PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERDA DI KOTA PONTIANAK

DEDE JALALUDDIN PUTRA NIM. A1011131218

Abstract


Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Perda di Kota Pontianak. Salah satu perubahan yang terjadi dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terletak pada pergantian kata legislasi menjadi Pembentukan Perda, baik itu pada DPRD tingkat provinsi maupun DPRD tingkat kabupaten/kota. DPRD yang sebelumnya melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan kini berubah menjalankan fungsi pembentukan perda anggaran, dan pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau selanjutnya disebut DRPD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan fungsi sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah, salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD adalah fungsi Pembentukan Perda. Dalam melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, DPRD baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ kota maka haruslah tersusun secara sistematis dalam Program legislasi daerah (prolegda). Prolegda adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis lakukan, di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, dapat diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak belum dapat sepenuhnya menjalankan fungsi pembentukan Peraturan Daerah yang diatur berdasarkan pasal 149 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana yang  ada untuk menunjang kegiatan pembentukan Peraturan Daerah pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.Agar program legislasi daerah (prolegda) dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai sasaran yang ingin dicapai, maka diperlukan sarana dan prasarana terutama di Badan Pembentukan Perda

di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak serta Infrastruktur terutama dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dapat menunjang. Mengingat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak merupakan lembaga yang menyalurkan aspirasi dari masyarakat, sehingga peraturan daerah yang dihasilkan merupakan aspirasi masyarakat dan memberikan manfaat kepada masyarakat itu sendiri.Adapun masalah yang diangkat dalam pembahasan ini adalah Mengapa DPRD Kota Pontianak Dalam Melaksanakan Fungsi Pembentukan Perda belum sesuai dengan target yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian 1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan fungsi pembentukan Perda DPRD Kota Pontianak berdaarkan pasal 149 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Untuk mengungkapkan factor apa saja yang menyebabkan fungsi Pemebentukan Perda belum sepenuhnya terealisasi dengan baik berdasarkan pasal 149 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penulisan hokum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan :1. Bahwa DPRD Kota Pontianak dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda belum sepenuhnya optimal sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Hal ini disebabkkan karena kurangnya waktu pembahasan dalam pembentukan perda.2.Bahwa salah satu faktor yang menghambat dalam pembentukan perda adalah kurangnya infrastruktur dalam bidang teknologi yang dapat menunjang atau membantu dalam pembentukan perda.

 

Kata kunci : Pemerintahan Daerah, DPRD, Perda


Full Text:

PDF PDF

References


Ali , Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Akzin ,Benyamin, Law, State and International Legal Order Essays in Honor of Kelsen, Knoxville, The University of Tennesee Press, 1964.

Attamimi , A. Hamid S., Undang- Undang (Kaitan Norma Huku ketiganya) :Jakarta, 1981.

Asshiddiqie, Jimly, Pokok- Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Buana Ilmu : Jakarta : 2007.

Budiardjo, Miriam, DasarDasar Ilmu Politik. Edisi Revisi,Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta, 2008.

Hanitijo Soemitro, Ronny, Metodelogi Penelitian Hukum, Ghalamania Indonesia:Jakarta,1999.

Huda, Ni’matul, Hukum Tata Negara Edisi Revisi, Rajawali Pers : Jakarta , 2014.

Huijbers ,Theo, Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah, Kanisius : Yogyakarta, 1982.

Hasyimzum, Yusnani Penguatan Institusional Pemekaran Daerah,Inteligensia Media, Malang, 2016.

H. Sarudajang, Sinyo, Pemerintah Daerah diberbagai Negara, Sinar Harapan : Jakarta, 2002.

Indrati S ,Maria Farida,Ilmu Perundang- undangan, PT Kanisius :Jakarta, 1998.

Ismail, Sunny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Karya Nilam,: Jakarta, 1963.

Isrra, Saldi, Pergeseran Fungsi Legislatif Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensiil Indonesia, Rajawali Pers : 2010.

Joeniarto, Perkembangan Pemerintah Lokal,, Bina Aksara , Jakarta:1992.

Kusnadi, Moh, Ibrahim Harmaily, Cet 5 Pengantar Hukum Tata Negara, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 1983.

Kansil, C.S.T., Christine S.T. Kansil Cet. 3 Ilmu Negara, Pradnya Paramita: Jakarta, 2007.

Manan, Bagir, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 1994.

__________, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung : Alumni 1997.

__________, Dasar- Dasar Perundang- Undangan Indonesia, Ind-Chill Co, Jakarta , 1992.

Muttaqien, Raisul, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Cetakan I, Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung, 2006.

Muslimin, Amrah, Aspek- Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni : Bandung, 1986.

M.Hadjon, Philipus Lembaga Tertinggi dan lembaga- lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945, Bina Ilmu : Surabaya, 1992.

_______________ dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2001.

Nurcholish, Hanif, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo : Jakarta , 2007.

Pound, Roscoe An Introduction to the Philosophy of law, Yale University Press, Harvard, 1954.

Rudy, Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitualisme Indonesia, Indepth, Bandar Lampung 2012.

Soehino, Ilmu Negara, Liberty : Yogyakarta, 1980.

Soekanto ,Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, Perihal Kaidah Hukum ,PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 1989.

Soetijo, Irawan, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rineka Cipta :Jakarta, 1990.

Surachmin, Azas dan Prinsip Hukum serta Penyelenggaraan Negara, yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.

Saleh Syarif, Otonomi dan Daerah Otonom, Endang, Jakarta, 1953.

Utrech, E, Cet 4 Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, 1960.

Wignjosoebroto, Soetandyo, dkk, Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Yayasan Tifa dan ILD, 2005.

Yamin, M., Naskah Persiapan Undang- Undang Dasar 1945, Jilid I, Siguntang, : Jakarta, 1971.

Yasir, Armen, Hukum Perundang- Undangan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014 teantang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


E - Journal Fatwa Law

Published by : Faculty Of Law, Tanjungpura University