PENGAWASAN TERHADAP PENGEMUDI ATAU PERUSAHAAN ANGKUTAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Di Jembatan Timbang Batu Layang Kota Pontianak)
Abstract
ABSTRACT
This thesis addressed the issue of control of the driver or cargo company based law number 22 of 2009 on the traffic and road transport (the study of rocks weigh bridge overpass in the city of Pontianak). From the results of research using sociological normative legal research methods can be concluded, that: Whereas, based on the data obtained that the violations that occurred toward the provision of goods by freight transport of general goods vehicle driver is a decline but the number of violations that occurred in Batu Layang Weigh Bridge is still mean high showed that the monitoring of the transport of goods in Batu Layang Weigh Bridges in Pontianak was Optimal yet. That in response to the causes of overloading of goods transported by freight vehicles generally include preventive is to routinely conduct raids or inspections are coordinated with members of the particular DLLAJ general freight vehicles that allegedly violated the provisions of the rules standardization of transport of goods by freight vehicles generally. In repressive, to public goods transport vehicle driver who were caught violating those referred to above, so by an authorized officer to be logged will then be given a warning or reprimand to not make the same mistake and when the next inspection is caught again then the driver followed and processed according to the provisions berlaku.Bahwa become Inhibiting factors in Implementing Control of Overloaded By Motorists Or Public Goods Transport Company in Batu Layang Weigh Bridges Pontianak City is still many illegal result of oversight mechanisms do not work effectively and the lack of oversight of the evaluation and structuring of the implementation of the operational weighbridge by Agencies tekait.Berdasarkan the conclusion, the authors can conclude some suggestions as follows: The need for firmness rule legislation to sanction the perpetrators of the offense of transporting goods that exceeds the capacity of general cargo freight vehicles as a measure to provide a deterrent to repeat offenses violate these rules or other rules. The need for socialization and intense approach to the community, especially the driver and expedition companies in providing explanations for example promoting the socialization of the means to drive properly and safely (safety ridding) and impacts that occur on the streets of deviant behavior especially against infringement transporting goods exceed the load capacity of freight vehicles umum.Perlu any decisive action from the relevant authorities of the extortion that led to ineffective
2
oversight against Overloaded By Public transport Company Drivers Or goods In Weigh Bridge Batu Layang Pontianak.
Keywords: Monitoring, Weigh Bridges, transport and sanctions
ABSTRAK
Tesis ini membahas masalah pengawasan terhadap pengemudi atau perusahaan angkutan barang berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi di jembatan timbang batu layang kota pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa : Bahwa berdasarkan data yang didapat bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan pengangkutan muatan barang oleh pengemudi kendaraan angkutan barang umum memang terjadi penurunan namun jumlah pelanggaran yang terjadi di Jembatan Timbang Batu Layang masihlah tinggi yang berarti menunjukan bahwa pengawasan terhadap pengangkutan barang di Jembatan Timbang Batu Layang di Kota Pontianak Belum lah Optimal. Bahwa dalam hal penanggulangan terhadap penyebab terjadinya kelebihan muatan barang yang diangkut oleh kendaraan angkutan barang umum diantaranya secara preventif adalah dengan secara rutin melakukan razia atau pemeriksaan yang dikoordinasikan bersama dengan anggota DLLAJ kepada khususnya kendaraan angkutan barang umum yang disinyalir melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan mengenai aturan standarisasi pengangkutan barang oleh kendaraan angkutan barang umum. Secara represif, terhadap pengemudi kendaraan angkutan barang umum yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud diatas, maka oleh petugas yang berwenang akan di data kemudian akan diberikan peringatan atau teguran agar tidak melakukan kesalahan yang sama dan apabila pada pemeriksaan selanjutnya tertangkap lagi maka pengemudi tersebut ditindak dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.Bahwa faktor-faktor menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kelebihan Muatan Oleh Pengemudi Atau Perusahaan Angkutan Umum Barang Di Jembatan Timbang Batu Layang Kota Pontianak adalah Masih banyaknya pungli akibat dari mekanisme pengawasan yang tidak berjalan dengan efektif dan Kurangnya pengawasan terhadap evaluasi dan penataan dari sisi pelaksanaan operasional jembatan timbang Oleh Instansi tekait.Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa saran sebagai berikut :Perlu adanya ketegasan aturan perundang-undangan dalam memberikan sanksi kepada para pelaku terhadap pelanggaran pengangkutan barang yang melebihi kapasitas muatan kendaraan angkutan barang umum sebagai suatu tindakan untuk memberikan efek jera untuk mengulangi perbuatan melanggar aturan tersebut maupun aturan-aturan lainnya. Perlunya sosialisasi dan pendekatan secara intens kepada masyarakat khususnya pengemudi dan perusahaan-perusahaan ekspedisi dalam memberikan penjelasan-penjelasan misalkan menggalakan sosialisasi terhadap cara berkendara yang baik dan aman (safety ridding) serta dampak-dampak yang terjadi terhadap perilaku menyimpang dijalan khususnya terhadap pelanggaran pengangkutan barang yang melebihi kapasitas muatan kendaraan angkutan barang umum.Perlu adanya tindakan tegas dari instansi terkait terhadap pungli yang menyebabkan tidak efektifnya pengawasan Terhadap Kelebihan Muatan Oleh Pengemudi Atau Perusahaan Angkutan Umum Barang Di Jembatan Timbang Batu Layang Kota Pontianak.
Kata Kunci : Pengawasan, Jembatan Timbang, angkutan, sanksi
This thesis addressed the issue of control of the driver or cargo company based law number 22 of 2009 on the traffic and road transport (the study of rocks weigh bridge overpass in the city of Pontianak). From the results of research using sociological normative legal research methods can be concluded, that: Whereas, based on the data obtained that the violations that occurred toward the provision of goods by freight transport of general goods vehicle driver is a decline but the number of violations that occurred in Batu Layang Weigh Bridge is still mean high showed that the monitoring of the transport of goods in Batu Layang Weigh Bridges in Pontianak was Optimal yet. That in response to the causes of overloading of goods transported by freight vehicles generally include preventive is to routinely conduct raids or inspections are coordinated with members of the particular DLLAJ general freight vehicles that allegedly violated the provisions of the rules standardization of transport of goods by freight vehicles generally. In repressive, to public goods transport vehicle driver who were caught violating those referred to above, so by an authorized officer to be logged will then be given a warning or reprimand to not make the same mistake and when the next inspection is caught again then the driver followed and processed according to the provisions berlaku.Bahwa become Inhibiting factors in Implementing Control of Overloaded By Motorists Or Public Goods Transport Company in Batu Layang Weigh Bridges Pontianak City is still many illegal result of oversight mechanisms do not work effectively and the lack of oversight of the evaluation and structuring of the implementation of the operational weighbridge by Agencies tekait.Berdasarkan the conclusion, the authors can conclude some suggestions as follows: The need for firmness rule legislation to sanction the perpetrators of the offense of transporting goods that exceeds the capacity of general cargo freight vehicles as a measure to provide a deterrent to repeat offenses violate these rules or other rules. The need for socialization and intense approach to the community, especially the driver and expedition companies in providing explanations for example promoting the socialization of the means to drive properly and safely (safety ridding) and impacts that occur on the streets of deviant behavior especially against infringement transporting goods exceed the load capacity of freight vehicles umum.Perlu any decisive action from the relevant authorities of the extortion that led to ineffective
2
oversight against Overloaded By Public transport Company Drivers Or goods In Weigh Bridge Batu Layang Pontianak.
Keywords: Monitoring, Weigh Bridges, transport and sanctions
ABSTRAK
Tesis ini membahas masalah pengawasan terhadap pengemudi atau perusahaan angkutan barang berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi di jembatan timbang batu layang kota pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa : Bahwa berdasarkan data yang didapat bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan pengangkutan muatan barang oleh pengemudi kendaraan angkutan barang umum memang terjadi penurunan namun jumlah pelanggaran yang terjadi di Jembatan Timbang Batu Layang masihlah tinggi yang berarti menunjukan bahwa pengawasan terhadap pengangkutan barang di Jembatan Timbang Batu Layang di Kota Pontianak Belum lah Optimal. Bahwa dalam hal penanggulangan terhadap penyebab terjadinya kelebihan muatan barang yang diangkut oleh kendaraan angkutan barang umum diantaranya secara preventif adalah dengan secara rutin melakukan razia atau pemeriksaan yang dikoordinasikan bersama dengan anggota DLLAJ kepada khususnya kendaraan angkutan barang umum yang disinyalir melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan mengenai aturan standarisasi pengangkutan barang oleh kendaraan angkutan barang umum. Secara represif, terhadap pengemudi kendaraan angkutan barang umum yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud diatas, maka oleh petugas yang berwenang akan di data kemudian akan diberikan peringatan atau teguran agar tidak melakukan kesalahan yang sama dan apabila pada pemeriksaan selanjutnya tertangkap lagi maka pengemudi tersebut ditindak dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.Bahwa faktor-faktor menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kelebihan Muatan Oleh Pengemudi Atau Perusahaan Angkutan Umum Barang Di Jembatan Timbang Batu Layang Kota Pontianak adalah Masih banyaknya pungli akibat dari mekanisme pengawasan yang tidak berjalan dengan efektif dan Kurangnya pengawasan terhadap evaluasi dan penataan dari sisi pelaksanaan operasional jembatan timbang Oleh Instansi tekait.Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa saran sebagai berikut :Perlu adanya ketegasan aturan perundang-undangan dalam memberikan sanksi kepada para pelaku terhadap pelanggaran pengangkutan barang yang melebihi kapasitas muatan kendaraan angkutan barang umum sebagai suatu tindakan untuk memberikan efek jera untuk mengulangi perbuatan melanggar aturan tersebut maupun aturan-aturan lainnya. Perlunya sosialisasi dan pendekatan secara intens kepada masyarakat khususnya pengemudi dan perusahaan-perusahaan ekspedisi dalam memberikan penjelasan-penjelasan misalkan menggalakan sosialisasi terhadap cara berkendara yang baik dan aman (safety ridding) serta dampak-dampak yang terjadi terhadap perilaku menyimpang dijalan khususnya terhadap pelanggaran pengangkutan barang yang melebihi kapasitas muatan kendaraan angkutan barang umum.Perlu adanya tindakan tegas dari instansi terkait terhadap pungli yang menyebabkan tidak efektifnya pengawasan Terhadap Kelebihan Muatan Oleh Pengemudi Atau Perusahaan Angkutan Umum Barang Di Jembatan Timbang Batu Layang Kota Pontianak.
Kata Kunci : Pengawasan, Jembatan Timbang, angkutan, sanksi
Full Text:
PDF ()Refbacks
- There are currently no refbacks.
Publisher :
Program Studi Magister Hukum
Universitas Tanjungpura
ISSN: 0216-2091