PANDANGAN GEREJA KATEDRAL SANTO YOSEF PONTIANAK TENTANG PERCERAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

JEANNE ESTEVINA RANI RONDONUWU NIM. A01107044

Abstract


Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai tata cara serta alasan-alasan perceraian, sedangkan hukum agama khususnya agama Katolik tidak mengenal adanya perceraian dan tidak mengatur tata cara perceraian.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memiliki rumusan masalah pada penelitian ini bagaimanakah pandangan Gereja Katolik terkait dengan perceraian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Paroki Katedral Santo Yosep Pontianak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :“Bagaimanakah pandangan Gereja Katolik terkait dengan perceraian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Paroki Katedral Santo Yosep Pontianak?”

Adapun tujuan penelitian ini untuk mencari data dan informasi terkai perceraian Pasangan Katolik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengungkapkan Faktor yang penyebab terjadinya Perceraian Hidup Pasangan Katolik dan akibat Hukum dari Perceraian, untuk menjelaskan bagaimana pandangan Gereja Katolik dan Hukum Nasional terkait dengan perceraian.

Penelitian ini menggunakan Metode Empiris, dengan pendekatan secara Deskriptif Kualitatif. Jenis penelitian menggunakan Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan, teknik pengumpulan data menggunakan teknik komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada Bab III  tentang Pengolahan Data maka dapat diambil kesimpulan, bahwa Pasangan Suami-Istri Gereja Katedral Santo Yosef  yang mengajukan pembatalan (anulatio) ke Peradilan Tribunal Keuskupan Agung Pontianak sebanyak 4 pasang terkait perceraian dihubungkan dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Faktor yang menjadi penyebab perceraian pasangan Gereja Katedral Santo Yosef dikarenakan perselisihan yang terjadi secara terus menerus sebanyak 1 pasang, terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan perselisihan secara terus menerus sebanyak 2 pasang. tidak menafkahi pasangan secara lahir dan bathin dan perselisihan secara terus menerus sebanyak 1 pasang. Faktor perselisihan yang terjadi terus menerus mendominasi  penyebab terjadinya perceraian pasangan Gereja Katedral Santo Yosef.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menyarankan untuk Gereja seharusnya mendirikan sendiri semacam badan komisi rujuk (perdamaian) atau Pastorial Katogorial untuk menangani kasus khusus rumah tangga Katolik.

 

Kata kunci : Perkawinan Katolik, Perceraian, Pandangan Gereja


Full Text:

PDF PDF

References


Bakry, Hasbullah. Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1981.

Djaren, Saragih. Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya. Bandung: Tarsito, 1992.

Hilman, Hadikusuma. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju,1990.

Hilman, Hadikusuma. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung : Bandar Maju, 2007

Hadiwardoyo, Purwa. Perkawinan Dalam Tradisi Katolik. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1988.

Hadiwardoyo, Purwa. Perkawinan Menurut Islam dan Katolik Implikasinya Dalam Kawin Campur. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

K. Wantjik Saleh. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.

M. Yahya Harahap. Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Medan: Zahir Trading, 1975.

Moeleong, J.Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remeja Rosdakarya, 2002.

Piet Go O.Carm. Hukum Perkawinan Gereja Katolik Teks dan Komentar. Malang: Dioma, 1990.

Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, SH., MS. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2016

R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, 1988.

R.H Sudarmardi Kariodimedjo, Perkawinan Antar Agama Dalam Perspektif Kristen. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijago, 1991.

Rubiyatmoko, Robertus. Perkawinan Katolik Menururt Kitab Hukum Kanonik. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011.

Singaribuan, Masri. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES, 1999.

Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Syahrani, H. Riduan. Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: P.T Alumni, 2006

Tahir, Tungadi, Pengantar Perbandingan Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin: Ujung Pandang.

Tholabi, Kharli, Ahmad. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Kitab dan Peraturan Perundang-Undangan :

Alkitab, Bogor : Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia, 1991

Kitab Hukum Kanonik (Codex Yuris Canonici) Edisi Resmi Bahasa Indonesia, Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2006.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University