KEWAJIBAN PEMBORONG UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN RUMAH SESUAI DENGAN PERJANJIAN PEMBORONGAN DI KELURAHAN SUNGAI BANGKONG KECAMATAN PONTIANAK KOTA

M. RAHARDIAN NUR NIM. A01111130

Abstract


      Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan mengenai tidak dilaksanakannya kewajiban pemborong terhadap pekerjaannya di Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota. Biaya yang di pergunakan di dalam perjanjian pemborongan ini sebesar Rp 480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) biaya ini di pergunakan untuk membayar upah dan bahan material. Namun kenyataannya, Pihak pemborong melakukan wanprestasi dalam menyelesaikan pembangunan rumah tinggal yang seharusnya pembangunan diselesaikan dalam jangka waktu 210 (dua ratus sepuluh) hari, ternyata baru dapat terselesaikan dalam janga waktu 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari.

      Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Empiris dengan sifat penelitian pendekatan Deskriptif, yaitu dengan pemecahan masalah yang pengungkapannya didasarkan pada fakta-fakta yang terkumpul dan tampak sebagaimana adanya saat penelitian ini dilakukan. Penulisan ini membahas tentang kewajiban pemborong untuk melaksanakan pembangunan rumah sesuai dengan perjanjian pemborongan di Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota.

      Hasil penelitian yang diperoleh ialah pihak pemborong yang belum melaksanakan kewajibannya dengan tidak dapat menyelesaikan pembangunan rumah tinggal dengan tepat waktu. Adapun faktor penyebab pemborong wanprestasi dikarenakan faktor cuaca yang kurang mendukung serta para pekerja yang sering tidak masuk. Akibat hukum bagi pihak pemborong yang wanprestasi yaitu diberikan sanksi berupa ganti rugi berupa bahan material bangunan.

      Upaya penyelesaian yang dilakukan pihak yang ingin membangun rumah terhadap pemborong yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya adalah dengan melakukan musyawarah secara kekeluargaan.

 

Kata kunci: Perjanjian Pemborongan, Wanprestasi.

Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2003, Hukum Perjanjian di Indonesia, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Djumialdji, Hukum Pembangunan, Jakarta : Rineka Citra, 1996.

Gunawan Widjaja, 2006, Memahami Prinsp Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata, PT. Rajawali Pers, Jakarta.

Hardijan Rusli, 1996, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

J. Satrio, 1997, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Jakarta.

Komar Andasasmita, 1993, Hukum Pemborongan Melakukan Pekerjaan Tertentu, Alumni. Bandung.

Kusumahadi, 2001, Asas-asas Hukum Perdata, Yayasan Penerbit Gadjah mada, Yogyakarta.

L.C. Hoffman, sebagaimana dikutip dari R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra Abardin, 1999.

Mariam Darus Badrulzaman, 1990, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung.

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1996, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 1996, Segi-segi Hukum Perjanjian, PT. Internusa, Jakarta.

R. Setiawan, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Bina Cipta, Bandung, 1987.

R. Soeroso, 1992, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta

--------------, 2003, Pokok- pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.

--------------, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

--------------, dan R. Tjitrosudibio, 2002, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sri Soedwi Masjchoen Sofwan, 1982, Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan, Yogyakarta.

Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek Edisi (Revisi V), Rineka Cipta, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung: Sumur.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University