ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BIDANG KEHUTANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18TAHUN 2013, TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (P3) (Studi Kasus Di Polda Kal-Bar)

Abstract

Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari gangguan pihak lain. Apabila terjadi pelanggaran hak dan kepentingan seseorang oleh orang lain, maka harus diselesaikan dengan menggunakan hukum. Penyelesaian secara hukum itu dimaksudkan untuk menghindari tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) oleh seseorang/kelompok manakala dirugikan hak dan kepentingannya oleh pihak lain. Perbuatan memulihkan hak dan kepentingan yang dilanggar dengan cara main hakim sendiri adalah dilarang sepanjang hukum sudah menyediakan sarana penyelesaian. Jadi, agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Penyelesaian semua bentuk pelanggaran hak dan kepentingan melalui jalur hukum dimaksudkan untuk menuju pada terciptanya kepastian hukum, keadilan dan ketertiban.

Illegal logging, merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan, yaitu melakukan penebang secara liar (illegal) terhadap kayu-kayu di hutan milik negarta atau  sering disebut dengan pencurian kayu, sementara dibeberapa daerah kasus pembal;akan kayu, juga masih  sering terjadi.

Jadi metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Penelitian  merupakan  sarana  pokok  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan  maupun  teknologi.  Hal  ini  disebabkan,  oleh  karena  penelitian  bertujuan  untuk  mengungkapkan  kebenaran  secara  sistematis,  metodologi,  dan  konsisten.  Melalui  proses  penelitian  tersebut  diadakan  analisa  dan  konstruksi  terhadap  data  yang  telah  dikumpulkan dan diolah. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan sekedar  mengamati  dengan  teliti  terhadap  suatu  obyek  yang  mudah . 

Berdasarkan Analisis terhadap kasus yang ada, ternaya pelaku Illegal logging, selain Masyarakat, Pengusaha nakal, serta  tak terlepas juga dari Aparat pemerintah  baik secara langsung maupun tidak langsung yang memeiliki kewenangan untuk itu, penyebabbnya baik dari  segi Yuridis maupun Non Yuridis. Upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk peraturan perundangan-undangan yang lebih responsip, dan dapat diterima oleh semua pihak, disisi lain aparat penegak hukum dapat terkendali sesuai dengan kewenangan masing-masing, serta  dukungan pinansial yang maksimal, serta sarana dan prasaran yang memadai.

Kata Kunci :Penegakan hukum,  Illegal logging dan  Keadilan.