FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SULITNYA PENYIDIK TIPIKOR POLRESTA PONTIANAK KOTA DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA PONTIANAK

ANDRIE MARPAUNG NIM. A1011141065

Abstract


Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, melainkan juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Hal tersebut beralasan mengingat dampak atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi sangat besar.

Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, melainkan telah terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kota Pontianak. Berdasarkan data yang dihimpun dari Unit Tipikor Polresta Pontianak Kota, jumlah laporan masuk terkait tindak pidana korupsi pada tahun 2014 sebanyak 11 laporan, yang mana sebanyak 2 kasus dapat diselesaikan dan yang belum terselesaikan sebanyak 9 kasus. Pada tahun 2015 terdapat 13 laporan, sebanyak 5 kasus dapat diselesaikan dan yang belum terselesaikan sebanyak 8 kasus. Pada tahun 2016, penyidik telah menyelesaikan seluruh kasus yang ada yaitu sebanyak 2 kasus. Pada tahun 2017 terdapat 6 laporan, sebanyak 1 kasus dapat diselesaikan dan yang belum terselesaikan sebanyak 5 kasus. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2014-2017, penyidik telah menyelesaikan 10 kasus tindak pidana korupsi dan yang belum terselesaikan sebanyak 22 kasus. Sehingga dapat diketahui bahwa pengungkapan tindak pidana korupsi di Kota Pontianak oleh penyidik Tipikor Polresta Pontianak Kota masih belum optimal, yang berpotensi menurunkan citra Kepolisian sebagai penegak hukum di mata masyarakat.

Dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, tidak jarang ditemui hambatan-hambatan yang dialami aparat Kepolisian sehingga mengakibatkan tidak atau belum selesainya penanganan kasus tindak pidana korupsi. Tidak selesainya penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Kepolisian tentu akan menghasilkan dampak negatif , diantaranya yaitu lemahnya penegakan hukum, sikap apatis masyarakat terhadap hukum, meningkatnya praktik-praktik korupsi, dan dapat menurunkan citra Kepolisian di masyarakat.

Dengan demikian, diperlukan evaluasi terhadap permasalahan yang ada guna menemukan solusi serta mewujudkannya, agar proses penanganan tindak pidana korupsi di masa mendatang jauh lebih baik. Solusi tersebut dapat berupa peningkatan kualitas penyidik melalui pendidikan formal dan kejuruan, penambahan jumlah personil penyidik, serta melakukan koordinasi secara intensif dengan Kejaksaan, BPKP, Pemerintah, masyarakat maupun pihak terkait lainnya guna mengoptimalkan proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi ke depan.

 

Kata Kunci : Korupsi, Hambatan, Kepolisian.

Full Text:

PDF PDF

References


Abdul Mun’in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono, 1982, Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan, Karya Unipres, Jakarta

A. Gumilang, 1993, Kriminalistik : Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan, Angkasa, Bandung.

Akil Mochtar, 2006, Memberantas Korupsi : Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi, Q-Communication, Jakarta.

Ali Mubarok, 2003, Strategi Pemberantasan Korupsi, Sinar Harapan, Jakarta.

Andi Hamzah, 1991, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Rineka Cipta, Jakarta.

______, 1991, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Gramedia, Jakarta.

______, 1995, Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar, Pradnya Paramita, Jakarta.

______, 2000, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

______, 2007, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Aziz Syamsudin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.

Chaerudin et.al, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung.

Darwin Prints, 2002, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Evi Hartati, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

Hadari Nawawi, 1983, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada Press, Yogyakarta.

Helbert Edelherz, 1977, The Investigation of White Collar Crime, A Manual for Law Enforcement Agencies, US Department of Justice, dikutip dari Ermansjah Djaja, 2010, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

Hermien Hadiati Koeswadji, 1994, Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jeremy Pope, 2003, Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Joel Krieger, 1993, The Oxford Companion to Politics of the World, Oxford University Press, Oxford.

Junaedi, 2001, Tinjauan Atas Rencana Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Teropong Media Hukum, Jakarta.

Karlina Helmanita et.al, 2011, Pendidikan Antikorupsi, CSRC, Jakarta.

Komando Kepolisian RI Direktorat Reserse Krimininil, 1971, Pedoman Kerja Reserse Kriminil, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Lawrence M. Friedman, 2001, American Law, terjemahan Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta.

Leden Marpaung, 1992, Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya, Sinar Grafika, Jakarta.

Martiman Prodjohamididjoyo, 2001, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.

______, 2009, Penerapan Pembuktian dalam Delik Korupsi, Mandar Maju, Bandung.

Marwan Mas, 2014, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Bogor.

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 2000, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta.

Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1995, Bunga Rampai Korupsi, LP3ES, Jakarta.

______, Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1997, Korupsi Politik, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Harapan, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.

R. Soesilo, 1974, Taktik & Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Politeia, Bogor.

R.E. Baringbing, 2001, Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.

Rohim, 2008, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Pena Multi Media, Depok.

Romli Atmasasmita, 2007, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Sadjijono, 2008, Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governence, Laskbang Mediatama, Surabaya.

Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2011, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

______, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sudarto, 1977, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Sudrajat Bassar, 1983, Hukum Pidana (Pelengkap KUHP), ARMICO, Bandung.

Sunaryadi et.al. 1999, Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta.

Suradi, 2006, Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta, Gava Media, Yogyakarta.

Wijowasito, 1999, Kamus Umum Belanda Indonesia, Ikhtiar Baru, Jakarta.

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) -- Kantor PBB Untuk Masalah Obat-Obatan Terlarang dan Tindak Kejahatan).

Karya Yang Tidak Diterbitkan :

Andi Hamzah, 1983, “Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Sarana Pembangunan”, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Rahardjo dan M. Haryanto, 2008, Refleksi Hukum (Penanganan Tindak Pidana Korupsi dan Hambatannya), Jurnal , Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University