PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFORMAN POLISI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Barat)

Bintar Noviansyah, SH. NIM. A2021171082

Abstract


ABSTRAK
Dalam mengungkap tindak pidana narkotika, pihak Kepolisian tidak hanya memanfaatkan personil yang ada padanya saja, melainkan juga melibatkan potensi masyarakat, baik anggota masyarakat umum yang ingin ikut serta membantu tugas polisi (dalam arti anggota masyarakat yang melihat secara langsung terjadinya tindak pidana narkotika dan melaporkan kepada pihak Kepolisian) maupun anggota masyarakat yang memang sengaja diminta atau ditunjuk oleh Kepolisian untuk memberikan informasi atau sering disebut dengan istilah Informan Polisi. Dalam konteks penelitian ini, penulis memfokuskan pada anggota masyarakat yang memang sengaja diminta atau ditunjuk oleh Kepolisian untuk memberikan informasi atau sering disebut dengan istilah Informan Polisi. Peran serta dari Informan Polisi ini dalam rangka memberikan informasi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangatlah penting dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana narkotika ini.Berdasarkan data dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat bahwa jumlah kasus tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap oleh pihak Kepolisian selama kurun waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 293 kasus, dimana pengungkapan kasus tersebut seluruhnya menggunakan jasa Informan Polisi. Namun, keberadaan dari Informan Polisi ini tidak sejalan dengan kepastian dari status hukumnya, karena Informan Polisi bukanlah Aparatur Sipil Negara. Informan Polisi ini tidak termasuk dalam struktur organisasi Kepolisian dan kedudukannya tidak bersifat tetap, tergantung dari kebutuhan pihak Kepolisian untuk menggunakan jasa mereka.Atas adanya fakta tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Informan Polisi dan mekanisme penggunaan Informan Polisi dalam pengungkapan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Kalbar, bagaimana perlindungan hukum terhadap Informan Polisi dalam pengungkapan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Kalbar pada saat ini, dan bagaimana seharusnya upaya perlindungan hukum terhadap Informan Polisi dalam pengungkapan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Kalbar pada masa yang akan datang.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Kepolisian terhadap informan polisi yang membantu dalam pengungkapan tindak pidana narkotika pada saat ini hanya bersifat lisan saja tanpa adanya surat perintah dari pihak Kepolisian. Selain itu, apabila informan polisi melakukan penyamaran untuk melakukan pembelian terselubung (under cover buy), maka pihak Kepolisian yang menggunakan informan tersebutlah yang melindunginya agar tidak diproses secara hukum.Upaya perlindungan hukum terhadap informan polisi dalam pengungkapan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda
2
Kalbar pada masa yang akan datang dapat dilakukan melalui: dibuatnya Peraturan Kapolri yang khusus mengatur masalah jaminan perlindungan hukum bagi informan polisi beserta keluarganya, agar informan polisi ini merasa aman dan dapat bekerja secara maksimal dalam membantu tugas Kepolisian untuk mengungkap tindak pidana narkotika dan dibuatnya surat perintah dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah yang diperuntukkan bagi informan polisi dalam mengungkap tindak pidana narkotika, agar pada saat terjadi penangkapan/penggerebekan di tempat transaksi narkotika, informan ini bebas dari jerat hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Informan Polisi, Pengungkapan, Tindak Pidana, Narkotika.
ABSTRACT
In disclosing narcotics crimes, the Police not only use the personnel available to them, but also involve the potential of the community, both members of the general public who want to help the police (in the sense that community members directly see narcotics crime and report to the police) and community members who were deliberately requested or appointed by the police to provide information or often referred to as police informants. In the context of this study, the authors focused on community members who were deliberately requested or appointed by the Police to provide information or often referred to as Police Informants. The role of the Police Informant in providing information on the abuse and illicit circulation of narcotics is very important in uncovering these narcotics criminal cases. Based on data from the Narcotics Investigation Directorate of the West Kalimantan Regional Police that the number of narcotics criminal cases that were revealed by the Police during the period from 2016 to 2018 were 293 cases, where the disclosure of the case entirely used the services of the Police Informant. However, the existence of this Police Informant is not in line with the certainty of his legal status, because the Police Informant is not a State Civil Apparatus. These police informants are not included in the police organizational structure and their position is not permanent, depending on the needs of the police to use their services. Based on these facts, the problem in this research is how the role of Police Informants and the mechanism of the use of Police Informants in disclosing narcotics crimes in the West Kalimantan Regional Police jurisdiction, how to protect the police from disclosing criminal acts of narcotics in the West Kalimantan Regional Police at this time, and how should the legal safeguards against Police Informants disclose narcotics crimes in the West Kalimantan Regional Police jurisdiction in the future. In this study, the authors used empirical legal research methods and were descriptive analytical. Based on the results of the study, it was concluded that the legal protection provided by the police to police informants who assisted in the disclosure of narcotics crimes at this time was only verbal without a warrant from the police. In addition, if the police informant disguises under cover buy, the police who use the informant protect it so that it is not legally processed. Future legal protection efforts against police informants in the disclosure of narcotics crimes in the jurisdiction of the West Kalimantan Regional Police can be carried out through: the Chief of Police Regulation specifically regulates the issue of legal protection for police informants and their families so that the police informants feel safe and able to work maximally in assisting the Police's duty to uncover narcotics crimes and make a warrant from the


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR :

Abdurrahman, Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat, Jakarta, 1986, Media Sarana Press.

Abdussalam, R., Penegakan Hukum di Lapangan Oleh POLRI, Jakarta, 1997, Mabes Polri.

Al-Banjary, Syaefurrahman, 2005, Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba, Jakarta, PTIK Press.

Anwar, Yesmil, 2009, Sistem Peradilan Pidana, Bandung, Widya Padjajaran.

Atmasasmita, Romli, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Bandung, 1997, PT. Citra Aditya Bhakti.

Dasuki, Adnan, Menghindari Obat-obat Terlarang, Jakarta, 1996, Yayasan Alwashilah.

Dirdjosisworo, Soedjono, Respon Terhadap Kejahatan, Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan (Introduction To the Law of Crime Prevention), Bandung, 2002, Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press.

Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, 2014, Hukum dan Kriminalistik, Bandar Lampung, Justice Publisher.

Gumilang, A., 1993, Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan, Bandung, Angkasa.

Hamzah, A., dan RM. Surachman, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, Jakarta, 1994, Sinar Grafika.

Hawari, Dadang, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, Yogyakarta, 1999, PT. Dana Bhakti Prima Jasa.

Idris, Abdul Mun’im, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Jakarta, 1971, Rajawali Pers.

Kadarmanta, A., 2010, Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa, Jakarta, Forum Media. Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, 2010, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Jakarta, Sinar Grafika. Lastarya, Dharana, 2006, Narkoba, Perlukah Mengenalnya, Jakarta, Pakarkarya. Lisa, Juliana dan Nengah Sutrisna, 2003, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Yogyakarta, Nuha Medika. Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, Moh. Zakky A.S., Tindak Pidana Narkotika, Jakarta, 2003, Ghalia Indonesia.

Mandagi, Jeanne dan M. Wresniwiro, Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya, Jakarta, 1995, Pramuka Saka Bhayangkara.

Marmosudjono, Sukarton, Penegak Hukum di Negara Pancasila, Jakarta, 1989, Pustaka Kartini.

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta, 1983, Bina Aksara.

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, 2007, Liberty.

------------, Penemuan Hukum, Bandung, 2009, PT. Citra Aditya Bakti

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Cetakan ke-VI, Bandung, 2014, PT. Citra Aditya Bakti.

-------------, Polisi Pelaku dan Pemikir, Jakarta, 1993, Gramedia Pustaka Utama.

-------------, Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan, Bandung, 1980, Angkasa.

-------------, Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung, 1979, Alumni.

Rianto, Bibit Samad, Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat, Jakarta, 2006, Penerbit PTIK Press & Restu Agung.

Sasangka, Hari, 2003, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju.

Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, 1986, Alumni.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, 2010, Universitas Indonesia Press (UI-Press).

---------------, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, 1980, Rajawali Press.

---------------, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung, 1981, Alumni.

Soeparmono, R., 2002, Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana, Bandung, CV. Mandar Maju.

Soesilo, R., 1974, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Bogor, Politea.

------------, dan M. Karjadi, 1989, Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan), Bandung, PT. Karya Nusantara.

Sudiro, Masruni, Islam Melawan Narkoba, Yogyakarta, 2000, Madani Pustaka Hikmah.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung, 2010, Alfabeta.

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, 2003, PT. Raja Grafindo Persada.

Supramono, Gatot, 2001, Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta, Djambatan.

Tabah, Anton, 2002, Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia), Jakarta, Mitra Hardhasuma.

Utomo, Warsito Hadi, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta, 2005, Prestasi Pustaka Publishing.

Wignyosoebroto, Soetandyo, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta, 2002, Elsam dan Huma.

---------------, Hukum dan Metode-Metode Kajiannya, Jakarta, 1980, BPHN.

Yani, Dwi L., Narkoba, Pencegahan dan Penanganannya, Jakarta, 2001, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

ARTIKEL / MAKALAH / TESIS / JURNAL :

Direktorat IV/Narkoba dan K.T, Tindak Pidana Narkoba dalam Angka dan Gambar, Jakarta, 2009, POLRI.

Lopez, D.A., “Asian Gang Homicides and Weapons: Criminalistics and Criminology”. Journal of Gang Research/ Vol 13, Issue 4. California, 2006, California State University.

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Tesis, Surakarta, 2003, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Rahardjo, Satjipto, Peningkatan Wibawa Hukum Melalui Pembinaan Budaya Hukum, BPHN, 1999, Majalah Hukum Nasional, Nomor 1.

Rifai, Eddy, Polisi dan Hak Asasi Manusia, Semarang, 1990, Surat Kabar Harian Suara Merdeka.

Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Tesis, Surakarta, 2004, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Susanto, I.S., Kajian Sosiologi Terhadap Polisi, Semarang, 1993, Simposium Nasional Polisi Indonesia.

Syamsudin, Amir dan Nurhasyim Ilyas, Perilaku Aparat Hukum Dalam Menegakkan Supremasi Hukum Indonesia, Jakarta: LKHK, 2000, Majalah Jurnal Keadilan, Nomor 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Keputusan No. Pol.SKep/1205/IX/2000/11 September 2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091