PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERBARENGAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (CONCURSUS REALIS).

Abstract

ABSTRACT
This thesis discusses the issue of Law Enforcement Corruption Together With The Money Laundering (Concursus Realist). From the results of research using the method of normative legal research concluded that: 1. Enforcement mechanisms of corruption offenses which coincided with money laundering (concursus realist) in principle remains bound by the Criminal Procedure Code, the Law of Corruption Act and Money Laundering. However, because of the corruption investigation of criminal offenses, there were three law enforcement agencies in a given investigative authority, then the corruption cases that do berbararengan (concursus) with money laundering, the mechanism can be done as follows: a. Against corruption crimes committed berbararengan (concursus realist) with money laundering, the value of Rp. 1 Billion to the top and from the beginning has been handled by KPK investigators, the prosecution process conducted by the Prosecutor General of the Commission to continue the trial to the Corruption Court. b. Against corruption crimes committed berbararengan (concursus realist) with money laundering, the value of Rp. 1 billion to the bottom and from the beginning has been handled by the Attorney investigators, the prosecution process conducted by the Public Prosecutor of the Prosecutor for the trial forwarded to the Anti-Corruption Court. c. Against corruption crimes committed berbararengan (concursus realist) with money laundering, which is worth Rp. 1 Billion down and start being handled by the police investigation, the prosecution process conducted by the Public Prosecutor of the Prosecutor for the trial forwarded to the Anti-Corruption Court. 2. Implementation of strategies of criminal sanction corruption which coincided with money laundering (concursus realist) can be done with a sharpened absorption system. Furthermore, it is recommended, in addition to imposing sanctions sharpened absorption system, judges should also be able to apply criminal sanctions is substitute money embezzled by corrupt as long as a State loss that was corrupted by the corrupt. Expected to corruption cases Simolator Driving License, Import Beef and Bribery sports projects hambalang also performed with concursus realist strategy and the implementation of additional compensation sanction corruption.
Keyword : Money Laundering, Corruption
3
ABSTRAK
Tesis ini membahas masalah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Berbarengan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Concursus Realis). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Mekanisme penegakan hukum tindak pidana pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang (concursus realis) pada prinsipnya tetap terikat dengan KUHAP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun karena dalam penyidikan tindak pidana Korupsi, ternyata ada tiga institusi penegak hukum yang diberikan kewenangan penyidikan, maka terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan berbararengan (concursus) dengan tindak pidana pencucian uang, mekanismenya dapat dilakukan sebagai berikut: a. Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan berbararengan (concursus realis) dengan tindak pidana pencucian uang, yang nilainya Rp. 1 Milyar ke atas dan sejak awal sudah ditangani oleh penyidik KPK, maka proses penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum dari KPK untuk diteruskan persidangannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. b. Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan berbararengan (concursus realis) dengan tindak pidana pencucian uang, yang nilainya Rp. 1 Milyar ke bawah dan sejak awal sudah ditangani oleh penyidik Kejaksaan, maka proses penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan untuk diteruskan persidangannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. c. Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan berbararengan (concursus realis) dengan tindak pidana pencucian uang, yang yang nilainya Rp. 1 Milyar ke bawah dan awal sudah ditangani oleh penyidik Kepolisian, maka proses penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan untuk diteruskan persidangannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 2. Strategi Penerapan sanksi pidana tindak pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang (concursus realis) dapat dilakukan dengan sistem absorbsi yang dipertajam. Selanjutnya, direkomendasikan, Selain menerapkan sanksi dengan sistem absorbsi yang dipertajam, Hakim seharusnya juga dapat menerapkan sanksi pidana uang pengganti yang dikorupsi oleh para koruptor yang besarnya sama dengan kerugian Negara yang dikorupsi oleh para koruptor. Diharapkan terhadap perkara tindak pidana korupsi Simolator Surat Izin Mengemudi, Suap Import Daging Sapi dan proyek olah raga hambalang juga dilakukan dengan strategi concursus realis serta penerapan sanksi tambahan uang pengganti korupsi.
KATA KUNCI : Tindak Pidana Pencucian Uang, Korupsi