KEBIJAKAN HUKUM DALAM HAL PROSES PENITIPAN TERDAKWA OLEH JPU KEPADA STASIUN PSDKP PONTIANAK DALAM MENUNGGU PROSES PUTUSAN INKRACHT TINDAK PIDANA PERIKANAN BERDASARKAN UU NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN UU NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

NUR ILHAM, S.Pi NIM. A2021171002

Abstract


ABSTRAK

Tesis ini membahas penanganan awak kapal warga negara asing (WNA) yang menjadi tersangka/terdakwa tindak pidana perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan yang sedang menunggu putusan inkracht dan karena mereka tidak boleh ditahan/dipenjara sesuai Pasal 102 UU Perikanan maka sementara ini ditampung di Tempat Penampungan Sementara (TPS) awak kapal WNA di Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak (Stasiun PSDKP Pontianak) bahkan ada awak kapal WNA yang ditampung di TPS milik Stasiun PSDKP Pontianak sudah selama ± 3 (tiga) tahun karena masih menunggu proses kasasi. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka perlu diambil kebijakan hukum seperti memberikan hukuman kurungan sebagai hukuman pengganti denda, memberikan denda yang disesuaikan dengan kemampuan membayar si terdakwa, menyamakan persepsi antar sesama aparat penegak hukum terkait Pasal 102 UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 73 UNCLOS, dan dalam putusan hakim sebaiknya mencantumkan hukuman subsidair kurungan apabila si terdakwa tidak mampu membayar denda yang ditetapkan dalam putusan. Selain itu, sebaiknya awak kapal WNA yang sedang menunggu proses putusan kasasi selesai diserahkan ke Rumah Detensi Imigrasi dan perlu ada formulasi khusus dalam penanganan awak kapal WNA pelaku TPP di ZEEI yang bisa memberikan efek jera sehingga mereka (awak kapal WNA asing) takut untuk mengulang perbuatan melakukan pencurian ikan di WPPNRI.

Kata Kunci : Penanganan awak kapal perikanan asing, tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI

 

 

ABSTRAC

This thesis discuss handling of ship's crew of foreign nationals who are suspected of committing criminal offenses in the South China Sea Exclusive Economy Zone (Indonesian Economic Zone) that are awaiting the decision to interact and because they are not allowed to be detained or imprisoned in accordance with Article 102 of the Fisheries Act, they are temporarily housed in temporary shelters for crew members foreigners at Pontianak's marine and fisheries resource monitoring station. At the temporary shelters, there is even a crew of foreigners who are being accommodated for more than three years because they are still waiting for the cassation process. In writing this thesis, the writer uses normative juridical legal research methods, namely the method used in legal research conducted by examining the literatures.

The results of this study are that to resolve the problem, it is necessary to take legal policies such as providing a sentence of imprisonment as a substitute for a fine, giving a fine in accordance with the defendant's ability to pay, equating perceptions among fellow of law enforcement officials related to article 102 of the 45 year law 2009 concerning amendment to law number 31 of 2004 concerning fisheries and article 73 of UNCLOS, and in the decision of the judge, it is better to include a sentence of sub-sidair confinement if the defendant is unable to pay the fine specified in the decision. in addition, foreign vessel crews who are waiting for the cassation decision process will be handed over to the immigration detention house and there needs to be special formulation in handling the crew of foreigners who are TPP actors in Indonesia Exensive Economic Zone who can provide a deterrent effect. Therefore, the crew members of foreign citizens are afraid to repeat the act of stealing fish in WPPNR!

Keywords: Handling of Foreign Fishing Vessel Crews, Fisheries Criminal Acts in the Indonesian Exclusive Economic Zone


Full Text:

PDF

References


A. BUKU

Achmad Ali, 2015, Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta.

Erdianto Effendi, 2014, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Jakarta.

Lawrence M. Friedman, 2017, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Diterjemahkan dari Buku Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung.

Nunung Mahmudah, 2015, Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Depok.

Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Putra Abardin, Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia.

Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing. Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press. Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press. Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2016, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2013, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tolib Effendi, 2013, Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.

Umar Said Sugiarto, 2015, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Yuspar, 2016, Penegakan Hukum Responsif, Genta Publishing, Yogyakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen.

Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) sebagaimana telah diratifikasi melalui UU No 17 tahun 1985.

Undang-Undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010.

C. INTERNET

Detikfinance, Menteri Susi : Kerugian Akibat Illegal Fishing Rp 240 Triliun, 1 Desember 2014, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2764211/ menteri-susi-kerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-triliun, diakses pada tanggal 5 Januari 2019.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091