FAKTOR-FAKTOR PENOLAKAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) PERKARA OLEH TERSANGKA DALAM TAHAP PROSES PENYIDIKAN DI POLRESTA PONTIANAK KOTA

DEDY SATRIA NIM. A1012131095

Abstract


Penelitian skripsi dengan judul : “Faktor-Faktor Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Perkara Oleh Tersangka  Dalam Tahap Proses Penyidikan Di Polresta Pontianak Kota” bertujuan untuk mencari data dan informasi tentang faktor-faktor penolakan pendantangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh tersangka dalam tahap proses penyidikan di Polresta Pontianak Kota. Bahwa guna mencari akibat hukum tentang penolakan pendantangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh tersangka dalam tahap proses penyidikan di Polresta Pontianak Kota. Bahwa untuk mengetahui upaya penyidik/penyidik pembantu apabila tersangka menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara dalam proses penyidikan di Polresta Pontianak Kota.

Metode penelitian hukum yuridis-sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution). Dalam arti bahwa penelitian hukum yuridis-sosiologis mengambil bahan atau data  dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer yang berasal dari eksperimen dan observasi.. Oleh karena itu langkahnya adalah dengan dimulai dari perumusan hipotesis dan perumusan permasalahan, melalui penetapan sampul, lalu pengukuran variabel, selanjutnya pengumpulan data serta pembuatan desain analisis dan semua proses tersebut diakhiri dengan menarik sebuah kesimpulan.

Bahwa yang menjadi faktor-faktor tersangka menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Perkara dalam tahap proses penyidikan di Polresta Pontianak Kota adalah isi pemeriksaan dalam berita acara tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh tersangka, Tersangka tidak mau dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, dan tersangka tidak mau mengakui segala bentuk perbuatan yang dilakukannya serta adanya tindakan pemerasan, ancaman, atau paksaan dari pihak lain. Bahwa upaya yang dilakukan oleh penyidik atas Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh tersangka antara lain penyidik menanyakan kembali kepada tersangka atau meminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, penyidik membacakan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP)  atau menyuruh tersangka untuk membaca sendiri Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, penyidik menanyakan apakah tersangka menyetujui isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP)  atau tidak, apabila tersangka tetap menolak menandatangani, penyidik membuatkan surat berita acara penolakan penandatanganan yang berupa penjelasan atau keterangan tentang penolakan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut serta menyebutkan alasan-alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatanganinya.

 

Kata Kunci : BAP, Penyidik, Tersangka

Full Text:

PDF PDF

References


Buku :

Abdusallam, H.R., dan DRM. Sitompul, SIK., 2010. Sistem Peradilan Pidana. Jakarta : PTIK Press

Hakim G. Nusantara, Abdul. 2002. KUHAP dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan. Jakarta : Percetakan Bhineka Surya Prakarsa

Harahap, M. Yahya. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.Jakarta : Sinar Grafika

Hamzah, Andi.2005. Hukum Acara Pidana Indonesia.Jakarta : Sinar Grafika

. 2008.Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua.Jakarta : Sinar Grafika

Husein, Harun M. 2007. Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana.Jakarta: Rineka Cipta

Mulyadi, Lilik. 2005. Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan). Bandung: Citra AdityaBakti

Ngani, Nico, dkk, 2009.Mengenal Hukum Acara Pidana Seri Satu Bagian Umum Penyidikan, Yogyakarta : Liberty

Poernomo, Bambang. 2007. Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia.Yogjakarta : Amarta Buku

Prodjohamiidjojo, Martiman.2009. Komentar Atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Jakarta : PT Pradya Paramita

Roni Hanitijo, Soemitra. 2008. Metode Penelitian Hukum dan Juminetri.Jakarta : PT Ghalia Indonesia

Simanjuntak, Nikolas. 2012. Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum.Bogor : PT Ghalia Indonesia

Soesilo , R. 2008.Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara kriminal.Bogor:Politeia.

Suharto,Y.B. 2008.Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Waluyo,Bambang. 2000.Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang HukumAcara Pidana.

Website:

http://hukum.deskripsi.com/berita-acara-pemeriksaan tersangka saksi,diakseskamis, 17 Juni 2016 pukul 21.20 WIB


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University