PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN DI KOTA PONTIANAK

YULIANA NIM. A1011141008

Abstract


Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kedasaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.  penyalahguna adalah mereka yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dari sudut usia, narkotika sudah tidak dinikmati golongan setengah baya maupun golongan usia tua tetapi golongan anak dibawah umur. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran berbagai kalangan baik pemerintah maupun masyarakat, khususnya para orang tua. Anak palaku penyalahguna narkotika tidak hanya dapat dipandang ia sebagai pelaku namun juga dikategorikan sebagai korban. Anak seringkali dijadikan alat  dan dimanfaatkan oleh pengedar atau bandar untuk melancarkan perdaran narkotika.

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khusus untuk perkara Anak dikenal mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dinamakan dengan Diversi. Dalam pasal 7 ayat (1) UU SPPA dengan jelas menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Namun dalam praktiknya, khususnya di Kota Pontianak penyidik belum pernah melaksanakan upaya diversi terhadap perkara penyalahguna narkotika oleh anak.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, faktor penyebab penyidik tidak melaksanakan diversi terhadap anak pelaku penyalahguna narkotika pada tahap penyidikan di kota Pontianak adalah adalah (1) Narkotika merupakan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime), 2) Ancaman pidana diatas 7 tahun, 3) Pelaku sudah cukup lama menjadi penyalahguna narkotika, 4) Kurangnya tenaga ahli penyidik anak, 5) Sarana dan Prasarana yang kurang memadai dalam menunjang penegakkan hukum..

Pada dasarnya, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang sebagai of Paramout importence (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip the best of the child digunakan karenakan dalam banyak hal anak menjadi “korban” disebakan ketidaktahuannya karena usia perkembangannya terutama dalam hal penyalahgunaan narkotika. jika hal ini diabaikan maka penjatuhan pidana penjara terhadap anak akan menimbulkan stigmasi negative bagi anak dan tentunya akan menimbulkan beban moral bagi anak itu sendiri.

 

 

Kata Kunci: Diversi, Anak, Penyalahguna Narkotika, Perlindungan Hukum, Penyidikan 

Full Text:

PDF PDF

References


A. Buku

Abdussalam,2017, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta.

Adi Kusno,2009,Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penangulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, Umm Press, Malang.

A.R Sujono dan Bony Daniel, 2011, Kometar Dan Pembahasanundang- UndangNomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, Sinar Grafika, Jakarta

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

C.I Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Penerbit Djambatan Ikapi, Jakarta.

Made hadi Astuti, 1997, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, IKIP, Malang.

Dahlan Sinaga, 2017, Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat). Cet. I, Nusa Medya Yogyakarta.

Dikdik M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, 2008, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Pt. Raja Grafindo, Persada, Jakarta.

Gatot,Supramono, 2000, Hukum Acara Pengadilan Anak.,Djambatan, Jakarta.

Gultom, Maidin, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Hartono, 2010, Penyelidikan Dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta

Leden Marpaung, 2014, Proses Penangan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Cet. IV, Sinar Grafika, Jakarta

Marlina,2010, Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana, UsuPres, Medan.

Moch. Faisal salam, 2005, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

M. Nasir Djamil,2013, Anak Bukan Untuk Dihukum : Catatan Pembahasan Undang- Undang Sistem Peradilan PidanaAnak, Sinar Grafika, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja Dan Arief Sidharta, 1999, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Cet I, Penertbit Alumni, Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Nandang Sambas, 2010, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Rukmini, Mien, 2006, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), Cet.I, PT. Alumni, Bandung

Salam Faisal, 2009, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

Sudarsono,1991, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono,2011, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yuanita Fachril,2007, Narkoba Mengenal Untuk Menangkal, Sarana Penunjang Pendidikan, Bandung.

B. PeraturanPerundang- Undangan

Undang- Undangdasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) 1945

KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana)

KUHAP (Kitab Undang- Undang Acara Pidana)

Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Undang- Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Internet

Guse Prayudi, 2015, “Diversi Perkara Tindak Pidana Tanpa Korban”, Http://Guseprayudi.Blogspot.Co.Id/2015/09/Diversi-Perkara-Tindak-Pidana Tanpa.Html?=1 DikaksesTanggal 14 Sptember 2017

http://digilib.unila.ac.id/5225/11/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 18 Desember 2017

Iwan hertanto, 2015, “Makalah Filsafat Hukum Diversi Sebagai Upaya Mewujudkan Restorative Justice”, available from: URL:http://www.academia.edu/24827354/ Diakses tanggal 8 Januari 2018 pukul 12.09 pm


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University