PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 68/PID.SUS -TPK/2016/PN.PTK )

NOFIA UTAMI NIM. A1011141202

Abstract


Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 secara khusus mengatur  korporasi sebagai subyek hukum yang di atur Pasal 1 ayat (1) dan di pasal 20 mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan berdasarkan pasal 20 ayat (1) bahwa Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu  korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Dari bunyi pasal tersebut bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat ditujukan kepada korporasi dan atau pengurus korporasi namun pada kenyataannya pertanggungjawaban pidana korporasi lebih banyak kepada pengurus korporasi bukan kepada korporasi. Dari masalah tersebut maka Judul skripsi ini adalah : “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PTK)

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah : Mengapa Hakim Yang Memeriksa  Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Tidak Dimintakan Pertanggungjawaban Pidana Di Dalam Putusan Hakim Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PTK ?

Adapun tujuan  penelitian  ini untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi baik dari penjatuhan putusan hakim.yang mana dirasakan oleh peneliti  kurang tepat karena  kebanyakan hanya kepada pengurus korporasi bukan kepada korporasi

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengunakan metode penelitian Yuridis-sosiologis yang sifatnya deskriptif untuk mengetahui dan menganalisis  pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dalam Tindak Pidana korupsi khususnya  di dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PTK

 

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, Korporasi, Tindak Pidana Korupsi


Full Text:

PDF PDF

References


BUKU

Hanafi Amrani,Dkk, 2015,Sistem Pertanggungjawaban Pidana ,PT Raja Grafindo Persada, Jakartaa

Mahmud Mulyadi,2010, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, P.T. Sofmedia, Jakarta

Chidir Ali,2005, Badan Hukum,PT Alumni, Bandung

Edi Yunara, 2010, Korupsi dan PertanggungJawaban Pidana Korporasi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Dwidja Priyanto, 2003, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia,Cv Utomo, Bandung

Muladi,2015,Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,Prenadamedia Group,Jakarta Indriati, Etty,2013, Pola dan Akar Korupsi (Menghacurkan Lingkaran Setan Dosa Publik),PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta

Komariah Emong,2002,Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum

Pidana,Alumni,Bandung

H.Zainuddin Ali,2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Sunggono,2003, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta

Susanti Ochotrina, 2015, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta

Mohammad Hatta, 2015, Hukum Pidana Dan Kegiatan Perekonomian ( Titik Singgung Perkara Pidana Dengan Perkara Perdata Dan Tindak Pidana Ekonomi), Calpulis, Yogyakarta

Hanafi Amaran Dan Markus Ali,2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan, Pt Raja Grafindo Persada, Yogyakarta

Lilik Mulyadi, 2007, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normative,Teoritis,Praktik Dan Masalahnya), Pt Alumni, Bandung

Bambang Waluyo,2004, Pidana Dan Pemidanaan,Sinar Grafika,Jakarta

Pontang Murad,2005,Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan ,Pt Alumni, Bandung

Muladi& Barda Nawawi,1992, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Pt Alumni,Bandung

Sutan Remy Syahdeini, 2006, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, Jakarta

, 2017,Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi & seluk beluknya,, Kencana, Jakarta

Mahrus Ali, 2013, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi,, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tim Pokja, 2017, Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi, Mahkamah Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta

Prof. Dr. Soerjono Soekanto,2016, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum ,Rajawali Press, Jakarta

Prof. Dr. H.M Rasyid Ariman,SH.MH ,2015, Hukum Pidana, Setara Press, Malang

Surachim Dan Dr.Suhardi Cahaya,2010, Strategi&Teknik Korupsi ,Sinar Grafika, Jakarta

Etty Indriati,2014, Pola dan Akar Korupsi, PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta

Moeljatno, 1999,KUHP, bumi aksara, Jakarta

Leden Marpaung,2008,Asas- Teori-Praktik Hukum Pidana , Sinar grafika, Jakarta

Dr. Deni setyo Bagus Yuherawan, 2014, dekontruksi asas legalitas hukum pidana (sejarah asas legalitas dan gagasan pembaharuan zfilosofi hukum pidana), Setara Press, Malang

Dr. Aziz Syamsuddin,2016, Tindak Pidana Khusus,Sinar Grafika,Jakarta

Chatrian Darul Rosikah Dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016,Buku Pendidikan Antikorupsi (Kajian Anti Korupsi Teori Dan Praktik,),Sinar Garfika, Jakarta

Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta

Utrecht,1965,Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Universal,Jakarta

Hasullah f sjawie, 2013, direksi perseroan terbatas serta pertanggungjawaban pidana korporasi, Pt citra aditya bakti,Bandung

Dr wahyu Kurniawa, 2013, Corporate Governance dalam aspek hukum perusahaan, graffiti, Jakarta

Dewa made suartha,2015, Hukum Pidana Korporasi, setara press,malang

Mahrus Ali, 2013,Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, , PT Raja Grafindo Persada,Jakarta

Prof. Dr.Mr. H. A Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana 1, , Sinar Grafika, Jakarta

Prof Dr muladi dan Prof Dr. Dwidja Priyanto, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, ,PT Kharisma Putra Utama,Jakarta

Prof.Dr. Soerjono Soekanto,2016, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengakan Hukum,,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ahmad Rifai,2005,Penemuan Hukum oleh hakim dalam persfektif Hukum Progresif , Sinar Grafika, Jakarta

INTERNET

Transparency internasional, 2016 , Survei Presepsi Korupsi 2016 (Online), https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016, (pada tanggal 07 November 2017)

Transparency internasional, 2017, Survei Presepsi Korupsi 2017 (Online), https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016, (pada tanggal 14 Maret 2017)

Emerson Yuntho,2017, menjerat korupsi korporasi (Online),http://nasional.kompas.com/read/2017/03/03/20282871/menjerat.korupsi.korporasi, (pada tanggal 11 Januari 2018)

Kamus Bisnis dan Bank, 2018, Korporasi Public Quasi ( Online), http://www. Mediabpr.com/kamus-bisnisbank/perusahaan kuasi public.aspx , ( pada tanggal 29 maret 2018)

KBBI,2018,Kamus Besar bahasa Indonesia (Online), https://kbbi.web.id/sarana, (pada tanggal 7 mei 2018)

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Kitab Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Peraturan jaksa Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan subyek hukum korporasi

Jurnal

Eddy Rifai,2014, “Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi”,Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, Hal 90


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University