ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PELAKU USAHA YANG MENJUAL MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA DALAM PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANGPELINDUNGANKONSUMEN DI KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

OLGA CHAYYA UTZHUNGI NIM. A1011131142

Abstract


ABSTRAK

 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Di dalam kehidupannya sehari-hari masyarakat masih dimana banyak toko swalayan dan toko sembako yang masih menjual makanan dan minuman kadaluarsa.

Tindakan para pelaku usaha yang masih menperjualbelikan makanan dan minuman kadaluarsa tersebut, biasanya disebabkan kurangnya pengontrolan dan pengecekan oleh pihak pelaku usaha sebagai penjual terhadap makanan dan minuman yang dijualnya. Disamping itu juga dikarenakan masih kurang ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Dinas Kesehatan,  terhadap pelaku usaha yang memperjualbelikan makanan dan minuman kadaluarsa. Akibatnya masih banyak ditemukan makanan dan minuman kadaluarsa disetiap tahunnya.

Metode  yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, media massa, dan kamus serta data.

Hasil  yang  diperoleh dalam penelitian menunjukkan bahwa, dengan banyaknya kasus beredarnya makanan dan minuman yang kadaluarsa maka pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen atas makanan dan minuman yang telah kadaluarsa yang dijual pedagang di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang pada intinya dilakukan oleh pelaku usaha, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan konsumen adalah dengan berbagai upaya. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan agar pelaksanaan perlindungan konsumen dimaksud dapat berjalan sebagaimana mestinya, pemerintah bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat melakukan pengawasan-pengawasan.

Kata Kunci : Sanksi, Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, Maman. Dasar-dasar Metode Statistik Untuk Penelitian, CV Pustaka Setia, Bandung

Amiruddin, dan Asikin, Zainal, 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Barkatullah, Abdul Halim, 2008. Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran), Nusa Media Bandung

Hartono, Suryani,1991. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Bandung : Alumni

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta

Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo,2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta

Muhammad dan Alimin, 2004, Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Isalm. BPFE UGM, Yogyakarta

Nasution, AZ., 1995,Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

S.Burhanuddin.,2011, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal. UIN-Maliki Press, Malang

Shidarta., 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. PT. Grasindo, Jakarta

Siahaan, N.H.T., 2005, Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Panta Rei, Jakarta

Zainudin,Ali,2009. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika,Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Marwan, M dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya.

http://linguistikid.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-deskriptifkualitatif.html?m=1

http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/jtpr/article/view/1531

Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan,1992, Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University