ANALISIS OPTIMALISASI FUNGSI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Desa Sungai Raya Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya)

RIDHO PRAYOGO NIM. A1012131002

Abstract


Pemerintah Indonesia ingin mewujudkan keselarasan antara masyarakat, mengabdikan diri kepada masyarakat untuk melayani tanpa adanya diskriminasi, memenuhi setiap kebutuhan masyarakat dimana merupakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, selalu adanya keterbukaan agar tidak adanya kesalahpahaman yang terjadi, dan bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri. Sebab bila semuanya berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan, maka kinerja pemerintah patut untuk dipertahankan. Peraturan dibuat untuk diterapkan kepada masyarakat, sebagai pihak yang dilayani sekaligus masyarakat dapat menilai sejauh mana ketaatan para pelaksana dalam mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan data primer. Sifat Penelitian, deskriptif analis yaitu secara umum termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kesimpulan, maka diperoleh hasil sebagai berikut Optimalisasi fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Desa Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Kemudahan fasilitas publik yang didapat dari adanya fungsi KTP-el berbasis chip yang dapat terbaca pada e-reader sangat beragam,misal seperti penggunaan KTP-el sebagai kartu suara pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara online atau e-voting, Perbankan sebagai alat transfer uang dan menjamin tidak adanya rekening ganda, Masyarakat sebagai identitas tunggal yang mempermudah pemilik tanpa perlu fotokopi identitas langsung dapat didata secara otomatis dengan e-reader, Sosial hal ini dapat berlaku diantaranya terkait pendaftaran dan peminjaman buku pada perpustakaan dan pelayanan sebelum memasuki stasiun kereta api tanpa perlu mengantri untuk didata manual, kemudian untuk Polri sebagai alat mempermudah mengungkap identitas pelaku kriminalitas, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai alat meminimalisir pekerja illegal. Fungsi KTP-el tanpae-reader pada bidang Kesehatan sebagai syarat pengurusan Asuransi Kesehatan (Askes), dan pengurusan syarat mendaftar sebagai peserta Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang mewajibkan KTP-el sebagai syarat utama dalam mendaftar BPJS.

 

Kata Pengantar : E-KTP, Fungsi Kependudukan, Administrasi Kependudukan

Full Text:

PDF PDF

References


A. Buku

Amirin, Tatang M. 2003. Pokok-Pokok Teori Sistem. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Amsyah, Zulkifli. 2003. Manajemen Sistem Informasi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Agus Dwiyanto (Editor). 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.

Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media: Yogyakarta.

Ibrahim, Amin. 2009. Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya. PT.Refika Aditama. Bandung.

Idochi, Anwar. 2009. Pengesmbangan Sistem Informasi di Perguruan Tinggi. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Indrajit, Richardus Eko. 2006. Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik berbasis Teknologi Digital. Andi Offset. Yogyakarta.

Inu Kencana Syafie, Djamaluddin Tandjung, Supardan Modeong. 1999. Ilmu Administrasi Publik. PT. Rineka Cipta: Jakarta.

Jalaludin, Asep. 2011. Modul Sistem Infomasi Manajemen.

J.S. Baddu, Sultan Mohammad Zain. 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.

Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat. 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik. Nuansa Cendekia: Bandung

Litjan Poltak Sinambela, dkk. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. PT. Bumi Aksara: Jakarta.

Kadir, Abdul dan Terra Ch. Triwahyuni. 2003. Pengenalan Teknologi Informasi. Andi Offset. Yogyakarta.

Kumorotomo, Wahyudi, dkk. 2004. Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik. UGM. Yogyakarta.

McLeod, Raymond dan P. Schell, George. 2009. Sistem Informasi Manajemen. Salemba Empat. Jakarta.

Nomensen Sinamo. 2015. Hukum Administrasi Negara. Jala Permata Aksara: Jakarta.

Pasolong, Harbani. 2005. Metode Penelitian Administrasi Untuk Organisasi Profit dan Non Profit. Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin (Lephas). Makassar.

Rianto, Budi dan Tri Lestari. 2012. Polri dan Aplikasi E-government dalam Pelayanan Publik. Putra Media Nusantara. Surabaya.

Rusdiana, dan Moch.Irfan. 2014. Sistem Informasi Manajemen. CV Pustaka Setia. Bandung.

Rochaety, Eti dkk. 2011. Sistem Informasi Manajemen. Mitra Wacana Media. Jakarta.

Ridwan HR. 2011. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta

Santosa, Panji. 2012. Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance. PT.Refika Aditama. Bandung.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi dengan Metode R&D. Alfabeta. Bandung.

Sunyoto, Danang. 2014. Sistem Informasi Manajemen (Perspektif Organisasi). CAPS. Yogyakarta.

Sutabri, Tata. 2005. Sistem Informasi Manajemen. Andi Offset. Yogyakarta.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2011. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Kencana. Jakarta.

S. Pamudji. 1983. Ekologi Administrasi Negara. Bumi Aksara: Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2005. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press: Jakarta.

Sugiyono. 2009. Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta : Bandung.

Yusup, Pawit M dan Priyo Subekti. 2010. Teori dan Praktik Penelusuran Informasi (Information Retrieval). Kencana. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University