PELAKSANAAN PASAL 69 AYAT (1) HURUF “H” UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 32 TAHUN 2009 TENTANG LARANGAN MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA DI BAKAR (STUDI KASUS DI KABUPATEN KUBU RAYA)

PARAMITA ROSANDI NIM. A11112157

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Penyidik Polda Kalbar guna mengatasi permasalahan kendala dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif analisis (empiris), yang meneliti dan menganalisa dengan menggambarkan keadaan atau fakta-fakta yang didapat secara nyata pada saat penelitian dilakukan. Bentuk penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field research), yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik komunikasi langsung dan teknik komunkikasi tidak langsung.

Dalam melakukan penyidikan maka pihak penyidik selama ini dalam melakukan penyidikan dalam hubungannya dengan proses penegakan hukum lingkungan atau penyelesaian sengketa lingkungan selalu dihadapi sulitnya untuk mendapat bukti konkrit yang betul-betul dapat dijadikan alat bukti. Selain itu juga dihadapkan dengan kepentingan-kepentingan Negara dalam hal yang berhubungan dengan investor karena apabila dilakukan tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan maka dikemudian akan apakah para investor akan menginvestasikan lagi modalnya ke Negara Indonesia.

 

Kata Kunci: Kerusakan lingkungan, Pembangunan berkelanjutan.

Full Text:

PDF PDF

References


A. Buku

Andi Hamzah, 1995, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta, Sinar Grafika.

Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika.

Esmi Warassih, 2011, Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologis), Universitas Diponegoro, Semarang.

Mukono. 2006. Prinsip dasar Kesehatan Lingkungan Edisi Kedua,

Surabaya : Airlangga University Press.

Nasution dan Thomas, 1980, Buku Panduan Penuntut Membuat Disertasi, Thesis, Skripsi, Report dan Paper, Bandung, CV. Jemmars.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Salim Emil, 1982, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2002, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Penerbit Sinar Baru Bandung

Sudikno Mertokusumo, 1996, Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Penerbit Liberty Yogyakarta.

Sodikin, 2002, Penegakan Hukum Lingkungan, Djambatan, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Pengantar Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta.

Soesilo, R; 1994. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya. Bogor: Penerbit Politea.

Susilo, Eko Budi, 2003, Menuju Keselarasan Lingkungan, Averroes Press, Malang.

Sofyan Sari Harahap, 2004, Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System). Jakarta : PT Pustaka Quantum.

Wardhana, Arya Wisnu. 2001. Dampak Pencemaran Lingkungan, Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

------------, Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

------------, Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup.

------------, Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

------------, Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

------------, Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.

------------, Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Permentan No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, 2002. Penerbit Balai Pustaka. Jakarta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University