TANGGUNG JAWAB PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM MENINDAKLANJUTI HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN BERDASARKAN PASAL 34 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN

Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN ALFIAN, SE. A21211083

Abstract


Abstract
This thesis discusses Responsibility Regional Working Unit Leaders In Following In spection Findings By District Inspectorate According to Article 34 Paragraph (1) of Government Regulation Number 79 Year 2005 on Guidelines for Development and Local Government Supervision. This research was conducted using the method of sociologi calre search juridicallaw. Reveal research purposes and to analyze the factors that led to the leadership of the local work unitin Sambas Regency many do not acton there sults of the examination conducted by the District In spectorates and Gettingthe data and analyze the efforts made by the government of Sambas districtso that all the findings of the District In spectorate investigation followed by leader sworking units. This thesis research result sobtained by: Position and function In spectorate District / City place das the Region, because that oversight function performed by the Inspectorate District / Cityisthe internal control and the local government is one element in local government management. Local government system according to the principles of management should be supported by a synergistic movement between the thre eelements of management: planning, implementation and monitoring, so that the existence of an internal watch dog conducted by the District Inspectorates and placed as theare a is very reasonablein order to realizethe goal of implementation of regional autonomy, then Inspectorate Sambas district as one of the elements supporting the local government has implemente and internaloversight function of local government, it is quiteevident from the many findings of the examination conducted by the Inspectorate Sambas,but it is unfortunate that the findings oft he District inspectorates have notentirely followed by the unit leader supervised and there is noregulation regarding the mechanism of sanctions that can be appliedt o the head, where as the supervision of the local government conducte and internal watch dogis intended torealize Good Governanceat the local level. EffortsThe efforts made by the local government district that Sambas District Inspectorate in spection findings followed by the leadership ofthe local work unitisto Conduct analy sistosort out the casein accor and
cewith thefindings o fthe caseback ground. If suchcasesoccur because the findingsdue to events beyond the intentand negligenceit is proposed tobe abolished, if due to deliberateitstill asked to be complete dorif the emergencyis proposed to the leader shipforits completion. Disciplinary sanction sapply to the official oremployee SKPD intentionally make mistakes/omissions. Perform administrativ eactions to the Follow-upof the reportdid Examinationresults. To provide guidance and training implementation and governance dutie scorrect administration. Inspectorate command to continuo usly provide coordination of communication in leader ship SKPD.
Abstrak
Tesis ini membahas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa atas timbulnya tumpang tindih sertifikat hak milik atas tanah (studi kasus di kantor pertanahan kabupaten kubu raya). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normative. Tujuan penelitian mengungkapkan dan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa terhadap tumpang tindih hak milik atas tanah di Kabupaten Kubu Raya, mengungkapkan dan menganalisis bagaimana akibat hukum yang di timbulkan terhadap sertifikat tumpang tindih hak milik atas tanah di Kabupaten Kubu Raya dan untuk menemukan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang sah hak atas tanah yang sudah memiliki alat bukti (sertipikat) dalam kasus tumpang tindih tersebut. Hasil penelitian tesis ini diperoleh : Kepastian hukum bagi pemegang sah hak atas tanah yang memiliki sertipikat dalam kasus tumpang tindih sertifikat di Kabupaten kubu Raya tersebut difokuskan pada perlindungan hukum represif, mengingat bahwa sengketa yang terjadi sudah meluas sehingga dibutuhkan upaya-upaya yang dilakukan oleh BPN untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi tersebut. Faktor-faktor penyebab terjadinya tumpang Tindih sertipikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yaitu karena adanya peta pendaftaran belum terbentuk atau belum lengkap, faktor petugas atau pegawai kantor pertanahan baik disebabkan karena human error maupun adanya itikad tidak baik dari pemohon, adanya pemecahan atau pemekaran wilayah, masih ditemukannya penataan administrasi yang tidak benar di kelurahan dan adanya perubahan tata ruang oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Dari kesemua faktor tersebut diatas disebabkan karena ketidakcermatan dan ketidaktelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dalam memeriksa dan meneliti data fisik dan data yuridis baik secara langsung di lapangan maupun dalam hal penyelidikan riwayat tanah dan penilaian kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah melalui pengecekan warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.Upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan terhadap timbulnya sertipikat ganda dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu yang pertama kali ditempuh dengan menyelesaikan sengketa melalui Badan Pertanahan Nasional (non litigasi). Untuk menyelesaikan sengketa dilakukan musyawarah antara para pihak yang bersengketa dengan mediator Kantor Pertanahan. Dan cara terakhir yang harus ditempuh apabila musyawarah antara para pihak tidak tercapai, yaitu dengan menyelesaikan sengketa melalui Peradilan. Rekomendasi penelitian tesis ini adalah hendaknya Kantor Pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah mengarah kepada adanya Peta pendaftaran yang lengkap yaitu peta tunggal. Apabila peta dilapangan hanya satu dan lengkap sudah ada kaplingan tidak dapat dilakukan lagi pendaftaran lagi atas bidang tanah yang
sama. Selain itu pengukuran juga merupakan hal penting untuk menghindari sertipikat ganda. Dan juga adanya Administrasi pertanahan yang baik. Dalam penyelesaian sengketa hendaknya sebisa mungkin dilakukan secara musyawarah karena banyak keuntungan yang dapat diperoleh antara lain prosesnya singkat dan tidak berbelit-belit, biaya relatif lebih murah dan juga waktunya relatif lebih singkat dibandingkan apabila penyelesaian sengketa dengan gugatan di pengadilan.
Kata Kunci : Kepastian Hukum, Tumbang Tindih sertifikat hak milik.


Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091