EKSISTENSI PEMBERIAN MAAF DALAM HUKUM ISLAM SEBAGAI KONSEP PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI INDONESIA

MOCHAMMAD JHON MAYOR HASIBUAN. SH NIM. A2021171041

Abstract


ABSTRAK
Dialam hukum positif Indonesia pemberian maaf dari keluarga korban bukan merupakan bagian dari sitem pemidanaan di Indonesia, pemberian maaf dari keluarga korban merupan bagian dari persoalan moral. Peranan dan posisi moral didalam hukum positif Indonesia tidak seperti moral didalam hukum islam dan falsafah Pancasila. Perbedaan tersebut jelas mendasar bahwa falsafah hukum positif Indonesia sendiri berasal dari Negara-negar barat, yakni Belanda sebagai salah satu penentu perbedaan nilai-nilai hukum didalam hukum positif Indonesia yang sangat berbeda dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Hal yang demikian menjadi indikasi bagaimana masyarakat Indonesia tidak lagi menjadi masyarakat yang seharusnya. Mengingat bahwa pemberian maaf oleh keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan berencana, adalah nilai-nilai yang telah hidup didalam masyarakat adat, terlebih lagi bentuk dari pemberian maaf tersebut juga menjadi bagian bagaimana system keadilan restoratif, yang mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara untuk bersama-sama mencari jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahannya. Permaslahan dalam penelitian ini sebagai berikut. Pertama. Apakah hukum kisas (pemberian maaf) sebagai salah satu konsep pemidanaan dapat meringankan hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan datang? Dan kedua, Bagimana hukum Qisas dapat diterima dalam sistem pemidanaaan di Indonesia?Penelitian ini bertujuan untuk (a) Untuk mengetahui secara jelas dan terperinci mengenai teori pidana dan pemidanaan. (b) Untuk membandingkan hukum positif Indonesia dan hukum pidana islam. (c) Untuk menjelaskan masalah terkait dengan pemberian maaf bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia.Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Tentang pemberian maaf dalam hukum islam dapat meringankan hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia, Perlu adanya pentranformasian hukum pidana islam kedalam hukum positif Indonesia. Mengingat bahwa hukum pidana yang berlaku sekarang tidak lagi sesuai dalam tataran kehidupan masyarakat. Hal yang demikian menuntut pembaharuan hukum pidana yang mengarah pada nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Kedua, Tentang bagaimana hukum Qisas dapat diterima dalam sistem pemidanaaan di Indonesia, Sehingga yang menjadi penting mengenai hal itu ialah dengan objektifikasi hukum Qisas kedalam hukum pidana Indonesia. Dimaksudkan agar penerimaan hukum
Qisas dapat diterima berbagai golongan agama di Indonesia untuk menjadi aturan hukum yang baku dan bukan sebagai tindakan keagamaan yang dimungkinkan akan mendapat penolakan dari berbagai golongan agama nonmuslim di Indonesia.
Kata Kunci: Pemberian Pembunuhan Berencana. Maaf Keluarga Korban
ABSTRACT
In Indonesian positive law, forgiveness from the victim’s family is not a part of the Indonesian criminal system. Giving forgiveness from the victim’s family is a part of a moral problem. The role and moral position in Indonesian positive law is not similar to moral in Islamic law and the Pancasila philosophy. The difference is clearly fundamental that the philosophy of Indonesian positive law itself comes western countries, such as the Netherlands as one of the determinants of differences in legal values in Indonesian positive law. And that is very different from the life of Indonesian people. This is an indication of how the people of Indonesia are no longer the communities they used to be. Given that the forgiveness by the families of the victims of the perperators of the premeditated murder is values that have been living within indiegenous peoples. Moreover, the form of the apology is part of how the restorative justice system brings together litigants and the family of victim to joinly seek a middle ground to resolve the problem.The problems in this study are as follows. First, in the law of Qisas (forgiveness) as one of the concepts of punishment can alleviate the punishment of perperators of premeditated murder in Indonesia in the upcoming draft criminal code? And Second, How can the law of Qisas be accepted in the criminal system in Indonesia? While, this study aimed (a) to know clearly and in detail about criminal theory and punishment. (b) to compare Indonesian positive law and Islamic criminal law. (c) to explain the problems related to the granting of forgiveness for perperators of criminal acts of premeditated murder in Indonesia.From the results of the research and discussion are concluded the following matters: First, regarding forgiveness in Islamic law it can alleviate the punishment of perperators of criminal acts of premeditated murder in Indonesia. There is a need to be transformation of Islamic criminal law into Indonesian positive law. Considering that the criminal law that is now in possession is no longer appropriate to the level of life in society. This matter demans renewal of criminal law which leads to the values of the life of the Indonesian nation itself. Second, about how the law of Qisas can be accepted in the criminal system of Indonesia. So, what is important about this is the legal objectivity of Qisas into Indonesian Penal Code. It is intended that the legal acceptance of Qisas can be accepted by various religion groups in Indonesia to become a standard legal rule and not as a religious act which is likely to be rejected by various non-Muslim religious groups in Indonesia.
Keywords: Pardon from the victim’s family, Premeditated Murder


Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, 1997, Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, Raja Grafindo, Persada, Jakarta.

A. Gunawan Setiardja. 1990. Dialektika Hukum dan Moral, Yogyakarta, Kanisius.

Ahmad Hanafi, 1967, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang Jakarta.

Kuntowijoyo, Loc.Cit, h 73

Kuntowijoyo, 1997, Identitas Politik Umat Islam, Mizan, Bandung.

Mohammad Daud Ali, 1996, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Cet V, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Tahmid Nur, 2018, Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Cet-1, Deepublish, Yogyakarta.

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, 2013, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, Pustaka Setia, Bandung.

Noerwahidah HA, 1994, Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam. Cetakan ke 1.Al-Ikhlas. Surabaya.

Teguh Presetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana, Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Topo Santoso, 2003, Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Dalam Wacana dan Agenda, Gema Insani Press, Jakarta.

MAKALAH

Zumri Bestado S, Dalam Konsep Berbangsa dan Bernegara Secara Historis Dan Yuridis : Satu Teori, Satu Dasar dan Lima Pilar Penyempurnaan Empat Pilar MPRI.

INTERNET

http://m.voa-islam.com/news/indonesiana/2013/11/16/27599/indonesia-today-setiap-satu-jam-terjadi-tindak-kejahatan/

https://www.beritasatu.com/nasional/529927/tahun-2018-kasus-pembunuhan meningkat-di-sumut.

https://www.islampos.com/di-arab-saudi-kejahatan-hanya-terjadi-150-kasus-per-100-ribu-orang-278293/

https://m.merdeka,com/peristiwa/6-tki-di-arab-saudi-yang-lolos-dari-hukuman-mati.html

http://nurmaliaandriani95.blogspot.co.id/2014/09/sumber-sumber-hukum-pidana-islam.html


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091