PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN SEKTOR SIMPANG HULU TERHADAP PELAKU PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009.

SUTADIANTO NIM. A11111144

Abstract


Penegakan hukum merupakan usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran , dan jika terjadi pelanggaran ,memulihkan hukum yang di langgar itu, supaya ditegakkan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai betapa bahayanya pertambangan emas tanpa izin itu, baik bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri, maupun bagi kedaulatan negara,  karena berpotensi menghilangkan sumber pendapatan  negara dari sektor pertambangan. Penulisan Skripsi ini juga bermaksud untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat maupun penegak hukum akan pentingnya berhenti dan menghentikan kegiatan pertambangan ilegal itu karena dapat menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.dan mengingatkan kepada semua pihak akan adanya hukuman pidana bagi siapa saja yang melakukan kegiatan Pertambangan ilegal itu, serta memberikan pandangan mengenai penyebab, dan cara mengatasinya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif  karena dianggap mampu memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dan fenomena yang diteliti.

Hasil penelitian ini terdiri dari 2(dua ) aspek : Faktor yang menyebabkan masyarakat kecamatan simpang hulu melakukan pertambangan emas tanpa izin, dan apa yang membuat aparat penegak hukum tidak melakukan penegakan hukum sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penegak Hukum, Pelaku, Pertambangan, Izin.

Full Text:

PDF PDF

References


Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2008 , Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo

Persada, Jakarta .

Amrani, Hanafi dan mahrus ali,2015 sistem pertanggungjawaban pidana perkembangan dan

penerapan. Cetakan ke-1 Raja Grafindo Persada, Jakarta h,21-22

Arrasjid, Chainur,2006 Dasar-Dasar Ilmu Hukum cetakan ke empat,Sinar Grafika,Jakarta

Ali, Mahrus,2015, Dasar-dasar Hukum Pidana, cet-3, Sinar Grafika, jakarta,

Atmadja, I Dewa Gede. H Sukowiyono dan Sudarsono,2015 Teori Konstitusi dan Konsep

Negara Hukum,Setara Pers,Malang,

Sunggono, Bambang , 2015, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Helmi, 2013, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup cetakan ke-2 Sinar Grafika, Jakarta

Maramis, Frans, 2016, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia

cetakan ke-3,RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Moeljatno, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan ke-9,Rineka Cipta, Jakarta

Muhammad, Abdul Kadir,2002 Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti,jakarta.

Ngani, Niko,2012, Metodologi Penelitian Dan penulisan Hukum, cetakan pertama,

Pustaka Yustisia, Yogyakarta,

Raharjo, Satjipto, 2009 Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis cetaan ke-1, Genta

publishing, Yogyakarta.

R.Soeroso, 2014 Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Ke empat belas, Sinar Grafika,Jakarta.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis,2016 Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-

,Rajawali Pers,Jakarta.

Salim HS, 2012 Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Cetakan ke-1 Sinar Grafika,

Jakarta.

Sukardja, H.Ahmad,2014, Hukum Tatanegara dan Administrasi Negara dalam Perspektif

Fikih Siyasah cet 2,Sinar Grafika,Jakarta

Saleng, Abrar, 2004 Hukum Pertambangan Cetakan ke-2,UII Press, Yogyakarta

Suseno, Frans Magnis,2003 Mencari Makna Kebangsaan cetakan ke-7 Kanisius, Yogyakarta,

Soekanto, Soerjono ,2002 Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hokum cetakan ke-

, PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta

Supardjaja, Ny.komariah Emong, 2002 Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum

Pidana di Indonesia, studikasus tentang penerapan dan perkembangan dalam yurisprudensi.

Cet-1,Penerbit alumni, bandung h.1

A. Peraturan Perundang- Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU RI no 4 tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

PP RI no 27 tahun 1980 tentang penggolongan bahan – bahan galian

UU RI no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksana kegiatan pertambangan

mineral dan batubara.

undang –undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

B. Internet

http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl19858/node/17437

http://kbbi.web.id/toleransi

https://id.wikipedia.org/wiki/Toleransi

https://fitwiethayalisyi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/metode-penelitian-kualitaif-

sistematika-penelitian-kualitatif.

https://ketapangkab.bps.go.id/LinkTableDinamis/view/id/76

http://www.infokalbar.com/2015/09/daftar-kecamatan-dan-desa-di-kabupaten_6.html


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University