi Dalam Tugas Polisi, Suatu Analisis Yuridis Sosiologis, Majalah Hukum UI; Hukum dan Pembangunan, Nomor 6 Tahun XXIII, 1993;

Kunarto,Etika Kepolisian, Jakarta: Cipta Manunggal, 1997;

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Binacipta, 1976;

Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Jakarta: PTIK, 1981;

Mulyana W. Kusumah,Kejahatan dan Penyimpangan , Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1998;

Ronny Hanitidjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta,: Penerbit Ghalia Indonesia 1985;

Ronny Lihawa, Understanding Community Policing, YPKIK, Jakarta, 2005 ;

Ronny Lihawa dkk, Wajah Pemolisian Masyarakat, Kompolnas, Jakarta, 2009;

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996;

-------------------, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2003;

Schermerhorn, Pengawasan dalam Manajemen, Jakarta : Bina Aksara, 2002;

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006;

Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982;

-----------------------, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008;

Sutanto dkk, Community policing Falsafah Baru Pemolisian, Pensil-234, Jakarta, 2004;

--------------, Polmas Falsafah baru Pemolisian, Pensil-234, Jakarta, 2008;

Sutarto, Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1998 ;

Yoyok Ucuk Suyono, Hukum Kepolisian (Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945) , Yogyakarta:Laksbang Grafika,2013.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kapolri No 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor ;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat;

http://pontianak.tribunnews.com/2018/05/15/polisi-pantau-pergerakan-3-simpatisan-isis-di-mempawah ;

https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/07/04/pbcp3m354-ketua-dpr-sejak-dipimpin-tito-kinerja-polri-meningkat ;

http://syamsulbandung.wordpress.com/2010/02/08/kriminalitas-dan-perpolisian-masyarakat.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University