PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PERDAGANGAN BARANG GOMBAL BARU DAN BEKAS BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANNOMOR. 642/MPP/KEP/9/2002 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPOR DI KOTA PONTIANAK

ARI DWI CAHYANTO NIM. A11109222

Abstract


Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan mempunyai harga diri dan negara Indonesia bukanlah negara penampung limbah. Dalam hubungannya dengan Barang Gombal Baru Tapi Bekas (lelong) yang diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Dan Industri Republik Indonesia Nomor 642/MPP/Kep/9/2002 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1999 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya. Telah dipertegas lebih lanjut untuk tidak menerima dan menampung barang yang diatur dalam ketentuan dimaksud.

            Agar peredaran barang gombal baru tapi bekas ini dapat dipantau keberadaannya maka perlu dilakukan pengawasan lebih lanjut secara berkesinambungan. Karena peredarannya hingga masuk ke wilayah Negara Indonesia biasa dilakukan melalui jalan darat yang biasa disebut dengan jalur tikus dan juga biasa dilakukan dengan jalan laut dan bahkan keberadaannya sudah memasyarakat , hal ini dapat dilihat tidak hanya di Kota Pontianak maupun daerah lainnya tetapi juga diwilayah lainnya seperti di Pasar Senin Jakarta, Bandung maupun di wilayah lainnya.

            Bahkan sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia bahwa ternyata didalam barang gombal baru tapi bekas tersebut ternyata hasil penelitian dari Departemen Kesehatan terdapat bakteri yang dapat menganggu kesehatan manusia seperti bakteri E-coli.

            Oleh sebab itu keneradaan dai barang gombal baru tapi bekas ini perlu dilakukan pemantau secara terus menerus dan untuk mempermudah pelaksanaan pengawasan dimaksud maka Pemerintah Pusat harus bertindak bijaksana karena masalah ini masih merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

 

Kata Kunci ; Kewenangan, Pengawasan dan Penegakan Hukum

Full Text:

PDF PDF

References


Admosudirjo, Prajudi.,1983, Hukum administrasi, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ali, Achmad., 1996, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Chandra Pratama, Jakarta.

Busroh, Abu Bakar dan Abu Daud Busroh., 1983, Asas-asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia.

Hadjon, M. Philipus., 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Handayaningrat, Soewarno,.1982, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management, Gunung Agung, Jakarta.

Kansil,C.S.T,. 1990, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia., 1993, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, CV.Haji Masagung, Jakarta.

Marbun,SF dan Moh.Mahfud. MD., 1987, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno., 1996, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty Yogyakarta.

Mustafa, Bachsan., 1985, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Alumni Bandung.

Rahardjo, Satjipto., 1981, Hukum Dalam Perspektif Sosial, Alumni Bandung.

--------------.,1986, Hukum Dalam Masyarakat, Angkasa Bandung.

Siagian, P.Siagian,1984, Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional, Gunung Agung Jakarta.

Soekanto, Soejono., 2002, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka., 1983, Sosiologi Hukum, Rajawali Press Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitjo., 1989, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia.

Sukarna., 1990, Prinsip-prinsip Administrasi Negara, Mandar Maju Bandung.

Sumantri., 1982, Dasar-dasar Pengawasan Umum, LAN Jakarta.

Syafrudin, Ateng., 1976, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah, Tarsito Bandung.

Wahjono, Padmo., 1986, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia Jakarta.

--------------., 1989, Kerangka Landasan Pembangunan Hukum, Pustaka Sinar Harapan Jakarta.

Keputusan Menteri Perdagangan Dan Industri Republik Indonesia Nomor 642/MPP/Kep/9/2002 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1999 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

Kota Pontianak Dalam Angka Tahun 2015


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University