KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARATINDAK PIDANA UMUM

SAULIAN SIMAMORA NIM. A1011141079

Abstract


Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kemajuan teknologi yang begitupesat yang mempengaruhi penegakan hokum terkhusus mengenai alat bukti yang sah dalam system pembuktian di Indonesia.  Seperti diketahui bahwa alat bukti yang sah telah diatur di dalam pasal 184 KitabUndang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) tersebut tidak ditemukannya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Namun dalam perkembangannya alat bukti elektronik telah diakui dan dianggap sebagai alat bukti yang sah di beberapa tindak pidana khusus. Namun di masyarakat juga tidak menutup kemungkinan ditemukannya tindak pidana umum yang berhubungan dengan alat bukti elektronik sebagai alat bukti, yang belum jelas pengaturan akan kedudukannya.

            Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif. Penelitian hokum normative ini bertujuan untuk memberikan argument hokum sebagai dasar untuk menentukan apakah sesuatu itu benar atau salah dan bagaimana yang terbaik menurut hukum. Sumber penelitian normative ini di dapat dari studi pustaka dan didukung oleh penelitian langsung kelapangan yakni Pengadilan Negeri Pontianak untuk memperkuat argument penulis.

        Pembuktian alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam perkara pidana menurut Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak lepas dari keberadaan alat bukti pada KUHAP.  Kekuatan alat bukti elektronik dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat dikatakan sebagaialat bukti yang berdiri sendiri yang merupakan alat bukti yang sah dan dapat dihadirkan di persidangan setelah hakim melakukan penemuan hokum serta menyatakan bahwa alat bukti elektronik, ialah alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hokum dan dapat memiliki kekuatan hokum sebagai alat bukti.

Kata kunci : Kedudukan,  Alat Bukti Elektronik, Pembuktian, Tindak Pidana

Umum.

Full Text:

PDF PDF

References


Buku dan Jurnal

AdhamiChazawi, 2008, HukumPembuktianTindakPidanaKorupsi, Alumni,

Bandung.

Amiruddin, 2003, PengantarMetodePenelitianHukum, RajaGrafindoPersada,

Jakarta,.

Ansori Sabuan, Syarifuddin, Ruben Achmad, 1990, Hukum Acara Pidana,

Angkasa, Bandung.

Aziz Syamsuddin ,2014, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika,Jakarta,

Bambang Poernomo, 2004, Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia,Liberty,

Jogjakarta,

BambangSunggono, 1997,MetodePenelitianHukum, Raja Grafindo, Jakarta.

C.S.T. Kansil,Christine S.T. Kansil, 2014, PengantarIlmuHukumIndonesia,

RinekaCipta, Jakarta.

DeniSetyo, 2014, DekonstruksiAsasLegalitasHukumPidana, Setara Press, Jatim.

Depdikbud, 1995, KamusBesarBahasa Indonesia, BalaiPustaka, Jakarta.

Dikdik M. AriefMansur,ElisatrisGultom, 2005,Cyber law AspekHukumTeknologi

Informasi,RefikaAditama, Bandung.

Eddy. O.S.Hiariej, 2009,AsasLegalitasdanPenemuanHukumdalamHukum

Pidana, Erlangga, Jakarta.

Eddy O.S.Hiariej, 2012, Teori Dan HukumPembuktian,Erlangga, Jakarta.

Ermansjah Djaja,2010, PenyelesaianSengketaHukumTeknologiInformasidan

TransaksiElektrik, PustakaTimur, Yogyakarta.

Frans Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, PT

RajaGRafindo Persada, Jakarta.

H.M.Rasyid ArIman., Fahmi Raghib, 2015,Hukum Pidana, Setara Press,Jatim

Leden Marpaun,2014,Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan

Penyidikan)bagianpertama, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi,2007, Hukum Acara Pidana Normative, Teoritis, Praktik dan

Permasalahannya, Alumni, Bandung.

Mr.H.A.ZainalAbidinFarid, 2014, HukumPidana I, SinarGrafika, Jakarta.

M. YahyaHarahap, 2000, PembahasanPermasalahandanPenerapan KUHAP,

SinarGrafika, Jakarta.

Muh.NuhAl-Azhar,2012,DigitalForensic;PanduanPraktisInvestigasiKomputer,

SelembaInfotek, Jakarta.

Sampur Dongan Simamora,Mega Fitri Hertini, 2015, Hukum Pidana Dalam Bagan

di Lengkapi Pengantar Secara Komprehensif Bagian Kesatu, FH UNTAN

Press Pontianak,Pontianak.

SiswantoSunarso, 2009, HukumInformasidanTransaksiElektronik, ,Rineka

Cipta, Jakarta.

SyaifulBakhri, 2009, HukumPembuktiandalamPraktikPidana, PusatPengkajian

danPengembanganIlmuHkum,FakultasHukum,UniverstiasMuhamaddiyah,

Jakarta

TeguhPrasetyo, 2015,HukumPidana, RajaGrafindoPersada, Jakarta.

Waluyadi, 2004, HukumPembuktiandalamPerkaraPidanauntukMahasiswadan

Praktisi, MandarMaju, Bandung.

PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukumAcaraPidana.

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasanTindakPidana

Korupsi.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahanAtasUndang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi.

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentangPemberantasanTindakPidana

Perdagangan Orang.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasidanTransaksi

Elektronik.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahandanPemberantasan

TindakPidanaPencucianUang.

Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentangPencegahandanPemberantasan

TindakPidanaTerorisme.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1997 tentangDokumen Perusahaan.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University