ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN GRATIFIKASI DENGAN SUAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

WAWAN PASTI NIM. A1011141143

Abstract


Didalam Pasal 5 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terlihat tidak adanya perbedaan terhadap unsur-unsur yang mengatur tentang Suap dalam Pasal 5 dan tentang Gratifikasi dalam pasal 12B. Sehingga sulit untuk membedakan mana perbuatan suap dan mana perbuatan gratifikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dibentuknya peraturan mengenai gratifikasi, menganalisis perbedaan gratifikasi dengan suap berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 5 Undang-Undang  31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan menganalisis perbedaan ancaman pidana penerimaan gratifikasi dengan suap dalam Pasal 12B dan Pasal 5. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, dan Pendekatan analisis konsep hukum.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa persamaan unsur dalam Pasal 12B tentang Gratifikasi dan Pasal 5 tentang Suap hanya menganai subjek dan objeknya saja. Sedangkan perbuatannya berbeda, yang mana dalam penerimaan gratifikasi tidak adanya kesepakatan terlebih dahulu dari kedua belah pihak (pemberi dan penerima) dan penerima gratifikasi wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan Suap terdapat kesepakatan terlebih dahulu antara pemberi dan penerima dan tidak ada kewajiban bagi penerima untuk melaporkan suap yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

 

 Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi, Suap


Full Text:

PDF PDF

References


Alfitra, 2014, Modus Operandi Pidana Khusus Di luar KUHP: Korupsi,

Money Laundering, & Trafficking, Penebar Swadaya Grup, Jakarta.

Chaerudin Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2009, Strategi Pencegahan

dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama,

Bandung.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2009, Strategi Pencegahan

dan Penegakan Hukum Tindak Pidana korupsi, Refika Aditama, Bandung.

Easter Lalola, Moch, Ainulyaqin, dkk, 2014, Studi Tentng Penerapan pasal

Gratifikasi yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor, Indonesia

Corruption Watch, Jakarta Selatan.

Hamzah Andi, 2006, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana

Nasional dan Internasional, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

KPK, 2014, Memahami untuk Membasmi Buku panduan untuk memahami

Tindak Pidana Korupsi.

Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif,

Teoritis,Praktik dan Masalahnya, Alumni, Bandung, 2007, hlm:11Mahmud

Marzuki Peter, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Prenada Media Group.

Mertokusumo Sudikno, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty,

Yogyakarta.

Mulyadi Lilik, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan

Praktik, PT Alumni, Bandung.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif

Suatu Tinjauan Singkat, Cetakann ke-11, PT. Raja Grafindo Persada,

Jakarta.

Soekanto Soerjono, 2006, Pengantar Penelitian Hukum. Universitas

Indonesia Press, Jakarta.

Soesilo. R, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Cetak Ulang 1991

Surachmin, dan Suhandi Cahaya, 2013, Strategi & Teknik Korupsi, Sinar

Grafika, Jakarta,

Suradi, 2014, Pendidikan Anti Korupsi, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.

Syamsudin M. 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Rajawali Pers,

Jakarta.

Wiyono. R, S.H, 2012, Pembahasan Undang-Undang Pemberantsan Tindak

Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Marbun, B.N, 2006, Kamus Hukum Indonesia, Pustaka Sinar Harapan,

Jakarta.

Sumber Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganUndang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber Internet

http://news.liputan6.com/read/2869862/kpk-dan-irman-gusman-terima-

putusan- vonis-4-tahun-6-bulan-bui diakses pada hari Sabtu, tanggal

November 2017. http://birohukum.pu.go.id/component/content/article/101.html, diakses pada

hari kamis, tanggal 16 November 2017.

Nandang Alamsah dan Sigid Suseno, Pengertian Tindak Pidana Khusus,

http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4309-

M1.pdf, diakses pada tanggal 21 januari 2018,

Natal Kristono, 2014, Bentuk-Bentuk Korupsi,

https://www.slideshare.net/NatalKristiono/bab-3-bentuk-bentuk-korupsi,

diakses pada tanggal 24 Januari 2018

Koran Sindo, 2018, Gratifikasi dan Suap,

https://nasional.sindonews.com/read/1123036/18/gratifikasi-dan-suap-

/13, diakses pada tanggal 8 februari

http://www.tribunnews.com/nasional/2015/11/24/mantan-bupati-tanah-

laut- adriansyah-divonis-tiga-tahun-penjara diakses pada hari Sabtu,

tanggal 18 November 2017


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University