PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELEBIHI KAPASITAS PENGHUNI HUBUNGANNYA DENGAN TERJADINYA KERUSUHAN DI LAPAS KELAS IIA PONTIANAK

NINA SEPTIANA JASRI AKADOL NIM. A1011141063

Abstract


Tujuan pembinaan narapidana adalah untuk menjadikan warga negara yang baik dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh narapidana yang bersangkutan. Dalam membina narapidana tersebut disediakan tempat untuk mengumpulkan para narapidana sekaligus memberi hukuman atas tindak pidana yang dilakukan dengan merampas kemerdekaan para pelaku tindak pidana atau yang disebut sebagai lembaga pemasyarakatan. Dalam proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan banyak terjadinya permasalahan yaitu kelebihan penghuni dimana implikasinya yaitu terjadinya kerusuhan. Untuk itu, penulis melakukan penelitan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak. Untuk mengetahui faktor kendala dalam pembinaan yang melebihi kapasitas hubungan dengan terjadinya kerusuhan. Kerusuhan Lapas di Kelas IIA Pontianak dipicu oleh kesalahpahaman antarnarapidana. Selain itu, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperberat pemberian remisi bagi narapidana tertentu memicu narapidana yang bersangkutan melakukan pemberontakan. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Pontianak, yang salah satunya memaksimalkan pembinaan narapidana dan memaksimalkan keamanan Lapas. Namun kendalanya seperti kurangnya petugas Lapas, kurangnya sarana dan prasarana serta dipersulitnya Pembebasan Bersyarat.

  

Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Kerusuhan, Kelebihan Penghuni

Full Text:

PDF PDF

References


Asmarawati, Tina . 2014 , Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Deepublish.

________________. 2014. Delik-delik yang Berada di Luar KUHP, Yogyakarta: Deepublish.

Barda Nawawi Arief. 1999. Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Baru dan Latar Belakang Pemikirannya, Kupang: Universitas Cendana Kupang.

Dwidja Priyatno. 2013. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia , Cetakan Ketiga, Bandung: Refika Aditama.

Elmer Barnes, Harry dan K. Teeters, Negley. 1960. New Horizons In Criminology , Pretince Hall Inc: USA.

Hamzah, Andi. 2010. Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Keempat,Jakarta: Rineka Cipta

Hidayat,S.1979. Pembinaan Perkotaan di Indonesia:Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintahan.Jakarta: Bina Aksara.

Lilik Mulyadi. 2008. Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik, Bandung:Alumni.

Mohammad Ekaputra. 2010. Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya

Menurut Konsep KUHP Baru,Medan: USU Press.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.

P.A.F. Lamintang. 1994. Hukum Penitensier Indonesia , Bandung:Armico.

Pamudji, S. 1985. Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Suatu Tinjauan Dari Administrasi Negara, Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan.

Rachmad Baro. 2016. Penelitian hukum Non-Doktrinal Trend Penggunaan Metode & Teknik Penelitian, Yogyakarta:Deepublish.

Rocky Marbun. 2010. Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum, Jakarta: Transmedia Pustaka.

Samosir, B.Djisman. 2016. Penologi dan Pemasyarakatan,Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.

Soeroso. 1975. Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Lokakarya Evaluasi Sistim Pemasyarakatan, Bandung:Refika Aditama.

Soetopo, Hendyat Dan Wasty Sumanto, 2002, Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional.

Suratman dan Philip Dillah. 2014. Metode Penelitian Hukum , Bandung: Alfabeta CV

Yuyun Nurulaen. 2012. Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi: Perspektif Sosiologi Islam ,Bandung: MARJA.

Zuleha. 2017. Dasar-dasar hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University