ANALISIS YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA BARU SEBAGAI OBYEK PEMERIKSAAN PRAPERADILAN DENGAN MEMERHATIKAN EKSISTENSI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PID.PRAP/2018/PN.JKT.SEL)

EKA KURNIA CHRISLIANTO NIM. A1011131321

Abstract


Jauh sebelum kemerdekaan hak Atas tanah Dindonesia sudah dikenal, terutama pada masa colonial, yang dikenal dengan  hak tatas tanah Erofa, Timur Asing, dan hak Atas tanah milik Pribumi yang terdiri dari dua hak milik pribumi yaitu hak Atas tanah yang diciptakan oleh pemerintah Belanda dan hak Atas tanah diciptakan oleh bangsa Indonesia melalui kaum pribumi yang saat itu dibawah btekanan colonial.

Setelah Indonesia merdeka keberadaan hak atas tanah ini sebagian sudah dihapus, baik melalui peraturan perundangan maupuin dengan menggunakan konversi, tetap[I hak milik adat keberadaannya masih tetap diakui, karena huku madat yang mendasari  lahirnya hukum Tanah nasional di Indonesia.

Keberadaan hak milik adat ini masih diakui keberadaan melalui pembuktian Hak Lama  seperti yang dituangkan dalam pasal 24  PP nomor. 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah, namun hak milik Adat ini keberadaannya masih bersifat loklitas, yang perlu penegasan kembali kepastian dan perlindungan hukum diatas tanah hak Milik adat ini sehingga menjadi dasar  bagi masyarakat untuk memilikinya = dan sekaloigus mendaftarankan sebagai bentuk pembuktyian hak Atas tanah yang dilindungi  dan memberikan kepastian hukum.

 

Kata kunci, , bukti hak, kepastian hukum dan perlindungan hukum.


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTA KA

A. Buku dan Makalah

Abdurrahman.1996, Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembengunan Untuk kepentingan Umum Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Alexander Seran, 1999, Moral Politik Hukum, Obor, Jakarta.

Ali Achmad chomzah, 2002, Hukum Pertanahan.Perpustakaan nasional, Jakarta.

Bintoro Tjokroamidjojo, 1982, Perencanaan Pembangunan, Cetakan 5, PT. Gunung Agung, Jakarta.

Candra, S., 2005, Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah,Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, Jakarta.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Tanpa Tahun, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta.

Gunarto Suhardi, 2002, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Universitas Atmajaya, Cetakan Pertama, Yogyakarta.

Hanitijo Soemitro, Ronny, 1990, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum, Semarang, CV. Agung.

Hari C. Hand, 1994, Modern Jurisprudence, International Law Book Service, Kuala Lumpur.

Hasan Basri Durin, 2002, Kebijaksanaan Agraria/Pertanahan Masa Lampau, Masa Kini, dan Masa Mendatang Sesuai dengan Jiwa dan Roh UUPA, termuat dalam Buku Reformasi Pertanahan, CV. Mandar Maju, Bandung.

Lutfi Ibrahim Nasoetion, 2002, Evaluasi Pelaksanaan UUPA Selama 38 Tahun dan Program Masa Kini dan masa Mendatang Dalam Menghadapi Globalisasi, termuat dalam Buku Reformasi Pertanahan, CV. Mandar Maju, Bandung.

Marbun, S.F., 1997, Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

-------------------, dan Moh. Mahfud MD., 1987, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta

Mulyadi Kartini dan Wijaya Gunawan, Hak Hak Atas Tanah, Jakarta Prenanda Media 2004.

Mertokusumo, Sudikno, 1996, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Administrasi dan Manajemen Umum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rony Hanitijo Soemitro, 1989, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, CV. Agung, Semarang.

Silalahi.Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Daerah Dan Penetapan Harga Tanah Dinas.

Soekanto, Soerjono, tanpa tahun, Presfektis Teoritis studi Hukum Dalam Masyarakat, Erlangga, Jakarta.

----------------, dan Sri Mamoedji, 2007, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Supriyadi, 2010, Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian atas eksistensi Tanah Aset Daerah, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Tampil Ashari Siregar, 2007, Pendaftaran Tanah Kepastian Hak, Multik Grafik, Medan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University