PERAN PENYIDIK SUBDIT 2 DITRESKRIMSUS POLDA KALBAR DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI BIDANG KESUSILAAN BERDASARKAN PASAL 27AYAT (1) UNDANG –UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

FREDDY HASIHOLAN SIREGAR NIM. A11110042

Abstract


Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang selanjutnya yang menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap tugas kepolisiaan Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.secara universal tugas polisi ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum. Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang dibatasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP ), tugas yang kedua mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terjaga dan tidak melanggar hukum itu sendiri.

Subdit 2 adalah bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas sebagai penegak hukum, subdit 2 merupakan unsur pelaksana pada Ditreskrimsus tingkat polda yang berada dibawah Direktorat Kriminal Khusus. Subdit 2 ditreskrimsus menangani kasus perbankan, pencucian uang dan kejahatan dunia maya (Cyber Crime)bertugas menyelenggarakan membina dan melaksanakan fungsi tekhnis keresersean yang termasuk dalam dalam lingkup tugasnya baik yang bersifat regional terpusat pada tingkat daerah maupun dalam rangka mendukung tugas pada tingkat kewilayahan di lingkungan Polda

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan pendekatan secara deskriptif analisis, dengan menggambarkan dan menganalisa keadaan sebenarnya yang terjadi pada saat penelitian dilakukan, kemudian menganalisa fakta tersebut guna memperoleh suatu kesimpulan.

tingkat pendidikan berpengaruh pada proses pengungkapan tindak pidana ITE Berkaitan dengan kesusilaan mengingat hanya ada 6 orang penyidik yang memiliki gelar sarjana, dan hanya 1 orang yang memiliki gelar sarjana komputer hal ini menunjukan bahwa hambatan dalam pengungkapan tindak pidana ITE dikarenakan hanya sedikit SDM yang memiliki kompetensi untuk menangani dan mengungkap Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik berkaitan dengan kesusilaan

faktor yang menyebabkan penyidik di subdit 2 belum maksimal dalam mengungkap tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik dikarenakan kurangnya SDM yang benar-benar memahami teknologi komputer, sarana dan prasarana yang belum memadai serta pelaku tindak pidana yang berada di luar wilayah polda kalbar.

Upaya yang harus dilakukan pihak polda kalbar adalah dengan menambah sarana dan praarana yang mendukung penyidik dalam mengungkap tindak pidana ITE, dan meningkatkan kualitas SDM agar mempermudah dalam proses pengungkapan tindak pidana ITE Di polda Kalbar

                               

 

Keyword: Subdit 2, Tindak Pidana ITE,Asusila

Full Text:

PDF PDF

References


Adami Chazawi, 2011, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, Jakarta, Bayumedia Publishing.

Adami Chazawi. 2003, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya hukum Pidana, Jakarta Raja Grafindo.

Ahmad Ali, 2009 Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan teori peradilan, Jakartakencana,

Andi Hamzah, 2004, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta Penerbit PT Rineka Cipta.

Arif,barda nawawi, 1998, beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum pidana, Bandung,PT.Citra Aditya bakti,

Dellyana,Shant.1998,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty

E.Y Kanter et.al, 2012, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Storia Grafika,

Hamzah adi, 2007, Institut Komputer Indonesia, Pengenalan Komputer, Jakarta, Sinar Grafika

Laden marpaung, 2011, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Masri Singarimbuan dan Sofyan Efendi,metode penelitian Survey,LP3ES,Jakarta 1999

Masri Singarimbuan, 1999, Metode Penelitian Survey, LP3ES,.

O.C. Kaligis. 2012,Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya, Yarsif Watampone, Jakarta

P.A.F Lamintang,2007 Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan jurimetri ghalia Indonesia, Jakarta.

Sajipto Raharjo, 2006, Ilmu Hukum Cetakan Keenam, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, 2006 penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo,Jakarta

Soerjono Soekanto. 2004,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada

Sudarto,1996 Hukum dan Hukum Pidana Indonesia, Sumur Bandung

Sutikno Mertokusumo, 1991Mengenal Hukum Suatu Pengantar, liberti, Yogyakarta

Tanti Yuniar, 2009. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Agung Media Mulia

Wirjono Prodjodikoro, 1987, tindak tindak pidana tertentu tertentu di Indonesia, rafika aditama, Jakarta


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University