Implementasi alokasi dana desa (add) dan bidang infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi di desa antibar kecamatan mempawah timur kabupaten mempawah.

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari penerapan atau implementasi Alokasi Dana Desa pada bidang infrastruktur terhdap pembangunan ekonomi yang ada di desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah. Menggunakan data primer yang daimbil langsung dari kusioner yang disebar ke masyarakat, dan data sekunder yang diambil dari kantor desa.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah desa dengan Alokasi Dana Desa pada bidang infrastruktur sangatlah berpengaruh terhadap ekonomi yang ada di masyarakat desa Antibar. Tujuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan ekonomi desa bisa terpenuhi, karena penerapan yang baik dan tepat sasaran oleh pemerintah desa, sehingga tujuan akhir dari di kucurkan nya dana untuk desa yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi di desa bisa terpenuhi dan terasa langsung oleh masyarakat desa. Tujuan lain dari pemerintah pusat yaitu juga untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara desa ke kota juga bise sedikit membaik dang membuat masyarakat desa lebih mandiri dalam ekonomi.

Kata Kunci : Pengaruh ADD Bidang Infrastruktur, Kebijakan Pemerintah Desa, Dampak Pembangunan

DAFTAR PUSTAKA

A. G. Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Asnudin, Andi. 2010. Pengendalian Sisa Material Konstruksi Pada Pembangunan Rumah Tinggal. Jurnal Mektek, Tahun XII. 3 September 2010.

Bambang, Sunggono. (1994). Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: PT Karya Unipress.

Betaria Magdalena1, Aji Ratna Kusuma2, Heriyono Susilo Utom. Implementasi Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Administrative Reform. Vol.1 No.3, Tahun 2013.

Eka, Rani, D. (2015). Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (add) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015.

Hadari Nawawi. (1998). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.

Hasman. Rahman (2015). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi. e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11, Nopember 2015 hlm 107-117

Kuncoro, Murdrajat. (2006). Ekonomi Pembangunan. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Nafidah. Lina. N dan Suryaningtyas. Mawar. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Bisnis. Vol. 3, No. 1, Juni 2015.

Nazir, M. (1998). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nurcholis, H. (2009). Pedoman Pengembangan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Daerah Perencanaan Pasrtisipatif Pemerintah Daerah. Jakarta: Grasindo.

Prasetyo, Rindang. B. Dan Firdaus. M. (2009). Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 2(2):222-236

Saputra, I Wayan. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Volume: 6 Nomor: 1 Tahun: 2016.

Sari, Intan. M dan Abdullah, M. F. (2017).

Sudirwo, Daeng, (1981). Pokok-pokok Pemerintahan Didaerah Dan Pemerintahan Desa. Bandung. Penerbit Angkasa Bandung.

Sugiyono. (2005). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukanto, Azwardi. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan  Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Juni 2014. Volume 12, No.1 hal: 29 – 41.

Sukirno, Sadono, (1996). Pengantar Teori Makro Ekonomi. PT Raja Grafindo. Jakarta.

Sumodiningrat, Gunawan. Membangun Perekonomian Rakyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998.

Suratman, E., & Wahyudi. (2009). Teknik Analisis Perencanaan Pembangunan. Pontianak: Badan Penerbit Universitas Tanjungpura.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang “Pemerintah Daerah”.

Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang “Pemerintahan Daerah”.

Wibawa, dkk. (1994). Kebijakan Publik. Intermedia,  Jakarta.

Wrihatnolo, R. R, dan Dwidjoto, R, N. (2007). Manajemen Pemberdayaan. Jakarta. Elek Media Komputindo.