ANALISA YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN HUBUNGANNYA DENGAN PERLINDUNGAN BAGI KONSUMENBERKEBUTUHAN KHUSUS (DISABILITAS)DI HOTEL (SUATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN)

Jurnal Mahasiswa S2 UNTAN TIZA YANIZA, SH. A.21211013

Abstract


ABSTRACT
This thesis reseachs title Juridis Analysis Towards Act 28 Year 2002 about Building Constraction for Disable Customer for their Customer Protection in Hotel Service. This researchs purpose is to find out how an Act protect the Disable Customers needs in order to get hotels service and how the act manage the Customers needs. Besides that, this research also to see how this Act applied in hotel to provide the accessibility for disable Customer for hotels building constraction. Also, include the correct spatial to provide disable customers accessibility in hotels construction.
This research using The juridical normatives method with the starting point the Act 28 Year 2002 which influence by the laws and regulation, or norms that already in the society. These law material support by the others field research to see how the implementation of this Act in the society. Since this research using norm that the society using, and supported by field research that have been done by the researcher, to see or observed the implementation of this Act in the society. In term of the methodology that being used of the reseacher the juridicial sociological, the other approach that being used is statute approach, conceptual approach, and comparative approach.
The result of this research are the regulation about accessibility for diasable customers already stated in National Constitution 1945, National Act No.
2
4 Year 1997 about Disable and National Act No. 39 Year 1999 abaout Human Rights; also Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor: A/A-50/VI-04/MS; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. SE/09/M.PAN/3/2004;Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 3064/M.PPN/05/2006 about Perencanaan Pembangunan yang Memberi Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat, which mean buildings master plan that give accessibility for disable customers. And for the technical procedure of the implementation for disable accessibility for public building, PU department provide Act 28 Year 2002 about Building Constraction and Peraturan Menteri No. 30/PRT/M/2006 about Technical Procedure for Facilities and Accessibility for Building and Environment. The implementation of Act 28 Year 2002 about the Building Construction to give protection towards the disable customer, especially for hotel building, which is not yet being fullfill by the hotels management in their facilities focus on three (3) stars hotels class. Almost all hotels ini Pontianak not provide the accessibility for disable customers, which mean those hotels not followed the Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002about Building Construction, as this Act state that all the Building have to provide accessbility for disable and senior customers, so they got the same rights with the others. This Act also state, that the Act is to protect the equality of human beings in all aspects of life. It means that the accessibility, the hotels provide not only in physical aspect, but also in non physical aspects.These accesses not fully being provided by the hotel in Pontianak.
Glossary: Building Construction, Disablity, Customers Protection, Accessibility
3
ABSTRAK
Penelitian tesis dengan judul: analisa yuridis terhadap undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan hubungannya dengan perlindungan bagi konsumen berkebutuhan khusus (disabilitas) di hotel (suatu tinjauan dari perspektif hukum perlindungan konsumen) bertujuan tujuan untuk Untuk mengetahui pengaturan perlindungan konsumen berkebutuhan khusus dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan khususnya pada bangunan hotel.Untuk menganalisa penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 dalam memberikan perlindungan bagi konsumen yang berkebutuhan khusus pada bangunan hotel.Untuk menganalisa pengaturan mengenai aksesibilitas tata ruang yang benar sehingga dapat melindungi konsumen yang berkebutuhan khusus pada bangunan hotel.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan atau kaidah hukum (norm) yang berlaku. Di dukung dengan penelitian lapangan (field research) untuk melihat pelaksaan di hukum di dalam kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut :Bahwa pengaturan tentang penyedian aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lansia itu merupakan Komitmen Nasional, hal ini sudah tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, UU RI No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; juga Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor: A/A-50/VI-04/MS; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. SE/09/M.PAN/3/2004;Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 3064/M.PPN/05/2006 tentang Perencanaan Pembangunan yang Memberi Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat. Dan untuk teknik pelaksanaan penyedian aksesibilitas bangunan umum, Departemen PU telah Mengeluarkan Undang Undang No. 28 tentang Bangunan Gedung dan
4
Peraturan Menteri No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan.Bahwa Penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dalam memberikan perlindungan bagi konsumen yang berkebutuhan khusus pada bangunan hotel belum sepenuhnya dilakukan oleh pihak hotel terlebih untuk hotel yang memiliki fasilitas bintang 3 (tiga), hampir seluruh hotel yang terdapat di Kota Pontianak belum memiliki fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan, aksesibilitasadalahkemudahan yang disediakanbagisemua orang termasuk orang yang berkebutuhan khusus dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.Dalam pengertian ini terkandung dua jenis aksesibilitas yaitu non fisik dan fisik. Akses ini belum sepenuhnya tersedia dalam bangunan gedung hotel yang ada di kota Pontianak.
Kata Kunci : Bangunan, Disabilitas, Perlindungan Konsumen, Aksesibilitas

Full Text:

 Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091