KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA KEKAYAAN DESA UNTUK MENEINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PASAL 77 AYAT (2) JO PP NO 47 TAHUN 2015 PASAL 110 AYAT (1) ( STUDI DI DESA PULAU KUMBANG, KECAMATAN SIMPANG HILIR, KABUPATEN KAYONG UTARA )

FIGAR ASWIN NIM. A1011131078

Abstract


UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat bagi desa untuk mengatur dan mengelola aset serta kekayaan desa bagi peningkatan kesejahteraan dan taraf penghidupan masyarakat. Desa sebagai pemerintahan tingkat terendah yang diharapkan dapat menyentuh langsung dengan masyarakat sehingga mempunyai peranan penting dalam merealisasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa diharapkan lebih berperan dalam mengelola kekayaan alam atau aset desa untuk  meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

desa memiliki  banyak sumber kekayaan yang dimiliki dan harus dikelola oleh pemerintah desa untuk menunjang perekonomian masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli desa,kekayaan asli desa sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri No 1 Tahun 2016 yakni,tanah khas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, tempat pelelangan ikan, dan lain-lain kekayaan asli desa, Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 78  disebut bahwa pemanfaatan sumber daya alam merupakan salah satu aspek utama dalam mencapai tujuan pembangunan desa.

dengan mengelola aset atau kekayaan pemerintah mengharapkan agar masyarakat desa atau pemerintah desa dapat berkembang dengan baik sehingga perekonomian masyarakat menjadi meningkat dengan begitu masyarakat dapat hidup sejahtera serta hal lain pemerintah desa juga memiliki pendapatan asli desa,

 

keywords : desa,kekayaan desa,pendapatan asli desa


Full Text:

PDF PDF

References


A. Buku

- Ahmad Erani Yustika dkk,pengembangan desa,kementrian desa,pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik Indonesia,Jakarta selatan,2015

- Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 1986.

- Ateng Syarifudin, Pasang Surut Otonomi Daerah, Bina Cipta, Bandung, 1985.

- Abdulsyani,2007.sosiologi skematika,teori ,dan terapan. Jakarta. bumi aksara.

- Amri Marzil dan M.Ali Hasan,2006,antropologi dan kebijakan public,kencana,Jakarta,

- Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Fokusmedia, Bandung, 2010.

- Bewa Ragawino, Desentralisasi Dalam Kerangka Otonomi Daerah di Indonesia, Unpad, Bandung, 2003.

- Bambang Setiono dan Mulyadi Noto,indicator dan instrumen untuk mendeteksi pengelolaan sumberdaya alam dan linggkungan yang tidak berkelanjutan,ELSDA Institude,Jakarta,2008

- Barda Nawawi Arif, 2013.kapita selekta hukum pidana.ctk ketiga,citra aditya bandung,

- Dindin Abdullah Ghozali,Kader Desa, penggerak prakarsa masyarakat desa,kementrian desa,pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasirepublik indonesia,Jakarta,2015

- HAW. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

- Herman Hidayat dkk,2011,politik ekologi pengelolaan taman nasional era otda.lipi press,yayasan pustaka obor,Jakarta,

- J.R.Raco,Metode penelitiaan kualitatif,Grasindo,Jakarta,

- Kurniawan Borni,desa mandiri desa membangun,kementerian desa,pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik Indonesia,Jakarta,2015

- Sutoro Eko,regulasi baru,desa baru, ide,misi dan semangat uu desa,kementerian desa,pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republic Indonesia,Jakarta,2015

- Mochamad Arief Soendjoto,Pengelolaan sumberdaya alam dan pemberdayaan masyarakat dalam perspektif budaya dan kearifan lokal, Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM),Banjarmasin,2007

- Romli Atmasasmita,2001. reformasi hukum, hak asasi manusia dan penegak hukum.bandung:mandar maju,

- RPJMdes ( rencana pembanguan jangka menengah desa ) desa pulau kumbang tahun 2017-2019

- RKPdes (rencana kerja pemerintah desa ) desa pulau kumbang tahun 2017-2019

- Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani,2013,penerapan pada teori hukum pada tesis dan disertasi,Edisi pertama,ctk kesatu, rajawali press,Jakarta

- Soerjono Soekanto,1985,efektivitas hukum dan peranan saksi, remaja karya bandung,

- Soekarso dan Iskandar Putong,2015,kepemimpinan, kajian teoritis dan praktis,

B. Undang-Undang

- Uu No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- Uu No 32 Tahun 2004 Tentang keuangan desa

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3)

- Pp No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana uu no 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan pp no 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana uu no 6 tau 2014 tentang desa

- Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang desa

- Permendagri No 4 Tahun 2007 Tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa

- Permendagri No 114 tahun2014 Tentang pedoman pembangunan desa

- Permendagri No 44 Tahun 2016 Tentang kewenangan desa

- Permendagri No 1 Tahun 2016 Tentang pengelolaan aset desa

- Permendesa No 4 Tahun 2015 Tentang pendirian,pengurusan,pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa

- Perda Kabupaten Kayong Utara No 10 Tahun 2010 Tentang Sumber pendapatan desa

- Perda Kabupaten Kayon Utara No 5 Tahun 2010 Tentang alokasi dana desa

C. Webside

- https://pengertiandefinisi.com/pengertian-kebijakan-dan-macam-macam-kebijakan/

- https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan

- http://www.materibelajar.id/2015/12/materi-ekonomi-teori-pembangunan.html#.

- http://www.pelajaran.co.id/2017/17/20-pengertian-desa-menurut-para-ahli-terlengkap.html di akses pada 25 september 2017

- https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/9078/BAB%20II.pdf? ,diakses pada 19 maret 2018

- download.portalgaruda.org/article.php?article=62127&val=4561 diakses pada 16 maret 2018


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University