ANALISIS YURIDIS KEBERADAAN PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abstract

ABSTRACT
This thesis focuses on the analysis of juridical existence Joint Regulation of the Minister of Home Rule Legislation System in Indonesia . From the authors of a study using normative legal research methods , it is concluded ; 1 ) . From the results of normative pegujian the Joint Ministerial Decree by using four indicators it can be seen that the Joint Ministerial Regulation is a form of writing , and the setting is generally accepted but in authority , improper minister issued a Joint Regulation atrtibusi because since there is no legislation or delegation of and regulations. Recommendations from this study are: 1 ) . necessary confirmation of the position of the Joint Ministerial Decree in the hierarchy of legislation , so as not to cast doubt on the rule of law against the Joint Ministerial Regulation . 2 ) . if the Joint Ministerial Decree retained its power , then it should get a Joint Ministerial Decree firmness either direct attribution or delegation of legislation that higher tingkatanya ,
ABSTRAK
Tesis ini menitikberatkan pada Analisis Yuridis Keberadaan Peraturan Bersama Menteri Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Dari peneltian penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh kesimpulan;1). Dari hasil pegujian secara normatif terhadap Peraturan Bersama Menteri dengan menggunakan empat indikator maka dapat diketahui bahwa Peraturan Bersama Menteri merupakan bentuk tertulis, bersifat pengaturan dan berlaku umum akan tetapi secara kewenangan,menteri tidak tepat mengeluarkan Peraturan Bersama karena karena tidak ada atrtibusi ataupun delegasi dari peraturan perundang-undangan. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah; 1). perlu dilakukan penegasan terhadap kedudukan Peraturan Bersama Menteri dalam Hirarkhi Peraturan Perundang-undangan, agar tidak menimbulkan keraguan terhadap kepastian hukum terhadap Peraturan Bersama Menteri tersebut. 2). apabila Peraturan Bersama Menteri tetap dipertahankan daya berlakunya, maka sudah selayaknya Peraturan Bersama Menteri mendapatkan ketegasan langsung baik berupa atribusi atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatanya,