ANALISIS KEDUDUKAN JAKSA SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

ERHAN LIDIANSYAH, SH NIM. A2021151049

Abstract


ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang Analisis Kedudukan Jaksa Sebagai Aparatur Sipil Negara Dan Penuntut Umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan dan metode penelitian sosiologis.. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh analisa sementara Bahwa Karakteristik Jaksa Sebagai Aparatur Sipil Negara Dapat Dipersamakan Dengan Karakteristik Jaksa Sebagai Penuntut Umum. Kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan tergantung pada kesempurnaan dan kemampuan aparatur Negara, dalam hal ini adalah Pegawai Negeri. Kedudukan dan peranan pegawai dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sesungguhnya belum mengakomodasi kekhususan karakteristik kelembagaan maupun profesi di Kejaksaan RI seperti model birokrasi kelembagaan, model pembinaan kepegawaian, model akuntabilitas kinerja kelembagaan dan model pengawasan baik kelembagaan maupun profesi. Peran Jaksa Penuntut Umum. Dalam Kekuasaan Penyidikan, terdapat beberapa lembaga yang dapat melakukan penyidikan, dalam menjalankan kekuasaan penuntutan hanya satu lembaga yang berwenang melaksanakan yaitu lembaga Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.Konsekuensi Hukum Jaksa Sebagai Aparatur Sipil Negara Dan Penuntut Umum Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya. Profesi jaksa minta dikecualikan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Alasannya, keberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dinilai punya konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi Korps Adhyaksa itu. Bahkan, sebagai profesi penegak hukum, jaksa akan banyak ‘diamputasi’ jika tetap dimasukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Kedudukan Jaksa Sebagai Aparatur Sipil Negara dan Penuntut Umum. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi pemerintah. Untuk diangkat menjadi seorang Jaksa, salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah ia merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kata Kunci : Kedudukan Jaksa, Sebagai Aparatur Sipil Negara, Penuntut Umum

 

ABSTRACT 

This thesis discusses the Analysis of the Position of Prosecutors as State Civil Apparatus and Public Prosecutors. This study uses normative legal research methods, through literature studies and sociological research methods. From the results of this thesis research, a temporary analysis is obtained that the characteristics of prosecutors as state civil apparatuses can be compared to the characteristics of prosecutors as public prosecutors. The smooth implementation of development and governance depends on the perfection and capability of the State apparatus, in this case the Civil Servants. The position and role of employees in every government organization is crucial, because Civil Servants are the backbone of the government in implementing national development, the enactment of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatuses, does not actually accommodate the specificity of institutional or professional characteristics in the Indonesian Attorney General's Office such as the bureaucratic model institutional, staff development models, institutional performance accountability models and institutional and professional supervision models. The role of the Public Prosecutor. In the Investigation Power, there are several institutions that can carry out investigations, in carrying out the prosecution power, only one institution has the authority to carry out, namely the Republic of Indonesia Prosecutor's Office based on Law Number 16 of 2014 concerning the Republic of Indonesia Prosecutor's Office. In carrying out its duties and functions. Professional prosecutors ask to be excluded in the provisions of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (ASN Law). The reason, the enactment of Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus (ASN Law) is considered to have unfavorable consequences for the Adhyaksa Corps. In fact, as a law enforcement profession, prosecutors will have many 'amputations' if they are still included in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (ASN Law). Position of the Prosecutor as the State Civil Apparatus and the Public Prosecutor. Functional position is a position that shows the duties, responsibilities, authority and rights of a civil servant in an organizational unit whose tasks are based on certain expertise / and or skills and are independent. Functional positions are essentially technical positions that are not listed in the organizational structure, but are very necessary in the main tasks in government organizations. To be appointed as a Prosecutor, one of the conditions that must be fulfilled is that he is a Civil Servant (PNS).

Keywords: Prosecutor's Position, As a State Civil Apparatus, Public Prosecutor


Full Text:

PDF

References


Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2007.

A.W. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta : RajaGrafindo, 2002.

A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV, Disertasi, Universitas Indonesia, 1990.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Effendi, Marwan, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif HUkum. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2005.

Hamzah, Andi & RM. Surahman., Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

H. Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1999

Irsan, Deddy., Evaluasi Reformasi Kejaksaan, Problematika Penegakan Hukum, Jakarta : Komisi Hukum Nasional RI, 2010

J. Conner and D. Ulrich, Human Resource Roles : Creating Value, Not Rhetoric, Human Resource Planning, 19 (3), 1996.

Kerlinger, F.N., Foundation of Behavior Research, 2nd Edition, Rinehart and Winston, 1973.

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2007.

M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Politeia, Bogor, 1988.

Marwan Effendy, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. 2005.

Prodjohamidjojo, Martiman., Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.

Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Edisi Khusus, Surabaya : Peradaban, 2000.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Rony Hanitijo Soemitro, Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.

Ridwan, HR. Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006.

Sofian Efendi, Unsur-Unsur Penelitian Survei, dalam Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta, 1989.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Srimarsita, BD., Posisi Kejaksaan dalam sistem Peradilan Pidana yang lebih Menjamin Perwujudan Keadilan dan Kepastian Hukum, Jakarta : Puslitbang Kejaksaan Agung RI, 2000.

Somi, Elektison., Mengagas upaya mewujudkan peningkatan kinerja lembaga Kejaksaan sebagai cita reformasi Kejaksaan Republik Indonesia, Problematika Penegakan Hukum, Jakarta : Komisi Hukum Nasional RI 2010.

Suharto, RM., Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar 1945

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang¬-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Keputusan Jaksa Agung R.I. (Kepja) Nomor: KEP-30/JA/03/1988 tentang Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa jo Kepja Nomor: KEP¬52/JA/08/1979 tentang Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa.

Peraturan Jaksa Agung R.I. (Perja) Nomor: PER-067/A/JA/2007 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa, serta Kode Etik Profesi dalam Perja Nomor: PER-066/A/ JA/7/2007 tentang Standar Minimum Profesi Jaksa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091