PELAKSANAAN PASAL 77 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PONTIANAK ( Studi Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak )

MOHAMAD ARIF WISMOYO NIM. A1011141091

Abstract


Pembuatan Surat Izin Mengemudi C (selanjutnya disingkat SIM C)  adalah kewajiban bagi setiap pengendara. Masyarakat yang ingin mengemudikan kendaraan sangat diwajibkan memiliki SIM yang menjadi salah satu ketaatannya dalam berlalu lintas karena memenuhi dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.

Penelitian ini dengan pendekatan Deskriptif Analitif berlokasi di Kota Pontianak Sekolah Madrsah Aliyah Negeri 2 Pontianak. Populasi penelitian meliputi seluruh anggota siswa yang memiliki kendaraan bermotor dan berada di wilayah tersebut dengan populasi anggota siswa tersebut.

Metode pengambilan sampel secara acak sederhana atau simple random sampling yaitu sejumlah 851 siswa di sekolah diambil secara random sebanyak 6%, sehingga jumlah sampel yang diambil sebanyak 51 responden. Data disajikan dalam bentuk tabel-tabel distribusi frekuensi serta disajikan dalam bentuk teks naratif. Data yang diolah di analisis dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C di Sekolah Madrsah Aliyah Negeri 2 Pontianak masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator; rendahnya tingkat pengetahuan hukum, rendahnya tingkat pemahaman hukum, setujunya sikap hukum dan sesuainya pola perilaku hukum masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum responden dalam pembuatan SIM C di Sekolah Madrsah Aliyah Negeri 2 Pontianak, yaitu: faktor pendidikan yang berpengaruh secara positif, faktor motivasi yang berpengaruh secara signifikan dan faktor ekonomi yang tidak berpengaruh dalam pembuatan SIM C.

 

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Pembuatan SIM C, Faktor-faktor yang Berpengaruh.

Full Text:

PDF PDF

References


Abubakkar Iskandar. 1996. Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang

Tertib. Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia.

Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Cet. 6, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Bertahindara, 2007, Etika Berlalu-Lintas, Penerbit Tropica, Jakarta, h. 69

Idwan Santoso. 1997. Manajemen Lalu-Lintas Perkotaan. Bandung: ITB

M. Karjadi, 1998. SIM dan STNK, PT. Karya Nusantara, Bandung

M. Marwan dan Jimmy P. 2009. Kamus Hukum. Reality Publisher. Surabaya. h. 396

Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 2000, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, hlm. 125

Momo kelana, 2007, Konsep-Konsep Hukum Kepolisian Indonesia, Grafira Indonesia, Jakarta, h. 7

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, disunting Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Penerbit Yuridika, Surabaya, hlm. 2-3

Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. 1993. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti.2012.Implementasi Kebijakan Publik. Gorontalo : Alfaberta

Ramdlon Naning, 1983, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas, Bina Ilmu, Surabaya, h. 26

Ronny Hanitijo Soemitro, 2000, Metode Penelitian Hukum, LP3ES, Jakarta

Soerdjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, hlm. 172

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

Soerjono Soekanto, 1985, Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi, CV. Ramadja Karya, Bandung, h. 30

Suwardjoko P. Warpani. 2002. Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan

Jalan. Bandung: ITB.

Tahir, Arifin.2014.Kebijakan Publik dan Transparansi. Bandung : Alfabeta

W.J.S. Poerwadarminta. 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta:

PT. Balai Pustaka.h.652

Winarno, Budi .2014.Kebijakan Publik. Yogyakarta : Caps

Zulkarnaen dan Beni Ahlmad Saebani, 2012. Hukum Konstitusi. Penerbit Pustaka Setia : Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi

Sumber Internet

Academia.edu, 2013, Penegakan hukum (cited 2013 Agustus 04) available from : URL:http://www.academia.edu/4375428/penegakan_hukum

http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2011/09/bagaimana-mengoptimalisasi-peran-dprd.html akses tanggal 3 Februari 2018 jam 10.49

http//Ilmu-kesehatan-masyarakat.blogspot.com tanggal 17 Januari 2018 pukul 14.56

https://polrestapontianakkota.org/perangkat/sat-lantas.html (situs resmi)

http://www.pengertianku.net/2016/07/pengertian-sosialisasi-dan-contohnya.html

http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-fasilitas/ diakses tgl 13 februari 2018


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University