PERBUATAN MELAWAN HUKUM WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERLAMBAT MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK (STUDI KASUS DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

ESSY AYUDYAH NINGPUTRI NIM. A1011141097

Abstract


Saat ini masih telah termasuk dalam perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang diharapkan dapat membantu tugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk menyampaikan Sura Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan dapat dilakukan dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau melalui https://djponline.pajak.go.id. Namun masih banyak ditemukannya Wajib Pajak Orang Pribadi yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan hingga termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian negara.

Yang menjadi rumusan masalah adalah “Apakah Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Pontianak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan Terlambat Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak?” Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif analisis suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya dilapangan.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah masih adanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilannya yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan oleh Wajib Pajak yang tidak mengerti tata cara dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan dan ada juga yang lupa terhadap kewajiban tersebut. Petugas pajak telah berupaya memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan akan tetapi masih saja ditemukan Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan.

 

Keywords : Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Wajib Pajak Orang Pribadi, Perbuatan Melawan Hukum


Full Text:

PDF PDF

References


Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Agus Setiawan Ak dan Drs. Basri Musri, S.E, A.K,M.M, 2006, Perpajakan Umum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Djoko Muljono, 2010, Hukum Pakak – Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis, Andi Yogyakarta, Yogyakarta

Erly Suandy, 2006, Perpajakan Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta

H.S Munawir, 2000, Perpajakan, Liberty, Yogyakarta

Handayanto TP, 2015, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Politeknik Keuangan Negara STAN, Jakarta

J. Satrio, 2009, Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Bagian Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Jeni Susyanti, S.E,M.M,BKP dan Drs.Ahmad Dahlan, MSA,Ak, BKP, 2015, Perpajakan, Empatdua Media, Malang

Jonathan Sarwono, 2006, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, Graha Ilmu, Yogyakarta

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, 2011, Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Jakarta

Lauddin Marsuni, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, UI-Press, Jakarta

M.A Moegni Djojodirdjo, 1983, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta

Munir Fuady, 2005, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Prof. Dr. M. Djafar Saidi S.H., M.H., 2011, Pembaruan Hukum Pajak Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta

R. Santoso Brotodihardjo, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pradnya Paramita, Jakarta

R. Wirjono Projodikoro, 1994, Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur, Bandung

Rochmat Soemitro, S.H 1977, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, PT. Eresco, Bandung

________, 2006, Pengantar Singkat dan Hukum Pajak, PT. Eresco, Bandung

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta

Waluyo, 2006, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta

Wiryawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2007, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta

_______________, 2010, Hukum Pajak Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta

Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan

Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaanya

Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University