STUDI KOMPARATIF TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

DWI PUTRI MELISIYANI NIM. A1011141209

Abstract


Perjanjian Perkawinan adalah Perjanjian yang dilakukan oleh calon suami dan istri mengenai kedudukan harta setelah mereka melangsungkan pernikahan. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan diberlakukannya Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tetapi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak diberlakukannya lebih lanjut. Maka, diberlakukannya peraturan yang lama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat.

Rumusan masalah penulis adalah “Bagaimana Persamaan Dan Perbedaan Tentang Perjanjian Pekawinan Sebelum Dan Sesudah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?”

Tujuan penulisan adalah mengetahui dan menganalisis persamaan, perbedaan,kelebihan dan kekurangan Perjanjian Perkawinan sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, mengetahui dan menganalisis akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Metode penelitian yang digunakan adalah, sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan hukum normatif.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama persamaan, perbedaan, keelebihan, dan kekurangan sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan adalah persamaannya adalah perjanjian perkawinan sama-sama dibuat berdasarkan kehendak kedua pihak, perbedaannya adalah waktu dibuat perjanjian sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dan dilaksanakan setelah perkawinan berlangsung, sedangkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dibuat pada saat perkawinan berlangsung, kelebihannya adalah melindungi harta Pribadi dan harta peninggalan keluarga kedua belah pihak, dan kekurangannya ialah perjanjian perkawinan dapat menjadi bumerang suami istri tersebut, karena akan menunjukan sisi egois baik dari suami ataupun dari istri. Kedua perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan dilaksanakan setelah perkawinan dilangsungkan. Pada waktu sebelum perkawinan dilaksanakan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian perkawinan saat ini akan lebih mudah bagi masyarakat walaupun sudah status menikah. Perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan dilaksanakan dan diubah isi perjanjiannya sesuai dengan kesepakatan bersama selama merugikan pihak ketiga.

 

Kata Kunci: Komparatif, Perjanjian Perkawinan

Full Text:

PDF PDF

References


Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, Hukum Perikatan:Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

R. Subekti, 2010, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bhakti, Jakarta

Suharnoko, 2009, Hukum Perjanjian:Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamujdi, 2012, Penelitian Hukum Normatif, Citra Aditya Bakti, Bandung

Bambang Suggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1991, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1986, Hukum Orang dan Keluarga, Bandung

Titik Triwulan Tutik, 2006, Pengantar Hukum Perdata Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta

Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung

H. Rusdi Malik, 2003, Undang-Undang Perkawinan, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta

Endang Sumiarni, Kedudukan Suami-Isteri Dalam Hokum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin), Wonderful Publishing Company, Yogyakarta

R.M. SudiknoMertokusumo, 2001, PengantarHukumPerdataTertulis (BW), Sinar Grafika, Yogyakarta

R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia, Universitas Airlangga, Surabaya

As-Sayyid Sabiq, 1997,Fiqh Sunnah, alih bahasa: Moh. Tholib, Al-Ma’arif, Bandung

Martiman Prodjohamidjojo, 2011,Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta Selatan

Lili Rasjidi, 1991, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaisia dan Indonesia, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

Salim HS, 2011, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta

R.subekti dan R.Tjitrosudibyo, 1984,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta

Yunanto, 2013, Perjanjian Pra Nikah dan Harta Kekayaan Perkawinan Dalam Teori dan Praktik, CV. Madina, Semarang

Hazairin, 1985, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Bina Aksara, Jakarta

H. A. Damanhuri H. R., 2012, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, CV. Mandar Maju, Bandung

Abdul Kadir Muhammad, 1990, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung

H. Ahmad Zahari, 2016, Telaah Terhadap Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam, Artha Grafistama, Pontianak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Detiknews, 2016,MK Izinkan Pasutri Bikin Perjanjian Kawin, Ini Tujuannya (online) https://news.detik.com/berita/d-3331908/mk-izinkan-pasutri-bikin-perjanjian-kawin-ini-tujuannya (diakses pada 16 Agustus 2017)

Hukumoline.com, 2016, Bisakah Membuat Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan Berlangsung (Postnuptial Agreement)? (online) http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt583e9ba62c691/bisakah-membuat-perjanjian-kawin-setelah-perkawinan-berlangsung-(postnuptial-agreement)? (diaksespada 17 Agustus 2017)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University