ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP SESUAIPSAP NO. 07 PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH (LTD) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07 mengenai aset tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinisi Kalimantan Barat yang dapat mempengaruhi tingkat efektifitas dan efesiensi laporan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transaparansi pada penegakkan Good Goverment Governance. Yaitu dengan cara mengetahui tingkat penerapan klasifikasi, pengakuan, pengukuran aset, penilaian awal : komponen biaya, konstruksi dalam pengerjaan, perolehan secara gabungan, pertukaran aset, aset donasi, pengeluaran setelah perolehan, pengukuran berikutnya pada pengakuan awal : penyusutan, penilaian kembali, pengehentian dan pelepasan, dan pengungkapan aset tetap.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif dan metode deskriptif kualitatif dengan mengambil populasi data aset tetap pada tahun 2013. Total sampel penelitian sebanyak 10 (sepuluh) orang yang ditentukan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, angket/questioner (internal control questioner), observasi, dan dokumentasi. Dan untuk pengolahan data dengan urutan penyusunan, klasifikasi, pengolahan, dan interprestasi hasil pengolahan data.

Hasil dari penelitian ini dengan menunjukkan seberapa besar tingkat penerapan aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07 bahwa belum sepenuhnya menerapkan dengan disertai tingkat pengendalian internal dan tingkat pemahaman yaitu kurang efektif dan efesien.

Kata Kunci : Aset Tetap, Akuntabilitas dan Transparansi, Good Goverment Governance, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07, Klasifikasi Aset Tetap, Pengakuan Aset Tetap, Pengukuran Aset Tetap, Penilaian Awal Aset Tetap : Komponen Biaya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Perolehan Secara Gabungan, Pertukaran Aset, Aset Donasi, Pengeluaran Setelah Perolehan, Pengukuran Berikutnya Pada Pengakuan Awal :  Penyusutan, Penilaian Kembali, Pengehentian dan Pelepasan, dan Pengungkapan.