PELAKSANAAN PASAL 4 PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI TERHADAP PENERTIBAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) (Studi Di Desa Sejowet Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak)

YONNO WANDIRA NIM. A1012141104

Abstract


Penambangan emas yang dilakukan tanpa izin akan menimbulan permasalahan yang sangat krusial terhadap lingkungan hidup terutama kepada makhluk hidup dan terhadap masyarakat yang berada di sekitar areal penambangan. Tanpa disadari maupun dengan sadar juga akan mempengaruhi terhadap para pelaku penambangan itu sendiri karena dalam melakukan pendulangan digunakan zat kimia yaitu air raksa yang berfungsi untuk menyatukan butiran-butiran emas.

            Kepedulian pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah sanagatlah penting artinya untuk kelangsungan dari keberadaan lingkungan hidup tersebut. Sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisaasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak maka sudah seharusnya dapat bertindak dengan tegas terhadap para pelaku penambangan emas tanpa izin (PETI) yang berada di Desa Sejowet Kecamatan Kuala Behe karena dampak yang ditimbulkan cukup meresahkan bagi lingkungan masyarakat setempat terutama kepada sumber-sumber mata air yang ada di desa tersebut.

            Penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas tanpa ini (PETI) memang diperlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian maupun institusi pemerintahan lainnya.

 

Kata kunci ; penegakan hukum, kepedulian lingkungan.

Full Text:

PDF PDF

References


Abrar Saleng, 2004. Hukum Pertambangan di Indonesia, Yogyakarta: UII Press.

Agustinus Agus. 2006. Pelaksanaan Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Landak Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 1978.

Asep Warlan Yusuf. 2001,. Lembaga perizinan sebagai sarana pengendalian investasi dalam implementasi otonomi daerah,. Bandung: UNPAR Press.

Bachsan Mustafa, 1985: Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Alumni Bandung.

H. Salim.HS.. 2010. Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta:Rajawali Pers.

---------,.Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara. Jakarta: Sinar Grafika.

LAN RI, 1993 Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, CV.Haji Masagung, Jakarta.

Matobi. 2003. Sikap Masyarakat Desa Mandor terhadap Penambang Emas Tanpa Izin di Cagar Alam Mandor Kabupaten Landak. Skripsi. Fakultas Kehutanan UNTAN.

Muhamad Abdul Kadir. 2002,.Etika Profesi Hukum. Jakarta; Citra Aditya Bakti.

N.T.H. Silalahi,. 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi dan Pembangunan.

Philipus M. Hadjon. 1994., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,. Yogyakarta:Gajah Mada University Press.

S.F.Marbun dan Moh. Mahfud. MD, 1987: Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1988,. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Bandung : CV. Ramadja Karya.

-----------. 1992, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum., Jakarta,CV.Rajawali.

_______. 2005. Hukum Pertambangan di Indonesia. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soewarno Handayaningrat, 1982: Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management, Gunung Agung, Jakarta

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1976 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 1987 tentang Pertambangan Bahan Galian A dan Bahan Galian C.

Peraturan Bupati Landak Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi,Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak.

http://envy-landak.blogspot.com/2008/12/pertambangan-emas-tanpa-izin-peti.html. 17 november 2017.

https://www.apaarti.com/penertiban.html.Di download pada tanggal 17 November 2017


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University