PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DENGAN BERAKHIRNYA HAK GUNA BANGUNAN YANG MENJADI OBYEK HAK TANGGUNGAN

RIFQI JIYAD NIM. A1011131223

Abstract


Dana perkreditan sangat penting dalam kegiatan perekonomian, maka sudah semestinya jika pemberi dan penerima dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Berkaitan dengan tanah yang berstatus Hak Guna Bangunan, diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap pihak bank agar Hak Tanggungan yang melekat pada tanah tersebut tetap dapat diselamatkan, karena dengan berakhirnya Hak Guna Bangunan akan menyebabkan hak atas tanahnya hapus dan dengan demikian Hak Tanggungan yang membebaninya juga ikut hapus, sedangkan hutangnya tetap ada namun tidak lagi dijamin dengan jaminan khusus melainkan dengan jaminan umum Pasal 1131 KUHPerdata.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan dalam hal Hak Guna Bangunan yang menjadi obyek Hak Tanggungan telah berakhir dan untuk menganalisis akibat hukum bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan terhadapt Hak Guna Bangunan yang menjadi obyek Hak Tanggungan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menganalisa Peraturan Perundang-Undangan, Tulisan dan Pendapat Para Sarjana/Pakar yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Untuk melindungi haknya sebagai kreditor preference, maka saat penandatanganan APHT harus lah dicantumkan klausula kuasa agar kreditor dapat mengurus perpanjangan haknya jika nantinya jangka waktu Hak Guna Bangunannya akan berakhir, menawarkan perubaha hak menjadi Hak Milik, dan meminta jaminan tambahan maupun jaminan pengganti.

Dalam menerima jaminan yang berstatus Hak Guna Bangunan, bank perlu berhati-hati, terutama yang jangka waktunya akan berakhir. Oleh karena itu bank hendaknya memonitor agar permohonan perpanjangan haknya dilakukan paling tidak dua tahun sebelum hak tersebut berakhir, agar pengikatan kredit yang dilakukan tetap tercover dengan jaminan yang telah diberikan debitor.

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Tanggungan, Hak Guna Bangunan

Full Text:

PDF PDF

References


Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000, Seri Hukum Bisnis – Hukum Jaminan, Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Boedi Harsono, 2003, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta.

------------------, 2003, Isi dan Pelaksaannya, Edisi Revisi, Cetakan kesembilan, Djambatan, Jakarta.

H. Salim H S, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ignatius Ridwan Widyadharma, 1996, Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Cetakan Pertama, Semarang.

J.Satrio, Hukum Jaminan, 2002, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kansil, 1997, Pokok-Pokok Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan, Edisi pertama, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta.

Kartono, 1997, Hak-Hak Jaminan Kredit, Pradnya Pramita, Jakarta.

Mariam Darus Badrulzaman, 2004, Buku II Kompilasi Hukum Jaminan, Mandar Maju, Bandung.

Purwahid Patrik dan Kashadi, 2001, Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT, Semarang.

Siti Rahma Mary Herwaty dan Dody Setiadi, 2005, Memahami Hak Atas Tanah, Cakra Books, Surakarta.

Soedharyo Somin, 2001, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta.

Sutan Remy Sjahdeni, 1996, Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan, Pokok dan Masalah-Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan, Airlangga University Press, Surabaya.

Sunaryo, 2007, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeni, 2000, Hak Jaminan dan Kepailitan, Jurnal Hukum Bisnis (Volume 11), Jakarta.

Sutarno, 2003, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgherlijk Wetboek)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 tentang Perubahan Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University