PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MENGANIAYA PENGUNJUK RASA ATAU DEMONSTRAN DI KOTA PONTIANAK

JUNIOR SINAGA NIM. A11109033

Abstract


Seiring perubahan paradigma POLRI yang sebelum masa reformasi masih memiliki karakteristik militer pada saat ini berubah menjadi POLRI yang bersifat sipil. Namun karakteristik militer yang masih melekat pada anggota POLRI, terkadang terbawa dalam pelaksanaan tugas POLRI dilapangan yakni pada saat pelaksanaan pengamanan pengunjuk rasa.

Unjuk rasa yang telah diatur dalam undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat dimuka umum, yang didalamnya diatur mengenai tata cara pelaksanaan, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam penyampaian pendapat dimuka umum. POLRI sebagai aparatur negara yang diberikan wewenang dan tanggung jawab dalam pengamanan pelaksanaan kegiatan unjuk rasa.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mengapa anggota POLRI melakukan penganiayaan terhadap pengunjuk rasa dilapangan. Sehingga memberikan suatu pertanda bahwa anggota POLRI dapat melaksanakan pengamanan wajib mengedepankan prosedur, peraturan dan komando dari atasan dalam pergerakan pasukan pengamanan pengunjuk rasa. Sehingga dapat meminimalisir dan mencegah anggota POLRI bentrok melakukan tindakan penganiayaan kepada pengunjuk rasa.

Anggota POLRI yang  terbukti melakukan tindakan penganiayaan terhadap pengunjuk rasa akan diberikan sanksi disiplin bahkan kode etik dan peradilan umum karena melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. Penerapan hukum tersebut dapat dilakukan apabila korban penganiayaan melaporkan kepada pihak-pihak seperti Propam dan Komnas HAM yang dapat mefasilitasi korban penganiayaan yang dilakukan POLRI apabila terbukti melakukan tindakan disiplin.

Selain itu dalam proses pelaksanaan penerapan hukum kepada anggota POLRI yang melakukan penganiayaan terhadap pengunjuk rasa, POLRI akan bersikap profesional  dan prosedural sesuai aturan yang berlaku serta melakukan tindakan preventif dalam mencegah adanya penganiayaan terhadap pengunjuk rasa sesuai dengan tugas dan wewenang anggota POLRI menurut undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

 

Kata Kunci : Unjung Rasa, Tindak Pidana POLRI

 


Full Text:

PDF PDF

References


Abdul Hakim G Nusantara. Problematika Komunikasi Antara Aparat Polri dan Pengunjuk Rasa dalam Pengunju Rasa Yang Mengarah Pada Kerusuhan Massa oleh Ary Wahyono. Jakarta 2003

Agus Sapari Dkk. Gambaran Agresivitas Polri Yang Menangani Demonstrasi. Jurnal Psikolog Vol.1 Depok. 2008

CAJ Coady. The Idea Of Violence Dalam Manfred B Streger Dan Nency S Lind (Eds) Violence And Alternative, An Interdiciplinary Eader Hounmills Basintoke, Hampshire, London. Mac Millan Press. 1999

Gitadi Tegas Supramudyo. Pola Unjuk Rasa Di Daerah Perkotaan. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Universitas Airlangga. Surabaya. 2000

Hamzah Andi, Analisis Dan Evaluasi Tentang Kepolisian Dan Kejaksaan Dibidang Penyidikan, Departmen Hukum Dan HAM, Jakarta. 2001

Jalludin Rahmat, Metodologi Penelitian, Grafindo, Jakarta, 1998

Ikrar Nusa Bhakti. Relasi TNI Dan Polri Dalam Penanganan Keamanan Dalam Negeri. Pusat Penelitian Politik. Jakarta. 2004

Kelana, Momo. Hukum Kepolisian. PT. Grafindo. Jakarta.1994

Kunarto, Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga Agar Tugas Dan Tanggung Jawab Polisi Tidak Menjurus Tindakan Negatif. Makalah Yang Dibawakan Pada Seminar Nasional Polisi II, Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1996

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Komunika. Yayasan Obor Indonesia. 2000. Jakarta

Lukman Surya Saputra. Menumbuhkan Rasa Nasionalisme Dan Patriotisme. CV. Setia Purna Inves. Bandung. 1997

Martin M Asre/Bagaskar. FU Kamus Bahasa Indonesia. CV. Karina. Surabaya. 2002

Muhari. Norma-Norma Yang Menjadi Pandangan Hidup Demokratis. Surakarta : Powerpoint. Project.2006

Moeljanto. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawabannya Dalam Hukum Pidana. Seksi Kepidanaan Fak. Hukum Gajahmada. Jogjakarta

Novel Ali. Mencegah Kekerasan Polri – Masyarakat. Semarang. 2006

Noorkasiani Dkk. Sosiologi Keperawatan. Buku Kedokteran EGC. Jakarta. 2007

R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Politea. Bogor. 1993

Robert Paul Wolff. “On Violence” Dalam Manfred B Streger Dan Nency S Lind (Eds) Violence And Alternative, An Interdiciplinary Eader Hounmills Basintoke, Hampshire, London. Mac Millan Press. 1999

Rahardjo Satjipto. Membangun Polisi Sipil ; Perspektif Hukum Sosial Dan Kemasyarakatan. PT. Kompas Media Nusantara. 2007

Roeslan Saleh. Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1992

Sarwono, W.S. Psikologi Sosial Dan Teori Psikologi Sosial. Balai Pustaka. Jakarta. 199

Rahardjo Satjipto. Membangun Polisi Sipil ; Perspektif Hukum Sosial Dan Kemasyarakatan. PT. Kompas Media Nusantara. 2007

Roeslan Saleh. Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1992

Sarwono, W.S. Psikologi Sosial Dan Teori Psikologi Sosial. Balai Pustaka. Jakarta. 1997

Warsito, Hadi. Hukum Kepolisian Indonesia, Prestasi Pustaka. Jakarta. 2005

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum

Peraturan Perundang-Peundangan :

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Sinar Grafika. Jakarta. 2005.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.

Prosedur Tetap Kapolri Nomor: PROTAP/1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki

Panduan Teknis Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/16/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Tindakan Melawan Hukum

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2010. Tentang Cara Lintas Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.

Website :

Situs internet : http://www.pdfdatabase.com


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University