PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN BAGI ETNIS TIONGHOA (STUDY KASUS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK)

FANNY FENTIE YUNINGSIH NIM. A1012131179

Abstract


Setiap kelahiran perlu memiliki bukti tertulis dan otentik kerena dapat membuktikan identitas seseorang yang pasti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat dilihat pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan akta kelahiran tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Anak luar kawin merupakan anak yang lahir akibat dari perkawinan yang tidak sah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Kehadiran anak diluar perkawinan yang sah secara hukum menimbulkan banyak akibat hukum bagi masa depan anak tersebut. Menurut data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, etnis Tionghoa di Kota Pontianak banyak mendominasi status anak luar kawin tersebut sehingga menjadi subjek daripada penelitian ini.

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum apabila tidak diterbitkannya Akta Kelahiran Anak khususnya etnis Tionghoa yang berdomisili di Kota Pontianak, yang umumnya hampir sebagian besar tidak memiliki Akta Perkawinan serta dampak dari status tertulis “anak luar kawin” di akta kelahiran bagi anak-anak yang lahir sah secara agama dan adat namun terlambat dicatatkan secara prosedur atau tidak dicatatkannya perkawinan orang tua anak secara aturan hukum undang-undang pencatatan sipil.

      Penelitian ini merupakan penelitian Empiris Deskriptif, yakni dengan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

      Kendala-kendala yang menyebabkan sulitnya pencatatan untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin yaitu adalah kurangnya kesadaran hukum orang tua anak untuk segera mencatatkan perkawinannya menurut undang-undang yang telah ditentukan mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan di mata hukum khusunya perdata, ditambah adanya stigma dalam masyarakat yang menganggap bahwa pengurusan administrasinya cukup rumit. Ditambah lagi kurangnya wawasan masyarakat menengah ke bawah akan pentingnya akta kelahiran bagi tumbuh kembang serta masa depan sang anak.

      Upaya yang dilakukan oleh orang tua anak dalam memperoleh akta kelahiran sah bagi anak luar kawin adalah dengan melakukan pengesahan anak, ataupun pengakuan anak melalui surat Pengakuan Anak maupun tes DNA, yang turut menyertakan putusan pengadilan negeri sebagai lembaga yang berwenang dalam pengesahan status keperdataan sang anak. Hal ini tetap akan menjadi polemik tersendiri bagi orang tua anak yang ingin mendapatkan akta kelahiran dengan mudah dan cepat, tetapi prosedur belum berlaku secara efisien dan efektif.

 

Kata Kunci : Penerbitan Akt, Anak luar kawin, Akta Kelahiran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Full Text:

PDF PDF

References


Ahmad Kamil, 2008, Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

G.H.S. Lumbantobing, 1992, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.

Gatot Supramono, 1998, Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Kawin, Djambatan, Jakarta.

Gie, The Liang. 2002. Administrasi Perkantoran Modern. Nur Cahaya, Jakarta.

Ishaq, 2008, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Masri Singarimbun, 1989, Metode Penelitian Survey, LP3ES Indonesia Anggota IKAPI, Jakarta

Moekijat. 1990. Administrasi Perkantoran, CV. Mandar Maju, Bandung.

Rachmadi Usman, 2005, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Gitama Jaya Jakarta, Jakarta.

Retnowulan Sutantio, 2009, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, CV.Mandar Maju, Bandung.

Riduan Syahrani, 2006, Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata, PT. Alumni, Bandung.

R. Subekti, 1980, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Salim HS, 2006, Pengantar Hukum Perdata, Sinar Grafika, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.

Titik Triwulan Tutik, 2008, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

W.J.S Poerwadarminta, 1991, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN. No. 12, TLN No. 3050.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 09 tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

http://disdukcapil.pontianakkota.go.id/viewpage.php?page_id=22,

http://www.bankjim.com/2016/09/manfaat-dan-kegunaan-akta kelahiran.html?m=1

http://dispendukcapil.banyuwangikab.go.id/page/view/pelayanan-catatan-sipil


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University