ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KERUGIAN PT PLN (PERSERO) AKIBAT PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK TANPA ALAS HAK OLEH BUKAN PELANGGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR : 0088-Z.P/DIR/2016 TENTANG PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

ARIF ANDIKA PUTRA, SH NPM. A2021161002

Abstract


ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Analisis Yuridis Penyelesaian Kerugian PT PLN (Persero) Akibat Pemakaian Tenaga Listrik Tanpa Hak Oleh Bukan Pelanggan Berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik”. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif diperoleh kesimpulan, bahwa secara yuridis normatif, PT PLN (Persero) berwewenang untuk melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas untuk menyediakan tenaga listrik di Indonesia. PT PLN (Persero) berbentuk Perseoran sehingga dalam menjalankan perusahaan dilaksanakan berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan. Salah satu tujuan dibentuknya Perseroan adalah untuk mendapatkan keuntungan dalam menjalankan usaha. Dalam rangka mendapatkan keuntungan, PT PLN (Persero) berusaha untuk mengurangi kerugian terhadap pemakaian tenaga listrik oleh Bukan Pelanggan. Untuk mengurangi kerugian tersebut, PT PLN (Persero) melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan sebagai bentuk pelayanan kepada pelanggannya. Dalam melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), PT PLN (Persero) sesuai dengan prosedur yang ada. Setiap temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan dan bukan pelanggan mempunyai sanksi masing – masing tergantung jenis pelanggarannya. Untuk pelanggan, PT PLN (Persero) sudah mempunyai dasar hukum yang kuat berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) sebagai legal standing untuk menindak dan memberikan sanksi. Namun untuk Bukan Pelanggan, yang tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan PT PLN (Persero) maka akan dikenakan aturan sesuai dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang mana dikenakan Tagihan Susulan IV (TS IV). Penindakan terhadap Bukan Pelanggan ini dilakukan dengan kesepakatan antara PT PLN (Persero) dengan Pelanggan untuk dikenakan TS IV. Apabila Bukan Pelanggan tidak menyetujui pengenaan TS IV tersebut, maka PT PLN (Persero) dapat mengajukan Bukan Pelanggan tersebut ke ranah hukum (hukum pidana). Oleh karena itu, TS IV yang disepakati antara PT PLN (Persero) dengan Bukan Pelanggan adalah sebuah bentuk hukum baru (kesepakatan korban dan pelaku). Hal ini merupakan bentuk penerapan Hukum Progresif di Perusahaan yang mana hukum itu bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan memperbaiki keadaan akibat terjadinya pelanggaran (Pemakaian tenaga listrik).

Kata Kunci : Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), Bukan Pelanggan.

ABSTRACT

This thesis is untitled “Juridical Analysis of PT PLN (Persero)’s Loss Settelement Due To The Use of Electicity Power Without Rights by Non – Customers Based on the Decree of The Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 0088-Z.P/DIR/2016 About Managing Electricity Usage”. Through literature study using the normative juridical law approach, it can be conclude that in Juridical Normative manner, PT PLN (Persero) has the authority to carry out electric power usage control (P2TL) based on the Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 0088-Z.P/DIR/2016 concerning control Use of Electric Power as a follow-up to the Regulation of The Minister of Energy and Mineral Resourches Number 33 od 2014 concerning The Level of Service Quality and Cost Related to Electric Power Distribution by PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero). PT PLN (Persero) is a state – Owned Enterprise taht is given assignment to provide electricity in Indonesia. PT PLN (Persero) is in the form of a company so that in carrying out the company, it shoul be based on Law Number 40 of 2007. One of objectives of the establishment of the company is to gain profits in running a bussines. In order to gain profit, PT PLN (Persero) strives to reduse losses from the use of electricity by Non-Customers. To reduce this losses, PT PLN (Persero) carries out the Control of Electricity Usage (P2TL) and as a form of service to its customers. In carrying out the control of Electicity Usage (P2TL), PT PLN (Persero) is in accordance with the existing procedures. Any finding of violation of committed by customers and Non-customers have their respective sanction depending on the type of violation. For customer, PT PLN (Persero) has a strong legal basis in the form of Power Purchase Agreement (SPJBTL) as a legal standing to take action and impose sanction. Howerver, for Non-Customers, there is no legal relationship at all with PT PLN (Persero) it will be subject to rules in accordance with the Decree of The Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 0088-Z.P/DIR/2016 Concerning Control of Electricity Usage which is subject to IV Subsequent Bill (TS IV). This action againts non-customers is carried out with the agreement between PT PLN (Persero) and the customer to subject to TS IV. If the Non-customers does not approved the imposition of the TS IV, the PT PLN (Persero) may submit the Non-customers to realm of law (criminal law). Therefore, the TS IV agreed between PT PLN (Persero) and Non-customers is a new form of Law (agreement between victims and perpetartors). This is a form of application of Progressif Law in Companies where the Law aims to restore balance and improved due to violations (use of electicity).

Keywords: Controlling Electicity Power Usage (P2TL), Non-customers


Full Text:

PDF

References


LITERATUR :

A.Mukthie Fadjar, Teori Hukum Kontemporer, Setara Pers, Malang, 2012 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, 2006.

Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, Satjipto Rahardjo, Teori Hukum Strategi Tertib Manusi Lintas Ruang dan generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

CST. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Djasadin Saragih, Suatu Pengantar Azas – azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1973.

Dzulkifli Umar dan Jimmy P, Kamus Hukum (Dictionary of Law), Gramedia Press, Surabaya, 2012.

Hardjian Rushi, ”Metode Penelitian Hukum Normatif:Bagaimana?”, Law Riview Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006

Jeremy Bentham, Teori Perundang – undangan, Prinsip – prinsip, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, (The Theor y of Legislation (N.M. Tripadi Private Limited, Bombay ,1979)), Nuansa, Bandung, 2016.

Padmo Wahjono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, STIH Padang, 2017.

L.J Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Mr. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983,.

Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia, AntonyLib, Yogyakarta, 2009.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1988.

Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat) ,Refika Aditama, Bandung 2009.

M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), Cetakan I, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasar atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Prenada Media Group, 2013.

Philipus Hardjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip – prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 1980.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Satjipto Rahardjo, Penegakkan Hukum Progresif, Kompas, 2010.

Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, cetakan Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2016.

SF.Marbun, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya Bandung, 1985.

-----------------------, Pengantar Penelitian Hukum, Ed. 3, UI Press, Jakarta, 1986.

-----------------------, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cahaya Atma, Yogyakarta, 2014

Suratman S.H., M.H., Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, 2017.

Yofita A Mangesti & Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum, Genta Publishing, Jogjakarta, 2014.

Wirjono Prodjodikoro S.H. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Rerika Aditama, Bandung, 2010

MAKALAH / JURNAL / TESIS / DISERTASI / INTERNET :

Kadek Krisna Sintia Dewi, “Efektifitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)”, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014.

Disertasi Muhammad Taufiq “Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkeadilan Substansial” disertasi pada Program Doktor Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013”

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang – undang Dasar Tahun 1945 dan seluruh Amandemennya Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Peraturan Direksi nomor 0088-Z.P/DIR/2016 tanggal 06 Juni 2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Diterbitkan Oleh: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura

ISSN: 0216-2091