ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 23 P/HUM/2009 TENTANG PEMBATALAN SURAT EDARAN NO. 03.E/31/DJB/2009 TENTANG PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM KAITANNYA DENGAN SISTEM PERATURAN PERUNDANG-

RIZKI AMALIA FITRIANI, SH. NIM. A2021171021

Abstract


ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2009 tentang Pembatalan Surat Edaran No. 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisis tepat atau tidak menggolongkan Surat Edaran No. 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2009 dan implikasi dari Putusan Mahkamah Agung No.  23 P/ HUM/2009  yang menggolongkan  Surat Edaran No. 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai peraturan perundang-undangan terhadap sistem perundangan di Indonesia. Melalui jenis penelitian yuridis normatif (doktrinal) dan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan kasus (case approach) diperoleh kesimpulan, bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2009 yang menggolongkan Surat Edaran No. 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai peraturan perundang-undangan sangat tidak tepat karena Surat Edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan tetapi hanya sebagai peraturan kebijakan sehingga tidak perlu dilakukan uji materiil. Implikasi dari Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2009 yang menggolongkan Surat Edaran No. 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai peraturan perundang-undangan terhadap sistem perundang-undangan di Indonesia adalah menimbulkan pertentangan dengan undang-undang yang mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian menimbulkan kekaburan hukum dalam hal perbedaan antara peraturan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, karena peraturan kebijakan dan peraturan perundang-undangan akan dianggap setara dan memiliki kedudukan yang sama, selanjutnya menimbulkan ketidakpastian hukum karena dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang menggolongkan Surat Edaran sebagai peraturan perundang-undangan, maka hal ini berarti menambah jumlah jenis peraturan perundangan di Indonesia, padahal Surat Edaran yang ditafsirkan sebagai peraturan perundang-undangan hanyalah pseudo wetgeving namun bisa mempunyai kekuatan regeling seperti peraturan perundang-undangan dan ini bisa menyebabkan overlapping pengaturan. Di samping itu, menimbulkan kerancuan terkait lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan, karena dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang menggolongkan Surat Edaran sebagai peraturan perundang-undangan, maka akan menyebabkan banyak lembaga-lembaga pemerintah yang “tiba-tiba” bisa mempunyai kewenangan mengeluarkan “peraturan perundang-undangan” (peraturan kebijakan) atas dasar diskresi akan tetapi memiliki kekuatan hukum sebagai peraturan perundang-undangan.

Kata kunci :    Putusan, Mahkamah Agung, Surat Edaran, Sistem, Peraturan Perundang-undangan.

 

 

ABSTRACT

This thesis discusses analysis juridical of Supreme Court Decision No. 23 P/HUM/2009 concerning Cancellation of Circular Letter No. 03.E/31/DJB/2009 concerning Licensing of Mineral and Coal Mining with the regulation system of legislation in Indonesian. The purpose of this study is to reveal and analyze precisely or not classify Circular Letter No. 03.E/31/DJB/2009 concerning Mineral and Coal Mining Licensing as legislation based on Supreme Court Decision No. 23 P/HUM/2009 and the implications of the Supreme Court Decision No. 23 P/ HUM/2009 which classifies Circular Letter No. 03.E/31/DJB/2009 concerning Licensing of Mineral and Coal Mining as a statutory regulation on the system of legislation in Indonesia. Through a type of normative juridical (doctrinal) and legal approach (statute approach), the historical approach and case approach are concluded, that the Supreme Court Decision No. 23 P/ HUM/2009 which classifies Circular Letter No. 03.E/31/DJB/2009 concerning Mineral and Coal Mining Licensing as legislation is very inappropriate because Circular is not a statutory regulation but only as a policy regulation so that it does not need to be subjected to material testing. Implications of Supreme Court Decision No. 23 P/HUM/2009 which classifies Circular Letter No. 03.E/31/DJB/2009 concerning Licensing of Mineral and Coal Mining as a statutory regulation on the system of legislation in Indonesia is to cause contradiction with the law governing the order of legislation, namely Law Number 10 of 2004 and Law Number 12 of 2011, then creates legal obscurity in terms of differences between policy regulations and laws and regulations, because policy regulations and legislation will be considered equal and have the same position, subsequently causing legal uncertainty due to the existence of decisions The Supreme Court which classifies Circular as a statutory regulation, this means increasing the number of types of legislation in Indonesia, even though the Circular Letter which is interpreted as a statutory regulation is only pseudo wetgeving but can have regeling powers such as legislation and this is a bus a causes overlapping settings. In addition, it creates confusion regarding institutions that have the authority to make laws and regulations, because with the decision of the Supreme Court that classifies Circular as a statutory regulation, it will cause many government institutions that "suddenly" can have the authority to issue "statutory regulations" (policy regulations) on the basis of discretion but has legal force as a statutory regulation.

Keywords: Decision, Supreme Court, Circular, System, Legislation.


Full Text:

PDF PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR :

Asshiddiqie, Jimly dan Syahrizal, Ahmad, Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara, Jakarta, 2005, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi RI.

----------, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta, 2004, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

----------, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Jakarta, 2005, Konstitusi Press.

----------, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Jakarta, 2007, PT Buana Ilmu Populer.

----------, Perihal Undang-Undang, Jakarta, 2010, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

----------, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta, 2010, Sinar Grafika.

Atmosudirdjo, Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta, 1998, Ghalia Indonesia.

Attamimi, Abdul Hamid S., Perbedaan antara Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan, Jakarta, 1992, UI-Press.

Al Atok, A. Rosyid, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Malang, 2015, Setara Press.

Bangijo, Himawan Estu, Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi: Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahakamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang, Yogyakarta, 2014, Laksbang Grafika.

Fatmawati, Hak Menguji (Toetsingrecht) yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta, 2005, Rajawali Pers.

Hadjon, Philipus M., et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian Administrative Law, Yogyakarta, 2011, Gadjah Mada University Press.

----------, Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurshandeling), Surabaya, 1985, Djumali.

Hakim, Abdul Aziz, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta, 2011, Pustaka Pelajar.

Hayati, Tri, Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009, Jakarta, 2015, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

----------, Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah, Studi tentang Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka, Jakarta, 2012, FHUI.

Huda, Ni’matul, Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review, Yogyakarta, 2005, UII Press.

Latief, Abdul, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah, Yogyakarta, 2005, UII-Press.

Leyland, Peter and Terry Woods, Administrative Law, Edisi Ketiga, London, 1999, Blackstone Press Limited.

Lijphart, Arend, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, New Heaven and London, 1999, Yale University Press.

Mahmud, MD Moh., Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta, 2010, Rajawali Pres.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hukum Acara Mahakamah Konstitusi, Jakarta, 2010, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Manan, Bagir, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta, 1992, Indi-Hill, Co.

----------, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta, 2003, FH-UII Press.

Marbun S.F., Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Yogyakarta, 1997, Liberty.

----------, dan Moh. Mahfud MD., Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Cet. Kelima, Yogyakarta, 2009, Liberty.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta, 2009, Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno, Teori Hukum, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2014, Cahaya Atma Pustaka.

Nazriyah, Riri, MPR-RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan, Yogjakarta, 2007, FH-UII.

Ranggawidjaja, Rosjidi, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Bandung, 1998, Mandar Maju.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, 2006, PT. Raja Grafindo Persada.

Saleng, Abrar, Hukum Pertambangan, Yogyakarta, 2007, UII Press.

Salim, HS., Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Jakarta, Sinar Grafika.

Soehino, Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan, Yogjakarta, 1981, Liberty.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, Jakarta, 2009, PT. Raja Grafindo Persada.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Cet. 13, Yogyakarta, 2012, Kanisius.

----------, Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta, 2006, Kanisius

----------, dkk, Laporan Kompendium Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 2008, Departemen Hukum dan HAM RI.

Supramono, Gatot, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Jakarta, 2012, Rineka Cipta.

Suyartono, Good Mining Practice, Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar, Semarang, 2003, Studi Nusa.

Yasir, Armen, Hukum Perundang-undangan, Bandar Lampung, 2008, Lembaga Penelitian Unila.

MAKALAH / JURNAL / TESIS / DISERTASI :

Arini Nur Annisa, Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah AgungTerhadap Hak Uji Materiil Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi No.03/E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara, Skripsi, Makassar, 2014, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Attamimi, A. Hamid S., “Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan”, BPHN, Himpunan Bahan Penataran Latihan Tenaga Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan Tanggal 1 s/d 20 Juni 1981, Diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1982.

Efendi, Maftuh, Kewenangan Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan: Kajian tentang Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011, Kesimpulan Presentasi Seminar Focus Grup Discussion Hasil Penelitian Puslitbang Litbang Diklatkumdil Mahkamah Agung yang dikoordinatori Maftuh Efendi, SH.,MH., pada tanggal 17 September 2013.

Lukman, Marcus, Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 1996.

Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung, 1993, Alumni.

----------, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan (Makalah), Jakarta, 1994.

Nalle, Victor Imanuel W., Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan, tulisan ini dimuat dalam Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013, Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Razak, Abdul, Kedudukan dan Fungsi Peraturan Kebijakan tentang Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, Disertasi, Makassar, 2005, Program Pascasarjana Unhas, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Rositawati, Dian, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Materi: Mekanisme Judicial Review, Jakarta, 2005, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Saraswati, Retno, Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Media Hukum, Vol. IX, No. 2, April-Juni 2009.

Sigit, Soetaryo, Potensi Sumberdaya Mineral dan Kebangkitan Pertambangan Indonesia, Pidato Ilmiah Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa di hadapan Sidang Terbuka Senat Institut Teknologi Bandung dalam Ilmu Pengetahuan Teknik, Bandung, 1996, Indonesia Mining Association.

Simanjuntak, Enrico, Artikel Peradilan Administrasi dan Problematika Peraturan Kebijakan, Majalah Varia Peradilan No. 305 April, 2011.

Wicaksana, Dian Agung, Implikasi Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. 10 No. 1, Maret 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 P/HUM/2009.

Surat Edaran No. 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091