ANALISIS KEWENANGAN PENJABAT BUPATI DALAM MELAKUKAN MUTASI PEGAWAI BERDASARKAN PASAL 132A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH (STUDI DI KABUPATEN KETAPANG)

DESYA AULIA WIJAYANTI NIM. A1011141042

Abstract


Skripsi ini Berjudul “ANALISIS KEWENANGAN PENJABAT BUPATI DALAM MELAKSANAKAN MUTASI PEGAWAI BERDASARKAN PASAL 132A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH (Studi Di Kabupaten Ketapang)”, masalah yang diteliti “Apakah secara yuridis formal Penajabat Bupati dapat melakukan tindakan mutasi Pegawai berdasarkan Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah?”. Dengan menggunakan metode penelitian hukum secara normatif.

Hasil penelitian yang didapatkan adalah: “1.Pelaksanaan mutasi pegawai yang dilakukan oleh Penjabat Bupati Ketapang tidak sah karena tidak terpenuhinya unsur-unsur keputusan dan kewenangan yang sah sebagaimana menurut doktrin dan secara normatif, 2. Pelantikan yang dilakukan oleh Penjabat Bupati Ketapang tidak sesuai dengan Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah, karena tidak adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri maka kewenangan yang dilakukan tersebut dapat batal demi hukum.

Saran yang dapat penulis ajukan atau sampaikan yaitu: adanya pengawasan dari pemerintahan khususnya pihak pihak yang berhubungan dengan pemasalahan ini dan memungkinkan adanya Peraturan Perundang Undangan yang intinya mengatur mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan Penjabat Bupati, mengatur hak, kewajiban dan batas kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Penjabat Bupati, karena hal ini sangat penting agar dalam pelaksanaan tugas Penjabat Bupati berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang ada.

 

Kata Kunci : Kewenangan Penjabat, Mutasi Pegawai, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah

Full Text:

PDF PDF

References


BUKU

Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Bambang Eko Supriyadi, Hukum Agraria Kehutanan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

FPCL.Tonnaer,Legal Besturen;Het Legalitreitsggeginsel,toetssteen of struikelblok. Tulisan dalam Bestuur en norm, Bundel Opstellen Opgegragen aan R Crince Le Roy, (Kluwe-deventer: 1996), hlm.265, dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Grafindo,2006.

Frischa Tyara M. Fanhar, Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Melakasanakan Mutasi Kepegawaian Di Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Lampung, 2016.

Halim, dan Diana Koentjoro, 2004. Hukum Administrasi Negara. Rineka Cipta, Jakarta.

Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008.

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Sinar Harapan,1993.

J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Juniarso Ridwan, M.Si.,MH Hukum Administrasi Negara, Nuansa Bandung, dikutip dari Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam pembinaan Hukum Nasional, (Bandung:Amrico,1987).

M. Makhfudz, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Jakarta, 2013.

Marni Emmy Mustafa, Prinsip- Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia, Bandung 2007.

Mudrajad Kuncoro,2014, Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3, Jakarta, Erlangga.

N.E.Algra dkk, Kamus istilah hokum, Bandung: Bina Cipta, 1983.

Nurdini Hayati, Tinjauan Terhadap Kewenangan Pejabat Kepala Daerah dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Daerah, Bengkulu: Fakultas Hukum Bengkulu, 2014.

Poerwasunata, W.J.S, Kamus bahasa Indonesia edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia,1981.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013.

Rozali Abdullah., 2004, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006. Ilmu Hukum. Cetakan Keenam. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Siswanti, Analisis Sistem Pertanggungjawaban Koperasi Pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan di Kabupaten Ketapang,Pontianak, 2016

Soejono seokanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, UI Press, 1983, Cetakan Ketiga.

Soejono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian hokum, UI Press, Jakarta.h.5

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sri Hartini,at Al 2010, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Sinar Grafika, dikutip dari Miftah Thoha.

Tjandra, W. Riawan, 2008, Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, cetakan ke empat, Jakarta: Ichtiar Baru, 1997.

Wicipto Setiada, 2001, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Neagar, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

INTERNET

Akhmad Sudrajat, 2007 diakses pada tanggal 7 Desember 2017 available from : file:///Users/dishubkoiminfo/Downloads/BAB%20II%20DASAR%20PENGAMBILAN%20KEPUTUSAN.

https://www.scribd.com/presentation/356722585/Atribusi-Delegasi-Dan-Mandat, diakses pada tanggal 4 Maret 2018.

https://www.scribd.com/document/369249117/3-KEWENANGAN-pdf, Diakses pada Tanggal 18 Februari 2018.

http://portalsatu.com/read/budaya/mengenal-singkatan-plt-plh-pj-dan-pjs-20796, diakses pada tanggal 19 Februari 2018.

http://humas.ketapang.go.id/profil_pemkab.php?k=struktur, diakses pada tanggal 8 maret 2018

http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/item/150-mendagri-berikan-ceramah-tentang-harmonisasi-hubungan-pusat-daerah, diakses tanggal 22 Januari 2018.

KBBI Daring, http://kbbi.kemdikbud.go.id/, diakses pada tanggal 28 Februari 2018.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Distribusi.

Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

Permendagri Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.

Surat Instruksi Mendagri Nomor 120/3262/SJ Tentang Mutasi Pegawai Oleh Penjabat Kepala Daerah.

Surat KASN Nomor B-1460/KASN/12/2015 Perihal Rekomendasi Atas penyelenggaraan Dalam Mutasi PNS Tanggal 7 Desember 2015.

Surat Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Nomor: K.26-30/V.100-2/99, Tanggal 19 Oktober 2015, Tentang Penjelasan atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian.

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Keputusan Penjabat Bupati Ketapang Nomor 698/UP-B/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 Tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Keputusan Penjabat Bupati Ketapang Nomor 699/UP-B/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 Tentang Mutasi Pejabat Administrator.

Keputusan Penjabat Bupati Ketapang Nomor 700/UP-B/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 Tentang Mutasi Pejabat Pengawas.

SURAT KABAR

Achamad Mundzirin dan Ocsya Ade CP, “KASN Mendesak Posisi Pejabat Lama Di Kembalikan”, Equator, Senin 1 Februari 2016 hal.7

“Kartius Harus Di Periksa”, Pontianak Post, Senin 1 Februari 2016 hal.27


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University