PENGAWASAN KETENTUAN PASAL 29 JO PASAL 34 PERDA KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP PENERTIBAN PUNGUTAN JURU PARKIR TIDAK SESUAI TARIF ATAS KENDARAAN RODA DUA (Studi Di Jalan Gajah Mada Kota Pontianak)

EFFRI KANITA NIM. A11108086

Abstract


Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum/khusus atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang diatur melalui Peraturan Daerah, contohnya misalnya perparkiran.

Pemerintah Kota Pontianak beserta jajaran seringkali melaksanakan komitmennya untuk terus mengawasi perparkiran. Melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak bersama jajaran Sabhara Polda Kalbar biasanya menjaring puluhan juru parkir yang tengah menjalankan profesinya di sejumlah lokasi berbeda di Kota Pontianak. Razia ini dilakukan karena ada keresahan dan laporan masyarakat terkait masalah perparkiran yang semrawut di bahu jalan Kota Pontianak.  Misalnya, beberapa kendaraan seringkali parkir sembarangan. Selain itu, belum juga adanya data mengenai jumlah parkir tidak resmi, menjadi perihal yang harus di atasi. Sebab persoalan parkir adalah retribusi daerah yang harus dimaksimalkan, bukan untuk kepentingan segelintir orang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan dan menjelaskan gejala-gejala yang tampak pada saat penelitian dilakukan. Bentuk penelitian yaitu penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta pendapat para sarjana dan bahan-bahan sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini dan penelitian Lapangan (Field Research), yaitu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan, guna mendapatkan dan mengumpulkan data serta mengamati data yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil uraian yang telah dikemukakan dan dijelaskan dalam sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dikemukakana dalam kesempatan berharga ini adalah bahwa peraturan yang berlaku mengenai tarif parkir di tepi jalan umum khususnya bagi kendaraan bermotor roda dua berbiaya tarif parkir sebesar Rp.1000,- sekali parkir, namun masih banyak juru parkir yang melakukan tindakan tidak resmi atas tarif berlaku berdasarkan Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, dan bahwa pungutan tarif parkir melebihi ketentuan yang berlaku disengaja karena alasan kerelaan pengguna jasa parkir sedangkan dilain pihak ditarget untuk meningkatkan penghasilan dan untuk membayar setoran kepada pihak tertentu.

 

Kata Kunci : Pengawasan, Retribusi Jasa Umum, Kendaraan Roda Dua

Full Text:

PDF PDF

References


Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1993.

Baharudin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, 1987

C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Bandung: Alumni, 1994

Edi Wibowo, dkk Hukum dan Kebijakan Publik, Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004.

HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006

I Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi : Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Setara Press, Malang, 2010.

I Nyoman Nurjaya, “Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum” http://huma.or.id/ document/I.03. Analisa Hukum/Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum_I Nyoman Nurjaya.pdf, diakses pada tanggal 18 November 2012.

JF. Glastra Van Loon, dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, cet. IV, Nuansa, Bandung, 2014.

Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.

Kansil, Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Machfud Sidik, Format Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, http://pomphy.blogspot.com/2008/11/format-hubungan;

Masri Singanmbun dan Soffian Efendi, Metode Penelitian Survey. LP3S. Jakarta. 1990.

Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 2000.

Ni’ matul Huda, Hukum Tata negara Indonesia, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

………………….., Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, 2010, Yogyakarta: FH UII Press.

Ridwan Purnama & Komar Rudianto, Buku Materi Pokok Perpajakan, Cet. 1, Jakarta: Universitas Terbuka, 1999.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

Soehino, Hukum Tata Negara, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2002.

Siahaan, Marihot P. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bandung: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.

Syaukani, dkk, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

Victor M. Situmorang, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum. Sinar Grafika, Jakarta. 2006.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Parkir

- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University