PENGARUH PELAKSANAAN SERTIFIKASI PROFESI GURU TERHADAP KINERJA GURUDI SMP NEGERI KOTA PONTIANAK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 74TAHUN 2008

BERTINUS NIM. A11112101

Abstract


Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) Badan Koordinasi Credit Union (BKCU) Kalimantan lebih dikenal sebagai peranan yang memberikan bimbingan terhadap CU anggota berkedudukan di jalan Imam Bonjol Gang. Haji Mursyid 1 no. 7-8 Pontianak, Kalimantan Barat dengan Badan Hukum nomor 927/BH/M.KUKM.2/X/2010 dengan jumlah anggota 45 CU. Anggota koperasi adalah anggota yang memiliki modal atau sejumlah uang sekaligus pemilik koperasi.Tujuan utamanya untuk mengembangkan kesejahteraan anggota koperasi. Dalam proses pelaksanaan kebijakan perlindungan simpanan anggota pada bidang Jaminan Perlindungan Kalimantan (JALINAN) Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) Badan Koordinasi Credit Union (BKCU) Kalimantan mengacu pada peraturan yang sudah ditetapkan melalui rapat anggota. Setiap anggota diwajibkan mematuhi kebijakan tersebut untuk memenuhi hak anggota  dan meringankan beban ahli waris. Untuk itu, agar anggota yang mendapatkan perlindungan dari masuk usia 1 sampai 70 tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian secara langsung dengan sumber data. Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) Badan Koordinasi Credit Union (BKCU) Kalimantan hanya berperan sebagai pembimbing yang memberikan pelatihan-pelatihan kepada CU anggota dan memiliki produk perlindungan untuk simpanan anggota agar uang anggota merasa aman. Penelitian dilakukan untuk memperoleh data, agar permasalahan tersebut dapat diungkapkan melalui penelitian ini. Pihak Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) Badan Koordinasi Credit Union (BKCU) Kalimantan seharusnya lebih berperan lagi dalam memberikan pelatihan kepada anggota, agar anggota tersebut dapat memahami cara mengelola keuangan dengan baik dan perlindungan atas harta yang dimiliki anggota.

Koperasi merupakan organisasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya, seperti organisasi pemerintah. Koperasi memiliki identitas ganda, maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Selain itu, dalam fungsi pencarian atau perolehan dana, koperasi berpegang pada prinsip swadaya artinya diupayakan modal berasal dari kemampuan sendiri yang ada dalam koperasi, namun apabila diperlukan dan dipandang mampu koperasi dapat mengambil dana dari lua

Koperasi merupakan salah satu wadah bagi perekonomian rakyat. Kebijaksanaan Pemerintah tentang koperasi telah sesuai dengan isi UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan menjadi faktor yang penting dalam membangun perekonomian bagi masyarakat karena mementingkan kepercayaan yang diberikan sesama anggota dalam memberikan pinjaman atau modal  usaha.[1] Koperasi Mencerminkan asas kekeluargaan karena koperasi sendiri berdiri adanya keadaan ekonomi masyarakat yang memprihatinkan

  

Kata kunci : Perlindungan Simpanan, Koperasi, Jaminan Perlindungan Kalimantan.

Full Text:

PDF PDF

References


Andjar Pachta W.M.N, 2005, Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi,Pendirian dan Modal Usaha, Prenada Media, Jakarta.

Davis, Peter, 2011, Mengembangkan Keunggulan Koperasi, LSP2I, Jakarta.

Ferdi Mulyanto Hendrawan, Artikel : CU Jembatan Kasih, http/www:google com. Diunduh tangal 11 April 2016 jam 15.30 wib.

Handri Rahardjo, 2009, Hukum Perjanjian Di Indonesia, Pustaka Yustisia, Jakarta

Mecer AR, 2011, Eksistensi dan Karakteristik Credit Union Kalimantan Menjawab Signifikasi GKKI dan Catatan Terhadap Rancangan UU Koperasi RI, Puskopdit BKCU Kalimantan, Jakarta

Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2002, Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta

Munawir S., 2007, Analisa Laporan Keuangan, Edisi Keempat, Cetakan Keempat Belas, Liberty, Yogyakarta.

Munaldus,dkk, 2012, Cetakan Kedua, Credit Union Kendaraan Menuju Kemakmuran Praktek Bisnis Sosial Model Indonesia, PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta.

Rachmadi, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009). Hal.30

Ronny Hanitidjo Soemitro, 1993, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta

Sentanoe Kartonegoro, 1998, Jaminan Sosial Perencanaan, Pembiayaan dan Peranannya, Mutiara Sumber Wijaya, Jakarta

Subekti R, 1980, Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. XVI, PT. Intermasa, Jakarta (Selanjutnya disebut R Subekti II), h. 1

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2000, Azas-Azas Hukum Perjanjian, CV. Mandar Maju, Bandung.

WOCCU, 2005, The History of Credit Union Raiffeisen&Schulze Delitch, Madison,WOCCU, Wisconsin USA.

file:///C:/Users/User/Downloads/083403114.pdf http/www.google.com, Yulia Selvian, Penelitian : Pengaruh Simpanan Anggota Dan Dana Pinjaman Dari Perbankan Terhadap Sisa Hasil Usaha (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia SIPUH Tasikmalaya),diunduh tanggal 11 April 2016

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945

Undang-Undang Negara RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Negara RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penjaminan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijik Wetbock), 2007, Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Cet. Ke-38 PT. Intermasa, Jakarta


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University