ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Abstract

Penelitian ini bersifat deskriptif, dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur yang telah diaplikasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan untuk mengetahui pengaplikasian sistem pengendalian intern di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau, dengan menggunakan wawancara, kuesioner dan dokumentasi.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Dinas Pendapatan Daerah belum melaksanakan kegiatan sistem dan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah jelas hanya tujuan dari sistem dan prosedurnya belum bisa tercapai, dan pengaplikasian sistem pengendalian intern belum memadai. Ini disebabkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau karena belum memiliki prosedur untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Dinas Pendapatan Daerah juga tidak melaksanakan prosedur yang sudah ditetapkan menurut buku SOP. Pengawasan dan pengendalian di lapangan juga tidak dilaksanakan secara rutin sehingga data-data objek pajak yang dimiliki masih memakai data lama yang dilimpahkan oleh KPP Pratama Kabupaten Sanggau, penempatan pegawai juga fiskus yang tidak dilatarbelakangi dengan keahlian dan keterampilan yang mendukung. Hal ini di akibatkan sistem pengendalian intern yang ada belum memadai dihubungkan dengan tujuan sistem pengendalian intern tersebut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah mendata ulang objek pajak, mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dalam buku pedoman Standar Operasional Prosedur, menyusun prosedur tertulis menurut kantor tentang sistem dan prosedur yang diterapkan, membuat peraturan/ petunjuk teknis untuk pemilihan petugas kolektor di lapangan, dan melakukan pengendalian/ pengawasan di lapangan secara rutin.

Kata kunci: Sistem dan prosedur pemungutan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Tingkat Efisiensi.