PERANAN POLRI DALAM MEWUJUDKAN PEMOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KRIMINALITAS (Studi Kasus Di Polsek Pontianak Selatan)

YUSRI DWI ASYHARI NIM. A11112201

Abstract


Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan fungsi Polisi, maka Polisi harus menyadari bahwa mereka adalah wakil masyarakat dan sebagai wakil masyarakat sudah semestinya Polisi membina hubungan dan bekerjasama dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya dan meningkatnya kriminalitas. Salah satu bentuk hubungan dan kerjasama antara Polisi dan masyarakat ini dilakukan dengan cara kemitraan yang diwujudkan dalam Pemolisian Masyarakat (Polmas). Pemolisian masyarakat (Polmas) merupakan sebuah filosofi dan sebuah strategi organisasional yang mendorong terciptanya sebuah kemitraan baru antara masyarakat dan polisi. Tujuan dari pendekatan Pemolisian Masyarakat (Polmas) adalah untuk memastikan adanya kontak langsung dengan warga masyarakat, memahami masalah-masalah mereka serta menciptakan strategi untuk bersama-sama mencegah dan mendeteksi kejahatan, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada polisi. Untuk mewujudkan Pemolisian Masyarakat (Polmas), maka dibentuklah Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang dimulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kecamatan. Namun dalam prakteknya, untuk mewujudkan Pemolisian Masyarakat (Polmas) sebagai upaya mencegah terjadinya kriminalitas masih dirasakan sangat sulit. Hal ini juga terjadi di wilayah Polsek Pontianak Selatan, di mana peranan Polri dalam mewujudkan Pemolisian Masyarakat (Polmas) sebagai upaya mencegah terjadinya kriminalitas di wilayah Polsek Pontianak Selatan ini masih belum maksimal, walaupun telah dibentuk Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) di tingkat Kecamatan dan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Tingkat Kelurahan. Hal-hal yang mempengaruhi kinerja/peranan Polri dalam mewujudkan Pemolisian Masyarakat (Polmas) sebagai upaya mencegah terjadinya kriminalitas di wilayah Polsek Pontianak Selatan dikarenakan kurangnya pemahaman anggota Polri terhadap tujuan Pemolisian Masyarakat (Polmas) itu sendiri dan kurangnya kepedulian masyarakat untuk bekerjasama dengan Polisi. Adapun upaya-upaya untuk memaksimalkan kinerja/peranan Polri dalam mewujudkan Pemolisian Masyarakat (Polmas) sebagai upaya mencegah meningkatnya kriminalitas di wilayah Polsek Pontianak Selatan adalah dengan cara membangun kemitraan melalui komunikasi intensif antara petugas Polri dengan warga masyarakat, Polri harus senantiasa bersikap dan berperilaku sebagai mitra masyarakat yang lebih menonjolkan pelayanan dan mengubah citra buruk yang melekat pada Polisi.

 

Kata Kunci : Pemolisian Masyarakat (Polmas), Pencegahan, Kriminalitas.

Full Text:

PDF PDF

References


Ali, Achmad, 1998, Kajian Empiris Terhadap Hukum, Ujung Pandang: Yarsif Watampone.

Arianto, Purwadi, 2007, Community Policing Sebagai Gaya Perpolisian Masyarakat (Suatu Tinjauan Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan), Makalah disampaikan pada Diklat Binmas, Jakarta: Laksbang.

Indarti, Erlyn, 2008, Perpolisian Masyarakat (Polmas), Community Policing as Democratic Policing, Makalah disampaikan di Semarang tanggal 12 Maret 2008.

Kadarmanta, A., 2010, Perpolisian Masyarakat Dalam Trust Building, Jakarta: Forum Media Utama.

Kamisa, 1997, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Penerbit Kartika.

Kelana, Momo, 2006, Hukum Kepolisian, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Kunarto, Beberapa Faktor Penentu Kultur Polri, 26 Juli 2005. http://www.csps-ugm.or.id/artikel/Polkunarto.html, diakses pada tanggal 20 Juni 2016.

Kusumah, Mulyana W., 1983, Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial, Bandung: Alumni.

Marmosudjono, Sukarton, 1989, Penegak Hukum di Negara Pancasila, Jakarta: Pustaka Kartini.

Marzuki, Peter Mahmud, 2009, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rahardi, Pudi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polisi), Surabaya: Mediatama.

Rahardjo, Satjipto, 2007, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

------------, 2003, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Majalah Hukum dan Keadilan, Volume II/Juli.

------------, 1999, Peningkatan Wibawa Hukum Melalui Pembinaan Budaya Hukum, Majalah Hukum Nasional, Nomor 1, BPHN, Jakarta.

------------, 1997, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat, Bandung: Alumni.

Rianto, Bibit Samad, 2006, Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat, Jakarta: Penerbit PTIK Press & Restu Agung.

Rifai, Eddy, 1990, Polisi dan Hak Asasi Manusia, Surat Kabar Harian Suara Merdeka, Semarang.

Sadjijono, 2005, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

------------, 2008, Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

Salman, R. Otje, 1989, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung: Alumni.

Soedjono D., 1983, Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Alumni.

Soekanto, Soerjono, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI-Press).

------------, 2006, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

------------, 1998, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta.

------------, 1987, Penegakan Hukum, Jakarta: Bina Cipta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.

------------, 1984, Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat, Bandung: Alumni.

Sumbayak, Radisman F.S., 1985, Beberapa Pemikiran ke Arah Pemantapan Penegakan Hukum, Jakarta: IND-HILL, Co.

Susanto, I.S., 1993, Kajian Sosiologi Terhadap Polisi, Simposium Nasional Polisi Indonesia, Semarang.

Sudhirajati, Tantya, 2007, Polmas Sebagai Paradigma Baru Polri, Jakarta: Forum Media Utama.

Susanto, dkk., 2008, Polmas Falsafah Baru Pemolisian, Jakarta: Pensil-324.

Syamsudin, Amir dan Nurhasyim Ilyas, 2000, Perilaku Aparat Hukum Dalam Menegakkan Supremasi Hukum Indonesia, Majalah Jurnal Keadilan, Nomor 1, Jakarta: LKHK.

Tabah, Anton, 2001, Membangun Polri Yang Kuat, Jakarta: Mitra Hardhasuma.

Utomo, Warsito Hadi, 2005, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka Publishing.

Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, 1987, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Jakarta: Bina Aksara.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 1990, Hidup Masyarakat dan Tertib Masyarakat Manusia, Surabaya: FISIP-UNAIR.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri, Jakarta, 2003.

Buku Pedoman Pelatihan Perpolisian Masyarakat, Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University