TINJAUAN NORMATIF TERHADAP SISTEM PENGAWASAN PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

BETHARIA HALIM NIM. A01110179

Abstract


Perkembangan perekonomian global telah mendorong peningkatan fungsi perbankan. Sebagai lembaga keuangan, perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam suatu sistem keuangan negara. Bank merupakan badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Melalui fungsi perbankan ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat sebagai tujuan Negara Indonesia. Dengan diberlakukanya Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK pada akhir tahun 2013 wewenang pengawasan perbankan secara mikroprudential resmi dijalankan oleh OJK. Hal ini memberikan dampak terhadap sistem pengawasan perbankan di Indonesia. Terjadinya desentralisasi kewenangan dari Bank Indonesia ke OJK menyebabkan beban Bank Indonesia yang semakin ringan dan lebih terfokus kepada urusan moneter.

Tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia yaitu meliputi: Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank dan Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Dampak transisi kewenangan dan efektifitas pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK adalah terjadinya desentralisasi sebagian wewenang pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK yang menyebabkan beban Bank Indonesia yang semakin ringan dan lebih terfokus kepada urusan moneter, proses deteksi dan penanganan penyimpangan dan pelanggaran di dunia perbankan dilakukan oleh tiga lembaga sekaligus yang masing-masing memiliki fokus yang berbeda sehingga diharapkan pelanggaran dan penyimpangan di dunia perbankan  dapat cepat dideteksi dan dilakukan tindakan yang tepat untuk mencegah secara dini pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara sistemik. Kelebihan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perlindungan nasabah atau konsumen yang telah diatur secara eksplisit. Selain itu, adanya koordinasi antara OJK, otoritas moneter, pemerintah dan LPS. Hal ini pun telah diatur dalam UU OJK dan beberapa kekurangan UU OJK di antaranya adalah terbatasnya cakupan OJK pada bank, bank perkreditan rakyat (BPR), dan lembaga keuangan non-bank (LKNB), selanjutnya adanya pemisahan microprudential yang dipegang OJK dan macroprudential lender of the last di sektor perbankan yang dipegang oleh Bank Indonesia (BI)..

 

 

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan, Efektifitas Sistem Pengawasan

Full Text:

PDF PDF

References


Abdurrachman, 1991, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2014, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan,: Raih Asa sukses, Jakarta.

Dewi Gemala, 2006, Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

H. Malayu S.P.Hasibuan, 2004, Dasar-Dasar Perbankan, Bina Aksara, Jakarta.

Hart dalam J. Milnes Holde, 1970, The Law And Practice of Banking Vol.1 Banker and Customer, Pitman, h. 2.

Marsuki, 2010. Landscape Kebanksentralan Indonesia. Mitra Wacana Media : Jakarta.

Neni Sri Imaniyati, 2010, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Nova Asmirawati, 2012, Catatan Singkat Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Legisasi Indonesia.

O.P.Simorangkir,1998, Seluk Beluk Bank Komersil, Perbanas, Jakarta.

Perry Warjiyo, 2004. Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia (Sebuah Pengantar). PPSK – Bank Indonesia : Jakarta.

Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta.

Siti Sundari, 2011, Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2006, Metode Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers. Jakarta

Soetiono, 2014. Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan. OJK : Jakarta

Stephen Liestyo dan Rayendra L.Toruan, 2005, Nasabah dan Bank Optimalisasi Fasilitas Perbankan, Elex Media Komputindo-Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Thomas Suyanto dkk, 1988, Kelembagaan Perbankan, STIE Perbanas, Gramedia, Jakarta.

Tito Sulistio, Mencari Ekonomi Pro Pasar.: Catatan Tentang Pasar Modal, Privatisasi Dan Konglomerasi Lokal, (Jakarta: The Investor, 2004).

Widjanarto, 2007, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Pustaka Utama, Jakarta.

Referensi :

Afika Yumya, Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Dibidang Pengawasan Perbankan, (Skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008).

Anwar Nasution, Masalah-masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia, http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Masalah%20sistem%20keuangan%20dan%20perbankan%20%20anwar%20nasution.pdf,diakses tanggal 03 Januari 2013

Rebekka Dosma Sinaga, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013.

OJK, Liputan Khusus OJK:Selamat Datang Wasit Baru Industri Keuangan diunduh 13 Oktober 2013, pukul 8:17 PM http://www.lipsus.kontan.co.id

Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), (Jakarta: 2010).

Vibiz News OJK Optimis Pasar Modal Indonesia Tetap Terbaik Di Asia, diunduh 20 Januari 2015, pukul 02:57 AM http://vibiznews.com

http://www.ojk.go.id

Undang-Undang :

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, ditetapkan bahwa OJK dibentuk paling lambat akhir 2010. Namun, sebelum diamandemenkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 bunyi kententuannya dalah: ”Lembaga Pengawas Jasa Keuangan/LPJK (yang kemudian menjadi Otoritas Jasa Keuangan/OJK) paling lambat harus dibentuk pada akhir 2002

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang- Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang- Undang No. 3 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2009


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University