WANPRESTASI PENYEWA TERHADAP DINAS PERINDUSTRIAN DAN UKM DALAM PEMBAYARAN SEWA-MENYEWA KIOS PASAR KEMUNING DI KOTA PONTIANAK

KHOIRUDDIN NIM. A1011131084

Abstract


Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian timbul sejak adanya hubungan hukum diantara kedua belah pihak yang dinamakan perikatan, demikian pula halnya dalam perjanjian sewa-menyewa Kios Pasar Kemuning antara penyewa dengan Pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Ukm Kota Pontianak (DISPERINDAGKOP DAN UKM).

   Pihak DISPERINDAGKOP dan UKM Kota Pontianak berkewajiban untuk menyerahkan kenikmatan barang yang disewakan yang dalam hal ini adalah kios pasar dan pihak-pihak penyea berkewajiban untuk membayar uang sewa sebagaimana yang telah di tentukan dalam perjanjian.

   Oleh karena itu telah di sepakati antara pihak-pihak penyewa dan pihak DISPERINDAGKOP dan UKM kota pontianak, maka perjanjian tersebut merupakan Undang-Undang bagi kedua belah pihak (Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maksudnya bahwa kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tersebut.

   Hanya dalam pelaksanaannya, pihak-pihak belum memenuhi kewajibannya, terutama mengenai pembayaran uang sewa Kios Pasar, ada pihak penyewa yang membayar uang sewa tetapi terlambat 1 hari hingga 1 bulan untuk setiap kali jatuh tempo pembayaran (setiap bulannya).

   Bagi pihak penyewa, faktor yang menyebabkan tidak memenuhinya kewajiban tersebut disebabkan uangnya digunakan untuk tambahan-tambahan modal, atau akibat kurang lakunya dagangan dan lain sebagainya.

   Pihak DISPERINDAGKOP dan UKM Kota Pontianak selaku pihak yang menyewakan kios pasar memberikan  teguran, peringatan  serta meminta pemenuhan kewajiban kepada pihak-pihak penyewa dan  tidak pernah memberikan sanksi sebagai akibat hukum atas tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban tersebut.

   Hal ini dilakukan oleh pihak DISPERINDAGKOP dan UKM Kota Pontianak dengan pertimbangan penyewa telah mengakui kesalahannya dan menyanggupi untuk memenuhi kewajiban selanjutnya sebagaimana yang telah di perjanjikan.

  

Kata Kunci : Wanprestasi, Kepala Dinas, Dan Penyewa Kios Pasa Kemuning

Full Text:

PDF PDF

References


Djoko Prakoso, Bambang Riandy Lany, Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia, Bina Aksara, 2004

Harahap. M. Yahya. Segi-segi Hukum Perjanjian. Alumni. Bandung. 2003.

Hartono Hadisoeprapto, Poko-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta. 2004

Hardijan, Rusdi, Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law, Pustaka Sinar Harahap, Jakarta, 2005

Muhammad. Abdulkadir. Hukum Perikatan. Alumni. Bandung. 2007.

Meliala, A Qirom Syamsudin. Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya. Liberty, Yogyakarta. 2010

Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, Perikatan Dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung, 2005, Halaman 26.

Prodjodikoro, W, Azas-azas Hukum Perjanjian. Bandung. 2001.

Purwahid, Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang), Mandar Maju, 2009

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Soemitro, Roni Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum. Graha Indonesia, 2007.

Subekti, R, Hukum Perjanjian. PT. Intermasa, Jakarta, 2001.

............, Aneka Perjanjian, PT. Bimbingan Masa, Jakarta, 2013.

............, R. Tjitrosudibyo, SH, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradya Paramita Jakarta, 2003.

Satrio, J, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Bandung, 2006.

Setiawan, R, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, 2010.

Surojo Wignjodipuro, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni Bandung, 2004, Halaman 45.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2008, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Wirjono, Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung, 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University