PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MENDIRIKAN BANGUNAN DIATAS PARIT BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 31 HURUF (b) PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi di Desa Arang Limbung Kabupaten Kubu Raya)

GOREGRIUS RIYATNO NIM. A01111145

Abstract


Seiring pekembangan zaman pelanggaran peraturan daerah yang semakin pesat sehingga dapat menimbulkan bentuk ketidaktirtiban umum secara umum yang dapat dipandang kurang baik bagi perkembangan suatu daerah yang memiliki aturan yang sudah tertata dengan baik.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat umum yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah yang diberikan kepala daerah DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah. Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran mengenai ketertiban umum di wilayah Kabupaten Kubu Raya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya secara langsung mendapat perintah dari kepala daerah Kabupaten Kubu Raya.

Adapun metode penelitian yang dilakukan penulis adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, dengan meneliti dan menganalis data fakta pelanggaran yang dilakukan pelaku terhadap Ketentuan Pasal 31 Huruf (b) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum, juga data sekunder yang didapatkan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya dan data primer pada saat penelitian dilakukan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis, bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran ketentuan pasal 31 huruf (b) peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang ketertiban umum belum terlaksana dengan baik, karena bentuk penegakan hukum terhadap pelaku belum dibarengi dengan pemahaman yang baik kepada masyarakat wilayah Kabupaten Kubu Raya terutama dengan pelaku pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya, dan juga masyarakat yang kurang kepedulian terhadap peraturan daerah yang berlaku di wilayah Kabupaten Kubu Raya.

 

Keywords : Hukum,Penegakan,Peraturan Daerah.

Full Text:

PDF PDF

References


Buku

A.Hamid S.Attamimi, Siswato Sunarno, 2008, Penegakan Hukum Indonesia, Politiea, Bandung

Amrah Muslimin, 1982, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni Bandung, Bandung

Andi Hamzah, 2005, Penerapan Hukum, Rineka Cipta, Jakarta

Ateng Syafrufin, 1991, Titik Berat Otonomi Daerah Pada Tingkat II dan Perkembangannya, Mandar Maju, Semarang

Dellyana Shant, 1998, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta

Hestu Cipto Handoyono, 2008, Pengertian Peraturan Daerah, Bumi Aksara, Jakarta

Josep Riwu Kaho, 1996, Mekanisme Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Bina Aksara, Jakarta

Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, Penegakan Hukum Dalam Masyarakat, Bina Aksara, Jakarta

Lukman Santoso, 2015, Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Ni’matul Huda, 2012, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Yogyakarta

Sajipto Raharjo, 2000, Pengertian Hukum, Cipta Pustaka, Jakarta

Sirojul Munir, 2003, Hukum Pemerintahan Daerah, Genta Publising, Yogyakarta

S.Prajudi Atmosudirjo, 1983, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta

Soerjono Seokanto, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudikno Mertukusumo, 2005, Teori Penegakan Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Yogyakarta

Ronny Hanityo Sumitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta

Perundang Undang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Satuan Polisi Pamong Praja

Ketentuan umum Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya

Ketentuan umum Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 31 Huruf (b)

Website

http://www.wikipedia.com/defenisi penegakan hukum terhadap peraturan daerah, diakses tanggal 25 Oktober 2017

http://www.tempointeraktif.com/ diakses tanggal 27 Oktober 2017

http://dedojcb.blogspot.com/hukum/tatanegara/penegakan hukum pelaku pelanggaran peraturan daerah, diakses pada tanggl 30 Oktober 2017


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University